JAKARTA (Reuters) - Indonesia plans to tighten vetting of senior public servants amid fears that hardline Islamist ideology has permeated high levels of government, according to documents reviewed by Reuters and a senior official involved in the plan.
(Indonesia berencana untuk memperketat pemeriksaan pegawai negeri senior di tengah kekhawatiran bahwa ideologi Islam garis keras telah meresap ke pemerintahan tingkat tinggi, menurut dokumen yang ditinjau oleh Reuters dan seorang pejabat senior yang terlibat dalam rencana tersebut.)

Indonesia is officially secular, but there has been a rise in politicians demanding a larger role for Islam in the world's biggest Muslim-majority country, with some groups calling for an Islamic state.(Indonesia secara resmi sekuler, tetapi telah terjadi peningkatan politisi yang menuntut peran yang lebih besar bagi Islam di negara mayoritas Muslim terbesar di dunia itu, dengan beberapa kelompok menyerukan pembentukan negara Islam.)

The rise in conservatism was a major test for President Joko Widodo in the April election, with some Islamist groups accusing him of being anti-Islam and throwing their support behind political rivals, including challenger Prabowo Subianto.
(Meningkatnya konservatisme adalah ujian utama bagi Presiden Joko Widodo dalam pemilihan April, dengan beberapa kelompok Islam menuduhnya anti-Islam dan memberikan dukungan mereka ke belakang saingan politik, termasuk penantangnya Prabowo Subianto.)

Widodo was re-elected for a second term but voting patterns revealed deepening divisions between areas known for a moderate following of Islam and conservative Muslim regions that backed Prabowo.
(Jokowi terpilih kembali untuk masa jabatan kedua tetapi pola pemungutan suara mengungkapkan perpecahan yang semakin dalam antara daerah-daerah yang dikenal dengan pengikut Islam moderat dan daerah Muslim konservatif yang mendukung Prabowo.)

The senior government official, who is part of a team formulating the new vetting policy, said Widodo intends it to be a part of his legacy of ensuring Indonesia remains a model for moderate Islam.
(Pejabat senior pemerintah, yang merupakan bagian dari tim perumus kebijakan pemeriksaan baru, mengatakan Jokowi bermaksud itu menjadi bagian dari warisannya untuk memastikan Indonesia tetap menjadi model Islam moderat.)

The official said the president strongly believed that radical Islam threatened the state apparatus as well as the future of democracy. The vetting plan was a big priority for him, said the official, who declined to be identified.
(Pejabat itu mengatakan presiden sangat yakin bahwa Islam radikal mengancam aparatur negara serta masa depan demokrasi. Rencana pemeriksaan adalah prioritas besar baginya, kata pejabat itu, yang menolak disebutkan namanya.)

"He wants that before the next election in 2024, hardline and radical elements be weeded out to aim for a healthier democracy," said the official.
("Dia ingin sebelum pemilu berikutnya pada 2024, elemen garis keras dan radikal disingkirkan untuk mencapai demokrasi yang lebih sehat," kata pejabat itu.)

Widodo's office did not respond to
requests for comment.
(Kantor Jokowi tidak menanggapi permintaan komentar.)

According to the documents reviewed by Reuters, the government wants to introduce stricter background checks and a new psychological test to gauge candidates' political leanings - especially for those seeking promotions to the top two rungs of the bureaucracy.
(Menurut dokumen yang ditinjau oleh Reuters, pemerintah ingin memperkenalkan pemeriksaan latar belakang yang lebih ketat dan tes psikologis baru untuk mengukur kecenderungan politik kandidat - terutama bagi mereka yang mencari promosi ke dua anak tangga teratas birokrasi.)

The official said the plan will be rolled out by the end of the year at 10 of the country's biggest ministries by budget and several state-owned enterprises.(Pejabat itu mengatakan rencana itu akan diluncurkan pada akhir tahun di 10 kementerian terbesar negara berdasarkan anggaran dan beberapa perusahaan milik negara.)

Ministries to be targeted as priorities include Finance, Defense, Health, Education, Religious Affairs, and Public Works. Priority enterprises include state energy company Pertamina, flag carrier Garuda Indonesia, the biggest state bank BRI, state miners Antam and Timah, and two state media companies.
(Kementerian yang menjadi prioritas antara lain Keuangan, Pertahanan, Kesehatan, Pendidikan, Agama, dan Pekerjaan Umum. Perusahaan prioritas termasuk perusahaan energi negara Pertamina, maskapai penerbangan Garuda Indonesia, bank negara terbesar BRI, penambang negara Antam dan Timah, dan dua perusahaan media milik negara.)

