Revolusi Rojava juga dikenal sebagai konflik Rojava, merupakan pergolakan politik dan militer yang terjadi di Suriah utara, yang dikenal di kalangan Kurdi sebagai Kurdistan barat atau Rojava.

Selama perang saudara Suriah yang dimulai pada tahun 2011, koalisi yang didominasi Kurdi yang dipimpin oleh Partai Persatuan Demokratik (PYD) serta beberapa kelompok Kurdi, Arab, Suriah-Asyur dan Turkmenistan lainnya telah berusaha untuk membentuk konstitusi baru di wilayah otonomi secara de facto. Sementara sayap militer dan milisi sekutu telah berjuang untuk mempertahankan kendali atas wilayah tersebut. Hal ini menyebabkan pembentukan Administrasi Otonomi Suriah Utara dan Timur (NES) pada tahun 2016.

Pendukung NES menyatakan bahwa peristiwa tersebut merupakan revolusi sosial dengan peran penting yang dimainkan oleh perempuan baik di medan perang maupun dalam sistem politik yang baru terbentuk, serta implementasi konfederalisme demokratis, suatu bentuk sosialisme libertarian yang menekankan desentralisasi, kesetaraan gender dan kebutuhan akan pemerintahan lokal melalui demokrasi langsung.

LATAR BELAKANG
Diskriminasi negara
Penindasan terhadap suku Kurdi dan etnis minoritas lainnya telah berlangsung sejak pembentukan Mandat Prancis atas Suriah setelah Perjanjian Sykes-Picot. Pemerintah Suriah (secara resmi dikenal sebagai Republik Arab Suriah ) tidak pernah secara resmi mengakui keberadaan orang Kurdi dan pada tahun 1962, 120.000 orang Kurdi Suriah dicabut kewarganegaraannya, membuat mereka tidak memiliki kewarganegaraanya.

Bahasa Kurdistan dan budayanya juga telah ditekan. Pemerintah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini pada tahun 2011 dengan memberikan semua kewarganegaraan Kurdi, tetapi hanya diperkirakan 6.000 dari 150.000 orang Kurdi tanpa kewarganegaraan telah diberikan kewarganegaraan dengan sebagian besar peraturan diskriminatif, termasuk larangan mengajar bahasa Kurdi.

Karena Perang Saudara Suriah, yang dimulai pada tahun 2011, pemerintah tidak lagi dalam posisi untuk menegakkan undang-undang ini.


Pemberontakan Qamishli
Pada tahun 2004, kerusuhan pecah terhadap pemerintah di kota timur laut Qamishli. Selama pertandingan sepak bola antara tim Kurdi lokal dan tim Arab tamu dari Deir ez-Zor. Beberapa penggemar Arab mengacungkan potret Saddam Hussein, yang membunuh puluhan ribu orang Kurdi di Kurdistan Selatan selama kampanye Al-Anfal pada 1980-an.

Ketegangan dengan cepat meningkat menjadi protes terbuka, dengan orang-orang Kurdi mengibarkan bendera mereka dan turun ke jalan untuk menuntut hak budaya dan politik. Pasukan keamanan menembak ke arah kerumunan, menewaskan enam orang Kurdi, termasuk tiga anak-anak. Para pengunjuk rasa terus membakar kantor lokal Partai Ba'ath. Setidaknya 30 dan sebanyak 100 orang Kurdi dibunuh oleh pemerintah sebelum protes dipadamkan. Ribuan orang Kurdi kemudian melarikan diri ke Irak, di mana sebuah kamp pengungsi didirikan. Bentrokan sesekali antara pengunjuk rasa Kurdi dan pasukan pemerintah terjadi di tahun-tahun berikutnya.


Jalan Menuju Rojava dan Memiliki Pemerintahan Sendiri
Perang Saudara Suriah
Pada tahun 2011, "Arab Spring" menyebar ke Suriah. Dalam gema revolusi Tunisi, warga Suriah Hasan Ali Akleh menyiram dirinya dalam bensin dan membakar dirinya di kota utara Al-Hasakah.

