Kaskus

News

ivoox.idAvatar border
TS
ivoox.id
Tuai Kritikan Pembangunan Rumah Panggung, Wagub DKI: Kami Terbuka dengan Masukan
Tuai Kritikan Pembangunan Rumah Panggung, Wagub DKI: Kami Terbuka dengan Masukan

Pemerintah DKI menyatakan terbuka terhadap semua masukan mengenai rencana pembangunan rumah panggung sebanyak 40 unit di daerah Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur yang banyak dikritik. "Setiap warga boleh memberikan pendapat. Kami sangat terbuka dengan masukan," kata Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria di Balai Kota Jakarta, beberapa hari yang lalu.

Pembangunan rumah panggung itu dimaksudkan sebagai solusi menghadapi banjir. “Kita diskusi soal konsep penanganan banjir, upamanya di Kebon Pala, Condet, Kalibata,” kata Riza.

Kritik terhadap rencana pembangunan rumah panggung datang dari beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Mereka menilai proyek yang menggunakan pembiayaan seluruhnya dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), merupakan hal yang tidak efektif menghadapi banjir dan bisa menimbulkan kecemburuan sosial.

Pada prinsipnya, kata Riza Patria, kebijakan ini bukan keputusan Pemerintah DKI atau hanya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pemerintah mendengarkan pendapat semua pihak dan para ahli. “Dan kami diskusikan dengan DPRD, tidak ada keputusan sepihak, semua bersama DPRD."

Pembangunan 40 rumah panggung yang kaki-kakinya setinggi 3,5 meter di Kampung Melayu itu dimaksudkan agar tidak ada lagi perabotan rumah warga yang terendam saat banjir. Pembangunan 40 rumah di RT 13, RT 11, RT 5 dan RT 6 di RW 04 Kampung Melayu, Jakarta Timur senilai Rp 78 juta per rumah, seluruhnya menggunakan dana Baznas dan tidak menggunakan anggaran dari APBD DKI Jakarta.

Rumah panggung akan memiliki tiga lantai, dengan lantai pertama dimanfaatkan untuk tempat produksi UMKM warga seperti kue kering yang menjadi ciri khas UMKM di Kampung Melayu. Sedangkan lantai 2-3 dijadikan tempat aktivitas rumah tangga.

Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyebutkan, ada potensi kecemburuan sosial dalam program pembangunan rumah panggung di RT 13/RW 04 Kampung Melayu, Jakarta Timur untuk mencegah banjir. Program kolaborasi Pemerintah dengan Baznas Bazis DKI dan Karya Bakti TNI itu akan memicu kecemburuan di kawasan rawan banjir lainnya.

"Sudah pasti akan menimbulkan kecemburuan sosial, misalnya orang Cikoko di daerah Jakarta Selatan bisa aja bilang "memang yang banjir cuman Kampung Melayu doang, Pak?"," kata Gembong, Senin, 5 April.

Gembong mengatakan, program penanganan banjir seharusnya tidak seperti yang dilakukan Pemerintah DKI di Kampung Melayu dengan meninggikan rumah warga. Program itu dinilai sangat tidak elok jika dikatakan sebagai solusi untuk penanganan banjir di DKI Jakarta.

"Enggak bisa mengatasi banjir sepotong-sepotong, enggak bisa sesuai selera.” Normalisasi sungai dinilai sebagai satu-satunya cara, bukan dengan membangun rumah panggung.



gustiarnyAvatar border
jireshAvatar border
servesiwiAvatar border
servesiwi dan 6 lainnya memberi reputasi
7
4.2K
85
GuestAvatar border
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
Berita dan Politik
KASKUS Official
691.3KThread56.7KAnggota
Tampilkan semua post
justice leagueAvatar border
justice league
#35
Makin ketauan kan polanya;

Kalo urusan jawab kritik, klarifikasi atau ngeles kasih alesan itu urusannya wagub. Tapi kalo urusan terima penghargaan or klaim prestasi itu baru bagiannya gubernur karena pas ada urusan begitulah baru gubernur nongol..
Pola yang sama waktu alm Sekda Saefullah masih ada...

Strateginya si Abud tuh..., tapi sayang pendukungnya gak pada sadar karena terus terbuai dengan lisan si abud kalo udah didepan mic..

Si abud itu tinggal setahun lagi ngejabat.. liat aja nanti klo pas dia udah lengser apakah proyek rumah DP Nol Rupiah, Naturalisasi sampe Formula E apakah bisa pada rampung dan jalan hanya dengan sisa waktu setahun menjabat ?

Kalo ternyata proyek tersebut ternyata tidak selesai apalagi sampai mangkrak karena gak jelas... Karena mungkin penggantinya emoh buat nerusin tuh proyek karena takut kena kasus..bisa aja kan ! Apalagi nanti setelah 2022 kan pilgub selanjutnya 2024,..so penggantinya yg hanya seorang Plt itu apakah punya wewenang yg kuat atau berani untuk mengambil keputusan vital...? atau biar amannya hanya meneruskan rutinitas saja sampai terpilihnya Gubernur yg baru..?

Kalo emang proyeknya pada mangkrak..., Akhirnya jadi bukti kan kalo si abud ga bisa kerja..
Sadhunter
Sadhunter memberi reputasi
1
Tutup
Ikuti KASKUS di
© 2025 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved.