- Beranda
- Berita dan Politik
Utang RI Rp 6.000 T, Nih Jawaban Mengejutkan Sri Mulyani Ke Buzzer Oposisi
...
TS
anus.baswedan
Utang RI Rp 6.000 T, Nih Jawaban Mengejutkan Sri Mulyani Ke Buzzer Oposisi
Jakarta, CNBC Indonesia - Posisi utang pemerintah Indonesia hingga hingga akhir Desember 2020 mencapai Rp 6.074,56 triliun. Angka ini naik Rp 1.296,56 triliun dalam setahun.
Kritikan soal utang berdatangan kepada pemerintah, terkait peningkatan utang. Apa penjelasan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati?
Sri Mulyani menjelaskan, pandemi virus Corona (Covid-19) menghantam kondisi ekonomi dunia, tak hanya Indonesia. Kegiatan ekonomi lesu, sehingga setoran pajak ke negara turun drastis.
Di sisi lain, pemerintah perlu mengguyur anggaran stimulus yang besar untuk menjaga kondisi perekonomian di tengah pandemi.
Setoran pajak yang turun dan kebutuhan anggaran stimulus yang besar membuat defisit anggaran membengkak. Ujungnya utang harus ditambah, dan ini terjadi di seluruh dunia.
Baca: Sri Mulyani 'Ramal' PDB Indonesia Tumbuh 4,5%-5,3% di 2021
"Soal utang dan defisit naik disorot terus seolah-olah hanya kita negara yang ada di dunia ini. Negara lain juga mengalami hal yang sama," tegas Sri Mulyani dalam pertemuan dengan pemimpin redaksi media massa, Selasa (16/2/2021).
Mantan Direktur Bank Dunia ini mengatakan, pelebaran defisit anggaran di Indonesia relatif moderat dibanding negara ASEAN dan G20. "Rasio utang publik Indonesia tetap termasuk yang paling rendah. Pertambahan utang di 2020 juga salah satu yang paling kecil di antara negara ASEAN dan G20," paparnya.
Sri Mulyani memaparkan data jumlah besaran utang beberapa negara yang meningkat sepanjang 2020 karena hantaman pandemi yang terjadi.
Dari data yang dipaparkan, defisit anggaran Amerika Serikat (AS) pada 2020 adalah 14,9% , naik dari 2019 yang hanya 4,9%. Rasio utang pemerintah AS juga naik dari 108,7% dari PDB di 2019 menjadi 131,2% di 2020.
Baca: Bengkak, Anggaran Kesehatan Naik jadi Rp 254 T di 2021
Sumber: Kemenkeu
Kemudian China, defisit anggarannya di 2019 adalah 4,3% dan naik menjadi 11,9% dari PDB di 2020. Rasio utangnya juga naik dari 52% di 2019 menjadi 61,7% di 2020.
Untuk negara tetangga, Sri Mulyani memaparkan Malaysia. Negeri jiran ini defisit anggarannya naik dari 2,9% di 2019 menjadi 6,5% di 2020. Sementara rasio utangnya naik dari 57,2% di 2019 menjadi 67,6% di 2020.
Filipina juga begitu, defisit anggarannya bengkak dari 0,7% di 2019 menjadi 8,1% di 2020. Sementara rasio utangnya naik dari 37% di 2019 menjadi 48,9% di 2020.
Singapura mengalami hal yang sama. Anggaran negeri singa ini awalnya surplus 3,9% di 2019, kemudian menjadi defisit 10,8% di 2020. Rasio utangnya juga naik dari 130% di 2019 menjadi 131,2% di 2020.
Untuk Indonesia dibilang relatif aman oleh Sri Mulyani, karena defisit anggaran pemerintah Indonesia di 2019 adalah 2,3% dan naik jadi 6,1% di 2020. Sementara rasio utang pemerintah Indonesia naik dari 30,5% di 2019 menjadi 38,5% di 2020.
Dari data Kementerian Keuangan yang diperlihatkan Sri Mulyani, memang realisasi penerimaan negara di 2020 turun menjadi 1.633,6 triliun. Sementara target awal APBN 2020 adalah Rp 2.233,2 triliun.
Penerimaan negara ini jatuh dibandingkan realisasi 2019 yang sebesar Rp 1.960,6 triliun.
Setoran pajak anjlok dalam di 2020 menjadi Rp 1.070 triliun, dari target APBN 2020 sebesar Rp 1.642 triliun. Pada 2019, penerimaan pajak mencapai Rp 1.322,7 triliun.
Pajak adalah tulang punggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Saat penerimaan seret, kebutuhan belanja naik karena penanganan dampak virus corona, baik di aspek kesehatan maupun sosial-ekonomi. Di 2020, realisasi belanja negara mencapai Rp 2.589,9 triliun, naik dari 2019 yang sebesar Rp 2.309,3 triliun.
Jadi, dari mana datangnya duit untuk membayari belanja yang membengkak? Mau tidak mau, suka tidak suka, ya dari utang...
https://www.cnbcindonesia.com/news/20210217114838-4-223961/utang-ri-rp-6000-t-nih-jawaban-mengejutkan-sri-mulyani
Kritikan soal utang berdatangan kepada pemerintah, terkait peningkatan utang. Apa penjelasan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati?