Ini mengilhami para aktivis untuk menyerukan "Hari Kemarahan", yang sedikit dihadiri, sebagian besar karena takut akan represi dari pemerintah Suriah. Namun, beberapa hari kemudian, protes kembali terjadi, kali ini sebagai tanggapan atas pemukulan polisi terhadap seorang penjaga toko.

Protes yang lebih kecil terus berlanjut, dan pada tanggal 7 Maret 2011, tiga belas tahanan politik melakukan mogok makan, dan momentum mulai tumbuh terhadap pemerintah Assad. Tiga hari kemudian, puluhan orang Kurdi Suriah melakukan mogok makan sebagai bentuk solidaritas. Pada 12 Maret, protes besar terjadi di Qamishli dan Al-Hasakah untuk memprotes pemerintah Assad dan memperingati Hari Martir Kurdi .

Protes tumbuh selama bulan Maret dan April 2011. Pemerintah Assad berusaha untuk menenangkan orang Kurdi dengan menjanjikan untuk memberikan kewarganegaraan kepada ribuan orang Kurdi, yang sampai saat itu telah dicabut status hukumnya. Pada musim panas, protes semakin meningkat, seperti halnya tindakan keras yang dilakukan oleh pemerintah Suriah.

Pada bulan Agustus, koalisi kelompok oposisi membentuk Dewan Nasional Suriah dengan harapan dapat menciptakan alternatif yang demokratis dan pluralistik untuk pemerintahan Assad. Tapi pertikaian internal dan ketidaksepakatan atas politik dan inklusi mengganggu kelompok itu sejak awal. Pada musim gugur 2011 pemberontakan rakyat meningkat menjadi konflik bersenjata. Tentara Pembebasan Suriah (FSA) mulai bersatu dan pemberontakan bersenjata menyebar, sebagian besar di Suriah tengah dan selatan.

Negosiasi Partai Kurdi
Gerakan Nasional Partai Kurdi di Suriah, sebuah koalisi dari 12 partai Kurdi Suriah, memboikot pertemuan puncak oposisi Suriah di Antalya, Turki pada 31 Mei 2011, menyatakan bahwa "setiap pertemuan semacam itu yang diadakan di Turki hanya dapat merugikan Kurdi di Suriah, karena Turki menentang aspirasi Kurdi".

Selama KTT Agustus di Istanbul, yang mengarah pada pembentukan Dewan Nasional Suriah, hanya dua partai dalam Gerakan Nasional Partai Kurdi di Suriah, Partai Persatuan Kurdi (PKK) dan Partai Kebebasan Kurdi (PAK), yang menghadiri pertemuan tersebut.

Protes anti-pemerintah telah berlangsung di daerah-daerah yang dihuni Kurdi di Suriah sejak Maret 2011, sebagai bagian dari pemberontakan Suriah yang lebih luas , tetapi bentrokan dimulai setelah oposisi Partai Persatuan Demokratik Kurdi (PYD) dan Dewan Nasional Kurdi (KNC) menandatangani tujuh titik kesepakatan pada 11 Juni 2012 di Erbil di bawah naungan presiden Kurdistan Irak Massoud Barzani.

Perjanjian ini bagaimanapun gagal untuk dilaksanakan dan perjanjian kerjasama baru antara kedua belah pihak ditandatangani pada 12 Juli yang melihat pembentukan Komite Tertinggi Kurdi sebagai badan pemerintahan dari semua wilayah yang dikuasai Kurdi di Suriah.

YPG mengklaim wilayah
Unit Perlindungan Rakyat (YPG) memasuki konflik dengan menaklukan kota Kobanê pada tanggal 19 Juli 2012, diikuti oleh penaklukan Amuda dan Efrîn pada 20 Juli. Kota-kota itu jatuh tanpa bentrokan besar, karena pasukan keamanan Suriah mundur tanpa perlawanan yang berarti. Tentara Suriah ditarik keluar untuk berperang di tempat lain. KNC dan PYD kemudian membentuk dewan kepemimpinan bersama untuk menjalankan kota-kota yang direbut.

