Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut hingga saat ini utang PT PLN (Persero) mencapai Rp 500 triliun, sehingga harus ada terobosan baru yang dilakukan perseroan untuk memperbaiki masalah utang ini.

"Dengan kondisi PLN utang Rp 500 triliun dan mengubah para pembangkit menjadi energi terbarukan butuh dana besar, ditambah penugasan pemerintah yang harus melakukan kompensasi subsidi, tidak ada jalan lagi harus ada terobosan," katanya dalam "Launching Produksi Oksigen PLN Peduli" secara virtual, Kamis (12/8/2021).

Tahun 2060, Indonesia sepakat untuk mencapai bebas karbon seiring dengan adanya kesepakatan bersama negara lain di seluruh dunia. Indonesia setidaknya butuh waktu 34 tahun hingga 2055 untuk bisa memproduksi listrik berbasis energi terbarukan, bahkan mengubah pembangkit listrik berbasis batu bara menjadi energi terbarukan.

"Karena itu PLN harus convert (PLTU ke pembangkit energi terbarukan) pada 19 tahun pertama sebesar 21 GW untuk menjadi energi terbarukan. Lalu 15 tahun kemudian, setelah 19 tahun, harus convert 29 GW. Ini sesuatu yang tidak terelakkan, transformasi besar-besaran harus terjadi sekarang," tegasnya.

Untuk itu, menurutnya ada dua hal besar yang harus menjadi perhatian PLN. Pertama, bagaimana menekan belanja modal (capital expenditure/ capex) dengan cara tak ada lagi proyek aneh agar arus kas PLN berjalan dengan lancar. Kedua, utang PLN yang mencapai Rp 500 triliun harus dilakukan refinance dengan bunga lebih murah, sehingga memperkuat arus kas.

"Saya dapat laporan Rp 30 triliun (refinance) akan ditingkatkan terus. Rapat tiga menteri kemarin sudah relaksasi di mana kompensasi perlu 2 tahun, sekarang bisa 6 bulan. Sesama menteri kita gotong royong. Dengan perbaikan cash flow ini, smart grid akan ditingkatkan, kebocoran-kebocoran akan dikurangi supaya PLN dengan bangga berdiri sejajar dengan perusahaan listrik di global," jelasnya.

Erick meyakini, PLN bisa melakukan transformasi. Untuk itu, dia menyerukan untuk berhenti melakukan permainan proyek yang tidak penting.

"Stop permainan proyek tidak penting. Komisaris dan direksi membuktikan bisa menekan capex hampir 24% atau Rp 24 triliun itu luar biasa karena kesehatan PLN menjadi penting," pungkasnya.

Berdasarkan Laporan Keuangan PLN Semester I 2021, jumlah kewajiban atau liabilitas PLN per 30 Juni 2021 ini tercatat mencapai Rp 643,86 triliun, turun tipis dibandingkan per 31 Desember 2020 yang tercatat sebesar Rp 649,25 triliun.

Jumlah liabilitas per 30 Juni 2021 tersebut terdiri dari jumlah liabilitas jangka pendek sebesar Rp 143,55 triliun dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp 500,30 triliun.

Adapun liabilitas jangka panjang tersebut terbesar berasal dari utang obligasi dan sukuk ijarah yang mencapai Rp 196,51 triliun, naik 2% dari Rp 192,85 triliun per 31 Desember 2020. Selanjutnya, utang bank mencapai Rp 148,73 triliun, turun dari Rp 154,49 triliun pada akhir tahun lalu. Sementara utang sewa turun menjadi Rp 12,29 triliun dari Rp 14,03 triliun pada akhir tahun lalu.

Sedangkan untuk utang jangka pendek, terbesar masih berasal dari utang pihak ketiga sebesar Rp 34,56 triliun, naik dari Rp 30,64 triliun per 31 Desember 2020, lalu utang bank sebesar Rp 17,49 triliun, turun dari Rp 18,82 triliun pada akhir tahun lalu, dan utang obligasi dan sukuk ijarah sebesar Rp 14,49 triliun dari Rp 14,97 triliun per 31 Desember 2020.