Oleh: Tatak Ujiyati
Ocehan beberapa influencer di media sosial tentang Formula E sangat-sangat misleading, hingga menanamkan kekhawatiran di pikiran banyak orang bahwa penyelenggaran Formula E tidak bener: uang negara akan hilang, bahkan sampai ke tuduhan kongkalikong.

Ocehan itu makin nyinyir saja dengan bocornya hasil audit BPK RI yang menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah membayar sejumlah comitment fee. Sebenarnya kebanyakan ocehan itu tak berdasar. Sementara kekhawatiran akan hilangnya uang yang telah disetor ke penyelenggara yang diuangkap BPK juga baru potensi, jika Formula E tak jadi diselenggarakan.

Faktanya, Balap Formula E kan bukan batal, tapi ditunda ke tahun 2022. Tentu saja jika event jadi diselenggarakan ya tak ada kerugian negara. Insyaallah.

Mari kita dengarkan penjelasan Project Director Sportainment Jakpro M. Maulana: “Dana tersebut (yang disetor) tidak hangus karena Jakarta Eprix ditunda hingga 2022, maka uang yang sudah dibayarkan akan digunakan untuk event di 2022.” Jelas event hanya ditunda bukan batal.

Dan ditunda itu juga terjadi karena pandemi, ada force majeure yang jadi alasan pemaaf karena di luar kehendak manusia. Bukan hanya Formula E yang ditunda, banyak event dunia lainnya juga ditunda karena pandemi. Piala Dunia U-21 tahun 2021 yang rencananya diselenggarakan di Indonesia juga ditunda.

Soal biaya yang disetor sebesar 53 juta poundsterling (Rp983,31 miliar) itu adalah biaya yang berlaku untuk kota manapun yang jadi tuan rumah Formula E. Lagian bukan hanya Formula E yang punya aturan demikian, event dunia apapun juga berlaku konvensi yang sama, tuan rumah akan menanggung sebagian biaya dan memperbaiki infrastruktur agar sesuai standar.

Tahun 2018 Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games, masih ingat ya? Tidak gratis juga. Ada biaya yang dikeluarkan pemerintah Indonesia untuk itu, plus pembangunan infrastruktur untuk memfasilitasi berbagai perlombaan.

Tahun 2015 pemerintah Indonesia mengalokasikan budget APBN sebesar Rp3 triliun untuk persiapan, sementara tahun 2018 dialokasikan lagi dana sebesar Rp8,2 triliun. Sehingga total alokasi dana pemerintah pusat untuk Asian Games itu berjumlah Rp11,2 triliun. Belum lagi ada biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang menjadi lokasi berbagai lomba Asian Games.

Untuk ajang Formula E, Jakarta nyaris tak perlu melakukan pembangunan infrastruktur karena balap dilakukan di jalan raya yang sudah ada. Bandingkan dengan Asian Games 2018 di mana pemerintah harus membangun berbagai infrastruktur dan fasilitas dengan biaya besar. Kampung Atlet di daerah Kemayoran dipugar dan diperluas. Velodrome Rawamangun dan Equestrian Park Pulomas dibangun sebagai arena balap sepeda dan pacuan kuda. Demikian juga light trail transit (LRT) dibangun di Jakarta dan Palembang untuk memperlancar transportasi.

Ajang Formula E ini menarik karena sesuai dengan spirit pembangunan Jakarta yang go green, yang ramah lingkungan. Ingat ya ajang Formula E ini adalah balap mobil listrik yang ramah lingkungan. Semangatnya sesuai untuk Jakarta yang saat ini sedang gencar mengendalikan pencemaran udara kota.

Kita tahu mobil listrik lebih ramah lingkungan dibanding mobil berbahan baku bensin. Balap Formula E ini hanya salah satu simbol, ada inisiatif-inisiatif lain yang lebih serius di tingkat kebijakan yang sudah mulai diimplementasikan agar kota Jakarta lebih ramah lingkungan.

Berbicara manfaat, balap Formula E ini akan jadi ajang promosi Indonesia di dunia internasional, sekaligus jadi pemicu bangkitnya kembali ekonomi Jakarta dan Indonesia yang terpuruk akibat pandemi.

Tidak berbeda dengan alasan Indonesia menjadi tuan rumah di event-event global dan regional semenjak zaman pemerintahan presiden Soekarno, termasuk Asian Games yang baru terselenggara tahun 2018 lalu dan piala dunia sepak bola U-21 yang rencananya juga diselenggarakan di Indonesia.

Kita boleh berdebat, tapi penyelenggaraan event internasional memang bisa memperkuat posisi tawar sebuah negara di percaturan global.

Sekarang soal audit BPK terkait Formula E. Audit itu sebenarnya adalah masukan agar Pemprov DKI Jakarta hati-hati, jangan sampai uang yang telah disetor hilang dan menjadi kerugian keuangan negara.

Tentunya Pemprov DKI Jakarta berterimakasih atas saran-saran itu karena demi kebaikan. Pemprov DKI Jakarta akan menindaklanjuti saran-saran BPK. Dan kita tahu sepanjang saran-saran itu ditindaklanjuti dengan baik insyaallah tak akan menimbulkan masalah.

Kekhawatiran bahwa uang jaminan tak bisa ditarik kembali, misalnya, memang akan jadi masalah jika Formula E batal. Kenyataannya kan cuma ditunda bukan batal. Kemudian saran bahwa event hanya mengandalkan APBD, akan ditindaklanjuti dengan persiapan penyelenggaraan dan pencarian sponsorship.

Tak ada yang aneh dengan penyelenggaran ajang Formula E sebenarnya. Para influencer kontra Anies saja yang menarasikannya seolah-olah masalah besar. Yah, saya sih yakin teman-teman pembaca bisa memahami konteks di balik teks. Garbage in garbage out masih relevan.

Maka kita perlu waspada saja. Cari alternatif pandangan, saring sebelum sharing, agar kita tak jadi korban hoaks atau korban propaganda.

Sumber.