"SEEDS PLANTED YEARS AGO"

Civil servants would not be sacked but the new policy could be used to keep those with hardline leanings from rising through the ranks, the official said.
(Pegawai negeri tidak akan dipecat tetapi kebijakan baru itu dapat digunakan untuk mencegah mereka yang memiliki kecenderungan garis keras untuk naik pangkat, kata pejabat itu.)

One of the factors driving the new policy is a 2017 survey done by independent Jakarta-based pollster Alvara Research Center that found one in five civil servants and 10 percent of state enterprise workers did not agree with the secular state ideology Pancasila, and instead favored an Islamic theocratic state.
(Salah satu faktor pendorong kebijakan baru tersebut adalah survei tahun 2017 yang dilakukan oleh lembaga survei independen Alvara Research Center yang berbasis di Jakarta, yang menemukan satu dari lima pegawai negeri dan 10 persen pekerja BUMN tidak setuju dengan ideologi negara sekuler Pancasila, dan malah mendukung Negara teokratis Islam.)

"What we're seeing is not sudden but the result of seeds that were planted years ago through small movements that at the time were not considered a threat to the state. For over 10 years, these ideas have been tolerated, accepted, and perhaps even used by elements of the state," one government document said.
("Apa yang kita saksikan tidak tiba-tiba melainkan hasil benih yang ditanam bertahun-tahun lalu melalui gerakan-gerakan kecil yang pada saat itu tidak dianggap sebagai ancaman bagi negara. Selama lebih dari 10 tahun, ide-ide ini telah ditoleransi, diterima, dan bahkan mungkin digunakan oleh elemen negara, "salah satu dokumen pemerintah mengatakan.)

The government official who spoke to Reuters is part of a team of 12 officials and experts that will work with the National Agency to Promote Pancasila and with civil society organizations to formulate new metrics to strengthen existing recruitment tests.
(Pejabat pemerintah yang berbicara kepada Reuters adalah bagian dari tim yang terdiri dari 12 pejabat dan ahli yang akan bekerja dengan Badan Nasional untuk Mempromosikan Pancasila dan dengan organisasi masyarakat sipil untuk merumuskan metrik baru untuk memperkuat tes rekrutmen yang ada.)

Pancasila includes upholding national unity, social justice and democracy alongside belief in God, and enshrines religious diversity in an officially secular system of government.
(Pancasila mencakup penegakan persatuan nasional, keadilan sosial dan demokrasi di samping kepercayaan kepada Tuhan, dan mengabadikan keragaman agama dalam sistem pemerintahan sekuler yang resmi.)

The official said the government is expecting a backlash both from within the state bureaucracy and from rights activists who could liken the moves to the authoritarian era of former President Suharto, when loyalty to the state ideology was mandatory and equated with loyalty to the regime.
(Pejabat itu mengatakan, pemerintah mengharapkan serangan balik baik dari dalam birokrasi negara maupun dari aktivis hak asasi yang dapat menyamakan gerakan ke era otoriter mantan Presiden Suharto, ketika kesetiaan pada ideologi negara adalah wajib dan disamakan dengan kesetiaan kepada rezim.)

"We are aware the Pancasila was used in the past as a tool to consolidate power, but we believe it is an umbrella that protects all Indonesians and is a tool to unify against the virus of radicalism," Benny Susetyo, an official at the national Pancasila agency, said in an interview.
(“Kami sadar Pancasila digunakan di masa lalu sebagai alat untuk mengkonsolidasikan kekuasaan, tetapi kami percaya Pancasila adalah payung yang melindungi seluruh rakyat Indonesia dan alat untuk bersatu melawan virus radikalisme,” Benny Susetyo, seorang pejabat di tingkat nasional. Badan Pancasila, kata dalam sebuah wawancara.)

A representative for the Islamic Defenders Front (FPI), an Islamist group that calls for sharia law to be imposed in Indonesia, said the planned vetting procedures would "amount to discrimination against Islam".
(Seorang perwakilan dari Front Pembela Islam (FPI), sebuah kelompok Islam yang menyerukan agar hukum syariah diberlakukan di Indonesia, mengatakan prosedur pemeriksaan yang direncanakan akan "sama dengan diskriminasi terhadap Islam".)

