Jakarta - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta mengungkap Gubernur DKI Anies Baswedan jarang mengajak pimpinan ormas dan tokoh agama berembuk dalam penanganan COVID-19. Fraksi Partai Demokrat DKI mengatakan pentingnya peran ormas dalam penerapan prokes di lingkungan masyarakat.

"Di masyarakat, itu kan pertama itu kan ada forkopimda, saat pengambilan kebijakan itu kan harus menerima karena forkopimda stakeholder resmi lah. Kedua anggota dewan kaitannya dengan penanganan kewilayahan, berikutnya komponen masyarakat lain, siapa itu, organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan, organisasi sosial dan kemanusiaan dan organisasi pendidikan," kata Anggota Fraksi PD, Mujiyono, Senin (28/6/2021).

Ketua Komisi A DPRD DKI ini mengatakan wajar jika ormas protes, sebab mereka memiliki tanggung jawab moril yang sama terhadap keselamatan masyarakat. Lagipula, menurutnya, para ormas ini merupakan pendukung Anies.

"Mereka kan punya tanggung jawab terhadap keselamatan warganya, bahkan di antara mereka kaya bamus, forkabi, dan lain-lain sebagainya kan terima hibah di tahun lalu. Walaupun sekarang nggak terima atau belum terima kan mereka pernah merasakan uang rakyat melalui APBD," ujarnya.

"Nah saya yakin bahwa ormas itu punya tanggung jawab moril yang sama. Apalagi di antara mereka juga pendukung Pak Anies. Jadi begitu menjalankan roda pemerintahan daerah ya diajak ngomong, perwakilannya lah nggak usah banyak-banyak minimal zoom atau daring kan bisa. Nggak salah juga pada akhirnya PWNU DKI protes," lanjut Mujiyono.

Menurut Mujiyono atas dasar tanggung jawab itu lah mereka ingin mengambil peran dalam kondisi pandemi saat ini. Dia yakin semua ormas dapat bersatu membantu penanganan COVID.

"Kenapa mereka protes karena mereka ingin berperan, bukan ambil bagian mau ngolah, saya yakin dalam kondisi begini hampir seluruh komponen masyarakat diperlukan untuk bersatu padu melawan Covid ini. Ajak lah mereka ngobrol, ajak mereka diskusi," ujarnya.

Dia menyebut peran ormas ini sangat penting untuk sosialisasi prokes di lingkungan masyarakat. Menurut Mujiyono, belum semua masyarakat patuh dengan prokes.

"Contoh sosialisasi prokes, selama ini kan orang taunya dari TV, dari gedget, kan ada juga emak-emak yang nggak tahu bagaimana mengoperate HP walaupun dia punya HP. Bisa saja ormas ini melakukan sosialisasi dari rumah ke rumah, kenapa nggak gitu, kasih tau ibu-ibu bapak-bapak untuk pake masker. Serta libatkan gugus tugas RT RW, ini belum maksimal," ucapnya.

Sebelumnya, keluhan itu disampaikan oleh Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta Samsul Ma'arif. Selama ini, kata Samsul, Gubernur relatif jarang mengajak ormas untuk berembuk.

"Saya ini meminta Gubernur supaya ngajak para pimpinan ormas dan tokoh agama untuk dalam rangka pencegahan Covid, selama ini pak Gubernur itu hampir yang saya rasakan tidak mengajak tokoh-tokoh agama ormas," kata Samsul kepada wartawan, Senin (28/6/2021).

Samsul pun mengeluhkan komunikasi Anies kepada para tokoh-tokoh agama. Dia bahkan harus mengirim pesan singkat langsung kepada Anies untuk bertemu dengan pimpinan ormas.

"Selama ini kan hanya gubernur dengan RT/RW, dengan tokoh-tokoh agama tidak disapa tidak disapa gitu kan, mestinya... saya langsung tegas langsung WA, baru direspons iya nanti.. nanti-nanti itu kapan nanti," ujar Samsul.

"Maksud saya respons besok langsung apa sih susahnya ngajak rapat tokoh-tokoh agama dan ormas kondisi seperti ini yang lain bisa ditinggal dulu," sambung dia.

https://news.detik.com/berita/d-5623...004.1609585657

Kalimat kuncinya..



Kalo emang mau bantu sosialisasi prokes.. Ya bantu aja pak.. Kan bisa door to door..

Pas minta sumbangan aja ga perlu pake minta d libatkan oleh pemda kan?..