Jakarta - Baliho bertuliskan 'Anies For Presiden 2024' di Palmerah, Jakarta, sudah dicopot. Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan ada ketentuan pemasangan baliho yang harus dipatuhi seluruh pihak.

"Semua ada aturan dan ketentuannya, semua ada yang harus berizin dan sebagainya. Nanti tugas Satpol PP mengatur mana yang harus diturunkan, mana yang boleh diberi kesempatan, titik-titiknya ada ketentuannya waktunya ada batasnya dan kapan diturunkan, dinaikkan, semua ada aturannya," kata Riza di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta Pusat, Selasa (31/8/2021).

Riza mengatakan saat ini jajaran Pemprov DKI tengah berfokus menangani pandemi COVID-19. Menurutnya, urusan politik masih dikesampingkan.

"Untuk urusan politik saran saya pribadi nantilah waktunya masih lama, 2024 masih lama," ujarnya.

"Memang negara kita ini negara yang sangat demokratis, setiap warga negara punya hak untuk memberikan pendapat kritik saran dan lain-lain. Namun demikian harapan kita sekarang, kami, Pak Anies, saya, semua jajaran Pemprov fokus mengendalikan menangani COVID," sambung Riza.

Selain penanganan COVID-19, pihaknya sedang berfokus menggerakkan perekonomian di Ibu Kota pascalonjakan kasus Corona. Tujuannya agar daya beli masyarakat semakin meningkat.

"Bagaimana kita menggerakkan pertumbuhan ekonomi ke depan supaya kita membangkitkan ekonomi masyarakat agar daya beli masyarakat meningkat, pendapatan masyarakat meningkat ekonomi bergerak sehingga kembali normal kehidupan perekonomian kita," imbuhnya.


Satpol PP Copot Baliho 'Anies for 2024'

Sebelumnya, Satpol PP DKI Jakarta mengecek lokasi baliho bertulisan 'Anies Baswedan For Presiden 2024' di Palmerah, Jakarta Barat. Namun baliho itu kini sudah diturunkan.

"Pada saat kita mau turunkan sudah tidak ada, sudah diturunkan," kata Kasatpol PP DKI Jakarta Arifin saat dihubungi, Selasa (31/8).

Arifin menuturkan awalnya aparat hendak mencopot baliho tersebut karena dinilai melanggar perizinan pemasangan spanduk.

Arifin mengatakan Satpol PP akan menertibkan spanduk-spanduk yang melanggar perizinan. Untuk itu, dia mewanti-wanti agar seluruh pihak mematuhi aturan berlaku.

"Pokoknya kita minta supaya urus izinnya lah, supaya sesuai ketentuan saja," tegasnya.

https://news.detik.com/berita/d-5704...004.1609585657

Lha.. Katanya d era demokrasi bebas menyatakan pendapat??..

Lom ada sehari ngomong..