Pasukan YPG melanjutkan kemajuan mereka dan pada 21 Juli merebut Al-Malikiyah (Kurdi : Dêrika Hemko), yang terletak 10 kilometer dari perbatasan Turki. Pasukan pada saat itu juga bermaksud untuk merebut Qamishli, kota Suriah terbesar dengan mayoritas Kurdi. Pada hari yang sama, pemerintah Suriah menyerang patroli anggota YPG Kurdi dan melukai satu pejuang. Keesokan harinya dilaporkan bahwa pasukan Kurdi masih berjuang untuk Al-Malikiyah, di mana seorang aktivis muda Kurdi tewas setelah pasukan keamanan pemerintah menembaki pengunjuk rasa. YPG juga menguasai kota Ra's al-'Ayn (Kurdi : Serê Kaniyê ‎) dan Al-Darbasiyah ( Kurdi : Dirbêsiyê ‎), setelah unit keamanan dan politik menarik diri dari wilayah ini, menyusul ultimatum yang dikeluarkan oleh Kurdi. Pada hari yang sama, bentrokan meletus di Qamishli antara YPG dan pasukan pemerintah di mana satu pejuang Kurdi tewas dan dua terluka bersama dengan satu pejabat pemerintah.


Bendera daerah Administrasi Otonomi Surah Utara dan Timur

Mudahnya pasukan YPG merebut kota-kota dan pasukan pemerintah ditarik kembali dinyatakan karena pemerintah mencapai kesepakatan dengan Kurdi sehingga pasukan militer dari daerah tersebut dapat dibebaskan untuk melawan pasukan oposisi di seluruh negeri. Pada tanggal 24 Juli, PYD mengumumkan bahwa pasukan keamanan Suriah telah ditarik dari kota kecil Kurdi berpenduduk 16.000 Al-Ma'bada ( Kurdi : Girkê Legê ), antara Al-Malikiyah dan perbatasan Turki. Pasukan YPG kemudian menguasai semua lembaga pemerintah.

Pemerintahan Rojava Didirikan
Pada tanggal 1 Agustus 2012, pasukan keamanan negara di pinggiran negara ditarik ke dalam pertempuran intensif yang terjadi di Aleppo . Selama penarikan besar-besaran dari utara ini, YPG menguasai setidaknya sebagian Qamishli, Efrin, Amude, Dirbesiye dan Kobanî dengan sedikit konflik atau korban.

Pada 2 Agustus 2012, Komite Koordinasi Nasional untuk Perubahan Demokratik mengumumkan bahwa sebagian besar kota mayoritas Kurdi di Suriah, kecuali Qamishli dan Hasaka , tidak lagi dikendalikan oleh pasukan pemerintah dan sekarang diperintah oleh partai Kurdi. Di Qamishli, pasukan militer dan polisi pemerintah tetap berada di barak mereka dan pejabat administrasi di kota mengizinkan bendera Kurdi dikibarkan.

Setelah berbulan-bulan berkuasa secara de facto, PYD secara resmi mengumumkan otonomi daerahnya pada 9 Januari 2014. Pemilihan umum diadakan, majelis rakyat dibentuk dan Konstitusi Rojava disetujui. Sejak itu, penduduk mengorganisir majelis lokal, membuka kembali sekolah, mendirikan pusat komunitas, dan membantu melawan Negara Islam Irak dan Syam (ISIL) yang menguasai hampir semua tanah di Suriah timur sungai Efrat. Mereka melihat model demokrasi akar rumput mereka sebagai salah satu yang dapat diterapkan di seluruh Suriah di masa depan.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Rojava_conflict

Akan diupdate selanjudnya....

Komen TS: Pejuang perempuan kurdi terkenal cantik2 gan.