Surabaya- Konflik antara Mensos tri Rismaharini dengan Bupati Alor Amon Djobo masih menjadi buah bibir. Risma pun menceritakan hal yang sebenarnya terjadi saat itu.

"Itu beda yang disampaikan bupati itu ngomongnya PKH, yang tak berikan ketua DPRD itu bantuan bencana. Beda. Bantuan bencana itu lewat mana saja. Ada lewat polres. Aku nyerahkan di Subang itu koramil karena yang ada dia, dia dirikan dapur umum. Bantuan bencana bisa ke siapa saja, asal jelas tanda terimanya, tanda penerimaan jelas," kata Risma kepada wartawan di Surabaya, Jumat (4/6/2021).

Risma menjelaskan jika bantuan bencana bisa ke siapa saja asal tanggung jawabnya jelas. Ia mencontohkan bantuan bencana di Lumajang, di mana camat yang menandatangani bantuan tersebut.

"Jadi beda. Pak bupati ngomong PKH, yang ketua DPRD bantuan bencana. Ceritanya, karena aku tidak bisa menghubungi seluruh pejabat di sana akhirnya kita putuskan, karena Alor paling belakang kita tahu, di Alor juga kena. Jadi kita taunya kalau ga di Adonara ya di Larantuka. Akhirnya kita kirim barang. Karena dari Jakarta terlalu jauh, kita kirim barang dari Surabaya, ternyata ga bisa masuk," cerita Risma.

Akhirnya, Risma mencari orang di Alor siapa yang bisa dihubungi, dan Risma ingin tahu kondisi di sana seperti apa, apakah sudah ada dapur umum atau belum. Kemudian, Risma diberi nomor telepon ketua DPRD Alor dan mengatakan jika kesulitan dan butuh bantuan.

"Akhirnya aku bingung, barang kita ndak bisa mendarat karena syahbandar nggak mengizinkan mendarat, karena masih bahaya. Dia ngomong, buk ini ada dari bulog ada paket, terus ditunjukkan barang-barangnya seperti ini paketnya. Ruben (staf Risma) tak suruh nyelesaikan, pesen bulog, selesaikan ke mereka," kata Risma.
Kemudian, lanjut Risma, ia langsung menyampaikan ke Presiden Jokowi jika Alor sudah mendapatkan bantaun. Bagi Risma, yang terpenting warga tidak kelaparan.

"Ternyata dia (bupati Alor) marah-marah, barang kita baru bisa masuk. Dia marah-marah ke stafku. Dikira itu PKH. Kalau bentuknya bantuan sosial, PKH, BPNT, BST, itu mulai aku jadi menteri tidak ada barang. Yang ada adalah uang. Waktu dilantik, pak presiden perintahkan aku gak usah barang, uang. Sejak itu kita tidak pernah beri barang, bansos tidak pernah barang," jelas Risma.

Risma mengatakan bantuan bencana memang bukan berupa uang. Karena sifatnya besar, seperti dapur umum Rp 200 juta bisa sekian ribuan orang diberi makan. Tapi jika bantuan sosial Rp 200 ribu per orang.

"Jadi bukan PKH, salah itu pak bupati. PKH pun aku tidak ada yang bisa terima, karena mekanismenya tidak begitu. Kalau ada yang terima barang itu salah. Seperti Bekasi salah itu, sekarang diproses Bareskrim. Karena tiba-tiba ada barang. Malam itu juga aku klarifikasi bahwa tidak ada barang dari Kemensos untuk bansos. Langsung polisi periksa kemarin," pungkas Risma.