gambar

Belum juga habis masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat jilid satu yang ditetapkan mulai tanggal 3 Juli-20 Juli 2021, kini pemerintah sudah membuat kebijakan baru dengan memperpanjang masa PPKM hingga akhir Juli 2021. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Baca Juga : Sidang DPRD Solok Ricuh

Menteri PMK itu menginformasikan bahwa presiden Jokowi sudah memutuskan untuk memperpanjang masa PPKM hingga akhir Juli 2021 dalam rapat kabinet terbatas (Ratas). Pada pertemuan kali ini, selain menambah waktu PPKM darurat area Jawa-Bali Jokowi juga menyampaikan penyeimbangan disiplin warga tentang protokol kesehatan, standar PPKM, serta bantuan sosial kepada masyarakat.



gambar

Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) ini memang dijadwalkan pada 3 Juli hingga 20 Juli 2021 hal tersebut diambil pemerintah guna mengurangi dan menekan angka penyebaran Covid-19 yang melonjak penularannya pada dalam waktu dua tiga bulan terakhir. Untuk itu, kebijakan PPKM darurat dianggap keputusan paling tepat yang diambil oleh pemerintah. Tak hanya di area Jawa-Bali, PPKM darurat juga diterapkan di daerah luar pulau Jawa dan Bali.

Sejak PPKM darurat diberlakukan, pemerintah mulai menertibkan aktivitas masyarakat. Petugas keamanan mulai dari TNI, Polri, hingga Satpol PP mulai diturunkan untuk membantu proses penertiban. Namun, semua itu tidaklah berjalan mulus. Selalu ada hambatan yang terjadi di lapangan.



gambar

Aturan yang dibuat oleh pemerintah jelas sangat membatasi aktivitas masyarakat. Sejumlah perusahaan yang kategori non esensial harus menerapkan WFH 100 persen, kegiatan belajar mengajar mesti lewat daring, acara seni dan olahraga ditiadakan, transportasi umum kapasitas dibatasi hanya 70 persen, resepsi pernikahan dibatasi dengan tak lebih dari 30 orang yang hadir, serta toko makanan hanya menerima delivery atau take away dan tidak makan di tempat.

Baca juga

Risiko dari PPKM darurat ini tentu menjadi dilema bagi rakyat. Hal ini disebabkan antara takut terpapar dan takut lapar. Sedangkan di satu sisi, pemerintah belum memberikan solusi atas dasar masalah perut rakyatnya sendiri. Karena itu masih banyak masyarakat yang melanggar aturan dengan tetap berjualan melewati jam yang telah ditetapkan tentunya atas dasar ekonomi dan sesuap nasi.



gambar

Tetapi, masalah lain muncul ketika wabah Corona menjadi ancaman. Apalagi yang meninggal sebab virus ini bukan lagi di rumah sakit namun mereka yang sedang isoman pun ada yang meninggal. Wabah mematikan satu ini memang membuat pusing tujuh keliling, meski sejumlah kebijakan telah diputuskan.

Lalu, manakah yang harus dipilih antara takut terpapar atau takut lapar? Akankah isilah PPKM ini akan berubah menjadi Pelan-Pelan Kita mati.

Sumber :

Opini Pribadi