- Beranda
- Berita dan Politik
Partai Diambil Pejabat Negara, LSI: Pertama Kali di Indonesia, Ironi Luar Biasa
...
TS
Chikashi.Masuda
Partai Diambil Pejabat Negara, LSI: Pertama Kali di Indonesia, Ironi Luar Biasa
Sabtu, 06 Maret 2021 - 05:35 WIB
https://nasional.sindonews.com/read/355918/12/partai-demokrat-diambil-alih-pejabat-negara-lsi-pertama-kali-di-indonesia-ironi-luar-biasa-1614981810
KLB Partai Demokrat Deliserdang menetapkan KSP Moeldoko sebagai Ketua Umum. Foto: SINDOnews/Dok
JAKARTA - Peneliti Utama Lembaga Survei Indonesia, Saiful Mujani, turut menyoroti kisruh Partai Demokrat setelah Jhoni Allen dkk menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) dan menetapkan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat.
Menurut Saiful Mujani, kudeta atau pengambilalihan Partai Demokrat oleh orang di luar partai adalah kejadian yang pertama kali di Indonesia. Ia menilai peristiwa ini adalah kemunduran demokrasi. Sebab, pejabat negara seharusnya melindungi semua partai di era demokrasi seperti sekarang ini.
"Zaman orba saja yang otoriter pengambilalihan kekuasaan lewat KLB oleh kader partai sendiri, kasus PDI misalnya. Di era demokrasi sekarang, Demokrat justeru diambil alih oleh pejabat negara yang mestinya melindungi semua partai. ironi luar biasa," ungkap Mujani melalui akun pribadi twitternya @saiful_mujani, Jumat (5/3/2021), malam.
"Demokrasi dunia sekarang memang sedang mundur (backsliding). Menurut studi terakhir Haghar dan Kufman (2021) penyebanya adalah tindakan-tindakan politik oleh pejabat yang justeru hasil demokrasi sendiri. kita mungkin masuk di sini," imbuhnya.
Diketahui, KLB Partai Demokrat yang dilangsungkan di The Hill Hotel & Resort, Sibolangit, Sumatera Utara, menetapkan KSP Moeldoko sebagai Ketua Umum. Penetapan Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat berlangsung kilatt.
"Memutuskan, menetapkan Jenderal (Purn) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025," kata pimpinan sidang KLB, Jhoni Allen Marbun.
Menanggapi hasil KLB tersebut, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), maupun putranya yang juga Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), secara tegas menyatakan bahwa KLB di Deli Serdang ilegal dan abal-abal. Sebab, KLB tersebut dianggap tidak memenuhi persyaratan dalam AD/ART Partai Demokrat.
https://nasional.sindonews.com/read/355918/12/partai-demokrat-diambil-alih-pejabat-negara-lsi-pertama-kali-di-indonesia-ironi-luar-biasa-1614981810
views: 21.941
KLB Partai Demokrat Deliserdang menetapkan KSP Moeldoko sebagai Ketua Umum. Foto: SINDOnews/DokJAKARTA - Peneliti Utama Lembaga Survei Indonesia, Saiful Mujani, turut menyoroti kisruh Partai Demokrat setelah Jhoni Allen dkk menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) dan menetapkan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat.
Menurut Saiful Mujani, kudeta atau pengambilalihan Partai Demokrat oleh orang di luar partai adalah kejadian yang pertama kali di Indonesia. Ia menilai peristiwa ini adalah kemunduran demokrasi. Sebab, pejabat negara seharusnya melindungi semua partai di era demokrasi seperti sekarang ini.
"Zaman orba saja yang otoriter pengambilalihan kekuasaan lewat KLB oleh kader partai sendiri, kasus PDI misalnya. Di era demokrasi sekarang, Demokrat justeru diambil alih oleh pejabat negara yang mestinya melindungi semua partai. ironi luar biasa," ungkap Mujani melalui akun pribadi twitternya @saiful_mujani, Jumat (5/3/2021), malam.
"Demokrasi dunia sekarang memang sedang mundur (backsliding). Menurut studi terakhir Haghar dan Kufman (2021) penyebanya adalah tindakan-tindakan politik oleh pejabat yang justeru hasil demokrasi sendiri. kita mungkin masuk di sini," imbuhnya.
Diketahui, KLB Partai Demokrat yang dilangsungkan di The Hill Hotel & Resort, Sibolangit, Sumatera Utara, menetapkan KSP Moeldoko sebagai Ketua Umum. Penetapan Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat berlangsung kilatt.
"Memutuskan, menetapkan Jenderal (Purn) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025," kata pimpinan sidang KLB, Jhoni Allen Marbun.
Menanggapi hasil KLB tersebut, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), maupun putranya yang juga Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), secara tegas menyatakan bahwa KLB di Deli Serdang ilegal dan abal-abal. Sebab, KLB tersebut dianggap tidak memenuhi persyaratan dalam AD/ART Partai Demokrat.
muhamad.hanif.2 dan 2 lainnya memberi reputasi
3
2K
58
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
670KThread•40.3KAnggota
Tampilkan semua post
gabener.edan
#9
Cuman di jaman orba dualisme partai mengakibatkan 5 nyawa melayang,100an orang luka parah dan banyak orang hilang di culik.
Kodam ikut campur urusan dualisme partai.
Menjijikan sekali sekelas anda membandingkan betapa kotornya demokrasi jaman orba tapi lebih baik dari kasus ini.
Liat lebih dalam kasus PDI dan jangan ajari masyarakat dgn pola pikir kebodohan anda.
Memunculkan narasi di permukaan tapi menutupi busuk yg di dalam.
Sejarahnya masih segar dan saksi2nya masih hidup.
Ane kagak bela moeldoko karna mank kurang etis tapi ane sangat jijik kepada orang2 yg mengatakan jaman orba itu demokrasinya lebih baik di banding era reformasi.
Kodam ikut campur urusan dualisme partai.
Menjijikan sekali sekelas anda membandingkan betapa kotornya demokrasi jaman orba tapi lebih baik dari kasus ini.
Liat lebih dalam kasus PDI dan jangan ajari masyarakat dgn pola pikir kebodohan anda.
Memunculkan narasi di permukaan tapi menutupi busuk yg di dalam.
Sejarahnya masih segar dan saksi2nya masih hidup.
Ane kagak bela moeldoko karna mank kurang etis tapi ane sangat jijik kepada orang2 yg mengatakan jaman orba itu demokrasinya lebih baik di banding era reformasi.
Diubah oleh gabener.edan 06-03-2021 04:01
otak.100cc dan 6 lainnya memberi reputasi
7
Tutup