"This government is affected by the disease of secularism and is trying to separate politics and religion, which is very dangerous," said Novel Bamukmin of the FPI's Jakarta chapter.
("Pemerintah ini terkena penyakit sekularisme dan berusaha memisahkan politik dan agama, yang sangat berbahaya," kata Novel Bamukmin dari FPI cabang Jakarta. )

"They should be focusing on targeting the communists and Shia (minority Muslims) in the bureaucracy instead," he added.
("Seharusnya mereka fokus menargetkan komunis dan Syiah (minoritas Muslim) dalam birokrasi," tambahnya.)

(Editing by Ed Davies and Raju Gopalakrishnan)

Our standards: The Thomson Reuters Trust Principles.

https://www.reuters.com/article/us-indonesia-politics-islamism-exclusive-idUSKCN1TM0T8

***

Sebuah, artikel berita yang sangat penting, yang sudah hampir dua tahun saya save.

Bagaimana nasib umat Islam di Indonesia seandainya Jokowi dinyatakan menang kembali pada Pilpres 2019, sudah mulai tergambar. 

Jika Anda seorang pegawai negeri, atau profesional yang ingin menjadi pejabat di sejumlah BUMN, kebetulan beragama Islam, maka bersiap-siaplah untuk kecewa, atau sebaiknya mengurungkan niat

Sebuah dokumen resmi pemerintah yang dilansir oleh kantor berita Reuters dengan jelas memberi gambaran nyata. Dengan judul : Exclusive: After bruising election, Indonesia to vet public servants to identify Islamists.

Secara bebas judulnya dapat diterjemahkan : “Setelah babak belur dalam Pilpres, pemerintah akan melakukan litsus terhadap pegawai pemerintah yang terindikasi Islam radikal.”

Berita itu oleh Reuters dimasukkan dalam kategori ekslusif dan Top News. Dipublish Jumat (21/6/2019) pada pukul 4.08 pagi. Jadi ini merupakan info yang sangat baru.

Reuters mengaku mendapatkan dokumen dari seorang pejabat senior pemerintah. Dia merupakan bagian dari 12 orang tim resmi yang akan bekerja di sebuah lembaga pemerintah yang akan mempromosikan nilai-nilai Pancasila. Tim itu terdiri dari pejabat dan ahli.

Tidak disebutkan siapa nama sang pejabat, namun dalam artikel tersebut Reuters juga mengutip pernyataan Romo Benny Susetyo salah seorang anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Idiologi Pancasila (BPIP).

Pejabat senior pemerintah itu sebagaimana dikutip Reuters mengatakan, tim tersebut sedang merumuskan kebijakan skrining baru terhadap para calon pejabat sampai level eselon dua.

Jadi, kalau HRS, Munarman ditangkap bagi saya tidak terlalu mengagetkan, ketika mendengar berita Maman ditangkap, oh doang. HRS-Munarman-FPI sudah satu paket. Dan akhirnya, aparat keamanan bisa menemukan dakwaan kepada Maman, yang mungkin setelah sekian lama dicari-cari, dan akhirnya dapat di kejadian baiat 2015, setelah 6 tahun, kurang lebih.


Soal FPI, pengamat terorisme Sidney Jones berbicara mengenai dugaan adanya obsesi pemerintah seolah-olah Front Pembela Islam (FPI) terkait dengan terorisme. Sidney menilai adanya dugaan itu berhubungan dengan peristiwa pembaiatan massal ke ISIS di Makassar pada 2015.

"Saya kira sekarang ini seperti ada obsesi pemerintah dengan FPI seolah-olah ini membuktikan bahwa FPI terkait terorisme. Sebetulnya, menurut bahwa beberapa orang, bukan beberapa, tapi ratusan orang Makassar, ikut satu program pembaiatan massal pada bulan Januari tahun 2015, jadi sudah lama ya. Dan pada waktu itu memang ada kolaborasi antara FPI dan Ustaz Basri dan Ustaz Basri yang menjadi pimpin dari pembaiatan itu," kata Sidney dalam dalam tayangan D'Rooftalk: 'Teror Bomber Milenial' di detikcom, Selasa (30/3/2021).
https://news.detik.com/berita/d-5514490/pakar-duga-ada-obsesi-pemerintah-buktikan-fpi-terkait-terorisme

Tergantung kalian menyikapi artikel yang saya share di atas seperti apa, mungkin bagi oposisi, kontra pemerintah, dianggap sebagai sebuah pelemahan politik Islam. Kalau, bagi pendukung pemerintah, dianggap sebagai langkah tegas dalam menindak radikalisme.