Wakil Ketua Banggar DPR, Said Abdullah Foto: Marlinda Oktavia/detikcom

Jakarta - Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Said Abdullah mendukung program vaksin berbayar alias mandiri yang disediakan oleh PT Kimia Farma Tbk. Hal itu dinilai untuk mengurangi beban keuangan pemerintah.

Said Abdullah mengatakan vaksin gratis yang ditanggung pemerintah cukup berjumlah 170 juta dosis saja untuk masyarakat menengah bawah. Sedangkan bagi orang kaya, bisa ikut vaksin berbayar.

"Policy terbaik sesungguhnya tetap pemerintah dengan 170 juta vaksinasi gratis untuk seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi bagi yang mampu, ya mbok lebih baik pakai vaksin mandiri, pakai vaksin sendiri bayar sendiri," katanya dalam rapat kerja bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Senin (12/7/2021).


Said menyebut siapapun boleh berbisnis termasuk Kimia Farma dalam hal vaksin berbayar. Yang penting, pemerintah sudah menetapkan harga patokan tertinggi.

"Yang penting pemerintah menetapkan harga patokan teratas berapa karena setiap orang boleh berbisnis, BUMN juga boleh berbisnis. Kalau kemudian orang yang super kaya-kaya kemudian harus nimbrung untuk rakyat kecil, kasihan rakyat kecil," tuturnya.

"Yang hendak saya sampaikan mari 170 juta itu prioritaskan sekarang untuk masyarakat paling bawah, menengah bawah. Yang menengah atas bisa melakukan sendiri lewat vaksin mandiri supaya beban pemerintah tidak melebihi dari 170 juta tadi," tambahnya.

Pandangan itu berbeda dari anggota Banggar lainnya yang cenderung menolak adanya vaksin berbayar. Menanggapi itu, Sri Mulyani menyebut akan menyampaikan seluruh aspirasi anggota kepada Kementerian Kesehatan.

"Tapi seperti yang dikatakan Pak Said, pemerintah menjamin untuk 70% herd immunity itu adalah secara gratis dan itu sudah ada dalam APBN kita tinggal kecepatan untuk vaksinasi ini dengan memobilisasi TNI/Polri bahkan BKKBN supaya kita bisa mengejar 1-2 juta per hari seperti yang kita harapkan," tandasnya.


"Dukung Vaksinasi Berbayar, Ketua Banggar: Setiap Orang Boleh Berbisnis!" https://finance.detik.com/berita-eko...oleh-berbisnis