Sri Mulyani menjelaskan, pandemi virus Corona (Covid-19) menghantam kondisi ekonomi dunia, tak hanya Indonesia. Kegiatan ekonomi lesu, sehingga setoran pajak ke negara turun drastis.
Di sisi lain, pemerintah perlu mengguyur anggaran stimulus yang besar untuk menjaga kondisi perekonomian di tengah pandemi.
Setoran pajak yang turun dan kebutuhan anggaran stimulus yang besar membuat defisit anggaran membengkak. Ujungnya utang harus ditambah, dan ini terjadi di seluruh dunia.
Baca: Sri Mulyani 'Ramal' PDB Indonesia Tumbuh 4,5%-5,3% di 2021
"Soal utang dan defisit naik disorot terus seolah-olah hanya kita negara yang ada di dunia ini. Negara lain juga mengalami hal yang sama," tegas Sri Mulyani dalam pertemuan dengan pemimpin redaksi media massa, Selasa (16/2/2021).
Mantan Direktur Bank Dunia ini mengatakan, pelebaran defisit anggaran di Indonesia relatif moderat dibanding negara ASEAN dan G20. "Rasio utang publik Indonesia tetap termasuk yang paling rendah. Pertambahan utang di 2020 juga salah satu yang paling kecil di antara negara ASEAN dan G20," paparnya.
Sri Mulyani memaparkan data jumlah besaran utang beberapa negara yang meningkat sepanjang 2020 karena hantaman pandemi yang terjadi.
Dari data yang dipaparkan, defisit anggaran Amerika Serikat (AS) pada 2020 adalah 14,9% , naik dari 2019 yang hanya 4,9%. Rasio utang pemerintah AS juga naik dari 108,7% dari PDB di 2019 menjadi 131,2% di 2020.
Baca: Bengkak, Anggaran Kesehatan Naik jadi Rp 254 T di 2021
Sumber: Kemenkeu
Kemudian China, defisit anggarannya di 2019 adalah 4,3% dan naik menjadi 11,9% dari PDB di 2020. Rasio utangnya juga naik dari 52% di 2019 menjadi 61,7% di 2020.
Untuk negara tetangga, Sri Mulyani memaparkan Malaysia. Negeri jiran ini defisit anggarannya naik dari 2,9% di 2019 menjadi 6,5% di 2020. Sementara rasio utangnya naik dari 57,2% di 2019 menjadi 67,6% di 2020.
Filipina juga begitu, defisit anggarannya bengkak dari 0,7% di 2019 menjadi 8,1% di 2020. Sementara rasio utangnya naik dari 37% di 2019 menjadi 48,9% di 2020.
Singapura mengalami hal yang sama. Anggaran negeri singa ini awalnya surplus 3,9% di 2019, kemudian menjadi defisit 10,8% di 2020. Rasio utangnya juga naik dari 130% di 2019 menjadi 131,2% di 2020.
Untuk Indonesia dibilang relatif aman oleh Sri Mulyani, karena defisit anggaran pemerintah Indonesia di 2019 adalah 2,3% dan naik jadi 6,1% di 2020. Sementara rasio utang pemerintah Indonesia naik dari 30,5% di 2019 menjadi 38,5% di 2020.
Dari data Kementerian Keuangan yang diperlihatkan Sri Mulyani, memang realisasi penerimaan negara di 2020 turun menjadi 1.633,6 triliun. Sementara target awal APBN 2020 adalah Rp 2.233,2 triliun.
Penerimaan negara ini jatuh dibandingkan realisasi 2019 yang sebesar Rp 1.960,6 triliun.
Setoran pajak anjlok dalam di 2020 menjadi Rp 1.070 triliun, dari target APBN 2020 sebesar Rp 1.642 triliun. Pada 2019, penerimaan pajak mencapai Rp 1.322,7 triliun.
Pajak adalah tulang punggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Saat penerimaan seret, kebutuhan belanja naik karena penanganan dampak virus corona, baik di aspek kesehatan maupun sosial-ekonomi. Di 2020, realisasi belanja negara mencapai Rp 2.589,9 triliun, naik dari 2019 yang sebesar Rp 2.309,3 triliun.
Jadi, dari mana datangnya duit untuk membayari belanja yang membengkak? Mau tidak mau, suka tidak suka, ya dari utang...
https://www.cnbcindonesia.com/news/20210217114838-4-223961/utang-ri-rp-6000-t-nih-jawaban-mengejutkan-sri-mulyani
Diubah oleh kaskus.infoforum 17-02-2021 11:54
fc88 dan 32 lainnya memberi reputasi
27
14.5K
399
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
671.5KThread•41.3KAnggota
Tampilkan semua post
noiss.
#5
Quote:
Oh jelas.. Salah satu ciri negara maju adalah INFRASTRUKTUR YG MERATA DAN MODERN.
salah satu usaha pemerintah dalam membangun INFRASTRUKTUR itu dengan media AGAMA salah satunya adalah WAKAF UANG.
