Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengancam kapal-kapal nelayan China di Laut China Selatan (LCS). Keberadaan kapal-kapal tersebut dianggap menganggu kedaulatan negeri itu.

Dikutip Reuters, penasihat hukum kepresidenan Salvador Panelo mengatakan kehadiran kapal China di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Filipina adalah noda dalam hubungan kedua negara. Ini bisa memicu permusuhan yang tidak diinginkan. 

"Kami dapat bernegosiasi tentang masalah yang menjadi perhatian dan keuntungan bersama, tetapi jangan salah tentang itu. Kedaulatan kami tidak dapat dinegosiasikan," kata Panelo dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Reuters, Senin (5/4/2021).

Pernyataan Panelo adalah yang paling keras datang dari kantor Duterte. Filipina memang menunjukkan keseriusan untuk menghadapi China. 

Filipina bulan lalu mengajukan protes diplomatik tentang kehadiran 220 kapal China di Whitsun Reef. Sikap itu didukung oleh Amerika Serikat (AS).
Area itu berjarak 200 mil dari ZEE negara itu. Brunei, Malaysia, Taiwan, China, dan Vietnam juga diketahui memiliki klaim yang bersaing untuk area tersebut.
China mengklaim 90% wilayah lautan itu miliknya dan melakukan ekspansi besar-besaran. Bahkan,China dilaporkan telah membangun kota seluas 800 ribu mil persegi salah satu kepulauan LCS yang disengketakan, Paracel.
Kota itu dinamai Shansa. Luas Itu membuatnya 1.700 kali luas New York City.
Di kota itu, China sudah membuat beberapa fasilitas. Seperti desalinasi air laut dan fasilitas pengolahan limbah, perumahan publik baru, sistem peradilan yang berfungsi, jangkauan jaringan 5G, sekolah, dan penerbangan charter reguler.
Belum ada komentar China terbaru mengenai ini. Namun sebelumnya, Beijing menyebut kapal-kapal China berada di area itu untuk berlindung dari cuaca buruk 


https://www.cnbcindonesia.com/news/2...-china-selatan