JAKARTA, KOMPAS.com - PT Kimia Farma Tbk mengatakan tidak memanfaatkan program Vaksinasi Gotong Royong (VGR) individu untuk tujuan komersial.

Hal tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Kimia Farma Diagnostik Agus Chandra dalam konferensi pers secara virtual, Minggu (11/7/2021).

"Harga vaksin untuk VGR individu/perorangan sama dengan harga vaksin untuk VGR badan usaha/badan hukum, yaitu sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, termasuk tarif layanan penyuntikannya," ujarnya.

"Sehingga kami tidak memanfaatkan program vaksin gotong royong individu untuk tujuan komersial, tetapi upaya kami untuk mendukung pemerintah mempercepat proses vaksinasi. Sebelumnya Shinoparm dijual untuk perusahaan dalam vaksinasi program gotong royong para pekerja perusahaan, kini bisa secara individu," sambung Agus.

Baca juga: Cara Daftar Vaksinasi Covid-19 Berbayar di 8 Klinik Kimia Farma

Ia mengatakan vaksin untuk vaksinasi program berbeda dengan vaksin untuk vaksinasi gotong royong.

Vaksin program pemerintah yang disediakan untuk masyarakat menggunakan vaksin dari Sinovac dan Astra Zeneca serta yang terbaru Moderna bantuan hibah dari AS. Sementara vaksinasi gotong royong menggunakan vaksin Sinopharm dan kemungkinan besar Pfizer pada bulan-bulan mendatang apabila disetujui BPOM.

"Kami memastikan hal itu tidak akan mengganggu vaksinasi program yang biayanya ditanggung oleh pemerintah," ucap Agus.

Menurut dia, vaksinasi gotong royong individu berbayar dilakukan sebagai respons melonjaknya kasus Covid-19 sejak pertengahan Juni 2021.

Sementara itu, Corporate Secretary PT Bio Farma Tbk Bambang Heriyanto mengatakan, vaksinasi gotong royong individu ini merupakan opsi bagi publik dalam mengakses vaksin Covid-19.

Keputusan Menteri Kesehatan tersebut berisi tentang sejumlah aturan terkait penetapan besaran harga pembelian vaksin produksi Sinopharm melalui penunjukan PT Bio Farma (Persero) dalam pelaksanaan pengadaan vaksin COVID-19 dan tarif maksimal pelayanan untuk pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong.

Sesuai dengan aturan tersebut, kata dia, harga vaksin per dosis Rp321.660 ditambah dengan harga layanan Rp117.910 sehingga harga per dosis vaksin yang dibebankan kepada penerima manfaat seharga Rp439.570 per dosis.

Sebelumnya dalam sesi diskusi daring, Guru Besar Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Prof Tjandra Yoga Aditama mengatakan makin banyak orang yang divaksin itu akan semakin bagus.

"Kalau bisa makin banyak orang divaksin dengan apapun juga caranya dan makin cepat makin bagus," katanya saat menjawab pertanyaan seputar vaksinasi berbayar bagi individu di Indonesia.

Ia mengatakan vaksinasi bukan hanya COVID-19. Indonesia telah mengawali program vaksinasi sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu.

"Vaksin kalau mau gratis bisa di puskesmas atau di posyandu. Kalau mau pergi ke rumah sakit A atau B ya bayar. Memang ada opsi itu dibuka buat vaksinasi anak seperti BCG, DPT dan lainnya," katanya.

Negara seperti India, kata dia, juga melakukan hal yang sama. "Jadi vaksinasi gratis juga diberikan. Tapi kalau orang mau pergi ke dokter pribadi yang rumah sakitnya bagus, yang pakai AC yang tidak panas-panasan itu bayar," katanya.

Namun juga tidak memungkiri bahwa banyak juga negara lain yang 100 persen menggratiskan vaksinasi bagi penduduknya. "Jadi itu, silakan ditimbang yang baik yang mana," demikian Tjandra Yoga Aditama.

https://amp.kompas.com/money/read/20...mpression=true

https://mobile.

https://mobile.

https://mobile.


https://mobile.