Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, kesenjangan antara pembangunan di tingkat pusat dan daerah saat ini masih terjadi. Dia menilai, hal ini terjadi lantaran kualitas perencanaan yang perlu ditingkatkan dan juga tolak ukur keberhasilan program yang belum jelas.

"Saya melihat masih ada program yang tidak jelas ukuran keberhasilannya. Tidak jelas sasarannya, anggarannya yang mau disasar apa. Sehingga ini tidak mendukung pencapaian dari tujuan, dan tidak sinkron dengan program atau kegiatan lainnya," ungkapnya, Kamis (27/5/2021).

Sebagai contoh, Jokowi lantas menggambarkan potret kesenjangan pembangunan di pusat dan daerah dalam pelaksanaan proyek bendungan dan pelabuhan.

"Saya melihat, saya ini di lapangan terus, ada waduk enggak ada irigasinya. Irigasi primer, sekunder, tersier enggak ada. Saya temukan di lapangan," kata Jokowi.

"Ada bangun pelabuhan baru enggak ada akses jalan ke situ. Apa-apaan, gimana pelabuhan itu bisa digunakan. Ini yang terus harus dikawal," seru dia.

Menurut dia, kesenjangan tersebut telah mengakibatkan tidak optimalnya daya ungkit program yang dilaksanakan. Sehingga masyarakat juga yang dirugikan karena tidak mendapatkan manfaat dari program itu.

Oleh karenanya, Jokowi memerintahkan kepada Bada Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di tingkat kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, untuk mengawal dari hulu perencanaan program sedari awal.

"Tidak sekadar mengulang-ulang terus perencanaan dari tahun-tahun sebelumnya. Sehingga tidak pas, tidak adaptif terhadap situasi hari ini," keluh Jokowi.

"Sekali lagi, dalam 3 tahun ini apalagi adanya pandemi ini, disrupsi arus gelombang perubahan ini betul-betul nyata dan bergerak sangat cepat sekali, sehingga semuanya harus beradaptasi dengan arus gelombang perubahan itu," tegas Jokowi.

"Ada bangun pelabuhan baru enggak ada akses jalan ke situ. Apa-apaan, gimana pelabuhan itu bisa digunakan. Ini yang terus harus dikawal," seru dia.

link