Komisi Fatwa MUI Jelaskan Mekanisme Penilaian Vaksin AstraZeneca

Beranda

...

Berita dan Politik
Komisi Fatwa MUI Jelaskan Mekanisme Penilaian Vaksin AstraZeneca

extreme78

21-03-2021 12:57

Komisi Fatwa MUI Jelaskan Mekanisme Penilaian Vaksin AstraZeneca

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Hasanuddin AF, menegaskan vaksin AstraZeneca memiliki kandungan babi. Mereka mengatakan kandungan babi ini ditemukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI. Namun, karena unsur kedaruratan, vaksin Covid-19 ini masih boleh dipakai.

"Kami membuat fatwa itu berdasarkan laporan LPPOM MUI. Mereka melaporkan ada tripsin dari babi. Berdasarkan laporan itulah kami membuat fatwa bahwa Vaksin AstraZeneca haram karena mengandung tripsin dari babi," kata Hasanuddin, saat dihubungi Tempo, Ahad, 21 Maret 2021.

Hal ini sekaligus menanggapi klarifikasi dari AstraZeneca yang membantah menggunakan unsur hewani dalam proses pembuatan vaksin mereka.

Hasanuddin mengatakan pihaknya akan lebih mempercayai LPPOM dan temuannya. Apalagi, ia mengatakan LPPOM sudah bekerja sama selama puluhan tahun dalam menentukan halal tidaknya suatu produk. "Kami Komisi Fatwa MUI punya pedoman, punya standar sendiri tentang halal haramnya suatu produk, termasuk obat-obatan, termasuk vaksin," kata Hasanuddin.

Meski begitu, ia mengatakan dalam mengkaji Vaksin AstraZeneca, pendekatan yang digunakan MUI berbeda dengan Vaksin Sinovac yang lebih dulu tiba. Pada Vaksin Sinovac, MUI mengutus langsung utusannya ke lokasi produksi vaksin di Cina, untuk menilai kehalalan vaksin tersebut.

Sedangkan untuk Vaksin AstraZeneca, Hasanuddin mengatakan MUI mengambil penilaian dari pertimbangan data-data yang diterima LPPOM saja.

"Kalau Sinovac memang beda. Itu memang ada utusan dari MUI ke Cina sana untuk mengaudit. Kalau ini engga. Jadi LPPOM mendapatkan bahan-bahan, dan diteliti bahan-bahannya di lab dan sebagainya," kata Hasanuddin.

Sebelumnya, Komisi Fatwa MUI telah menetapkan AstraZeneca haram karena mengandung unsur tripsin babi dalam proses pembuatannya. Meski begitu, Komisi Fatwa menyatakan vaksin tersebut tetap boleh dipergunakan dengan mempertimbangkan unsur kedaruratan.

MUI menyebut ada lima alasan utama yang membuat AstraZeneca boleh digunakan. Mulai dari tingkat penyebaran Covid-19 yang masih tinggi, dukungan upaya pemerintah untuk mencapai kekebalan komunitas alias herd immunity, hingga keterbatasan jumlah vaksin yang dimiliki pemerintah.

https://nasional.tempo.co/read/14443...a/full?view=ok

Jelaskan ... emoticon-Leh Uga

Jelas lebih kredibel MUI lah... emoticon-Leh Uga

Hasil dari stempel bertahun2 bisa membeli peralatan lab yg canggih dan kekinian loh yakkk jdi tak mungkin MUI kalah dgn lab astrazeneca.

Quote:

"Sehubungan dengan adanya berita di socmed yang kita lihat dari satu media yang mengatakan bahwa MUI meminta komisaris BUMN, perlu kami sampaikan bahwa kami di kementerian BUMN sampai hari ini tidak pernah ada permintaan komisaris untuk MUI atau pejabat di MUI," kata Arya dalam pernyataannya kepada awak media, Ahad, 21 Maret 2021.

Ia juga membantah bahwa isu permintaan kursi komisaris itu berkaitan dengan fatwa halal vaksin AstraZeneca. "Apalagi berhubungan dengan vaksin AstraZeneca gitu, sama sekali tidak ada hubungannya, kita juga tidak ada keterkaitannya dengan hal tersebut."

Dengan demikian, ia menegaskan bahwa sampai hari ini tidak ada satu pun permintaan komisaris untuk pengurus MUI ke Kementerian BUMN.

Dinukil dari laporan Majalah Tempo edisi 20 Maret 2021, dua pejabat pemerintah yang berbeda mengatakan bahwa di tengah upaya mempercepat keluarnya fatwa halal, ada pengurus MUI yang meminta pemerintah mempertimbangkan pembagian posisi komisaris di perusahaan BUMN untuk lembaga itu. Namun, permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh Kementerian BUMN.

Sumber yang sama menyebutkan pengurus MUI meminta nantinya dilibatkan dalam sosialisasi vaksin AstraZeneca di berbagai daerah. Namun,informasi tersebut dibantah oleh anggota Komisi Fatwa MUI Aminuddin Yakub. Kalaupun ada, permintaan itu belum tentu terkait dengan kapasitas sebagai pengurus MUI.

"Banyak pengurus MUI juga memegang jabatan di organisasi kemasyarakatan. Tapi kalau benar terkait dengan MUI, itu melanggar kode etik," ujarnya.