Yg mana itu adalah duit UMAT.
Dari UMAT KADRUN juga yg ente hina hina.
Sholahudin Al-Aiyub
Ketua MUI Bidang Ekonomi Syariah & Halal
Jagat media sosial ramai membincang hal itu.
Terutama setelah Presiden Jokowi mencanangkan Gerakan Nasional Wakaf Uang.
Wabil khusus setelah Menteri Keuangan menyinggung hal itu dalam statementnya.
Berbagai reaksi menyeruak. Ada yang mendukung. Ada yang menolak. Dan ada pula yang adem ayem.
Yang mendukung berargumen, ini bagus karena ada sumber dana alternatif untuk pembangunan nasional.
Yang menolak mempertanyakan, wakaf adalah dana umat, tidak boleh jadi sumber fiskal negara.
Yang adem ayem beranggapan, ramai-ramai ini hanya sementara saja. Tidak akan ada tindaklanjutnya. Seminggu juga sudah pada lupa.
Berbagai reaksi tersebut menjadi tanda, wakaf sedang jadi perhatian nasional.
Suatu hal yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Mulai dari Presiden sampai dengan netizen, semua berbicara wakaf.
Ini bagus untuk pengenalan wakaf. Khususnya wakaf uang.Di kolom opini koran nasional KH. Ma’ruf Amin menyebut, wakaf selama ini dikenal hanya untuk 3 M; Masjid, Madrasah dan Makam. Semua bersifat aset tetap, tidak bergerak. Belum banyak yang paham, ada jenis wakaf yang likuid, yaitu wakaf uang. Pemanfaatannya pun tidak terbatas untuk 3 M itu. Bisa untuk program kesejahteraan dan kemaslahatan umat.
Karakter wakaf memang unik. Ia harus produktif dan sustainable. Pokok harta wakaf harus tetap terjaga. Hasil kelolaannya yang dapat dialokasikan. Terutama untuk kemaslahatan umum. Karenanya ia disebut shadaqah jariyah. Yaitu sedekah yang pahalanya terus mengalir.
Dalam hal wakaf berupa aset, asetnya tidak boleh dijual. Manfaat dan hasil kelolaannya yang dapat ditasarufkan. Begitu pula wakaf uang. Pokoknya tidak boleh berkurang. Hasil investasinya yang boleh dialokasikan. Untuk membiayai kemaslahatan umat.
Lalu, apa kaitannya dengan pembangunan infrastruktur? Bisa sangat terkait. Terutama dalam hal investasi wakaf uang. Tidak bisa langsung digunakan begitu saja. Tapi melalui mekanisme instrument keuangan. Misalnya melalui sukuk.
Alurnya begini: uang wakaf diinvestasikan melalui pembelian sukuk negara. Oleh negara, uang tersebut digunakan membangun infrastruktur. Terhadap hal itu, negara harus membayar semacam kompensasi. Yang kemudian menjadi imbal hasil sukuk. Yang juga merupakan hasil investasi dana wakaf. Imbal hasil ini dapat dialokasikan untuk membiayai kemaslahatan umat. Saat tenor sukuk sudah selesai, pokok uang wakaf dikembalikan lagi kepada nazhir wakaf.Sangat simple dan sama-sama untung. Nazhir wakaf untung karena dapat instrumen investasi yang mentes (sangat bagus). Tidak ada resiko. Karena sukuk negara dijamin oleh Pemerintah. Itu artinya syarat utama investasi uang wakaf terlaksana. Yaitu tetap terjaganya pokok uang wakaf yang diinvestasikan.
Imbal hasil yang diperoleh juga lumayan. Karena rate imbal hasil sukuk negara relatif lebih tinggi.
Di sisi lain pemerintah juga untung. Karena dapat fresh money dalam bentuk rupiah. Untuk modal membangun infrastruktur. Itu dapat menjadi pengganti pinjaman luar negeri. Yang selama ini jadi andalan. Sekaligus juga menjawab keinginan publik. Agar utang luar negeri diakhiri. Atau setidaknya dikurangi.
Pemerintah tak perlu pusing lagi dengan spread (selisih tukar) kurs dollar dan rupiah. Terutama saat jatuh tempo. Karena dana wakaf berupa kurs rupiah. Saat harus beri imbal hasil investasi (semacam bunga pinjaman), dana tersebut pun tidak ke mana-mana. Maksudnya tetap ada di dalam negeri. Bahkan dialokasikan untuk membiayai proyek kemaslahatan umum. Itu artinya lebih membawa nilai tambah dan efek berantai pada ekonomi nasional.
Itu artinya menjadikan wakaf sebagai pilar pembangunan nasional sangatlah potensial. Sebagaimana fakta sejarah saat awal berdirinya republik ini yang banyak ditopang oleh wakaf umat Islam.
https://mui.or.id/opini/29604/wakaf-...infrastruktur/
DUNGU ITU EMANG GAK ADA OBATNYA...!!!
Diubah oleh noiss. 17-02-2021 09:23
essholl dan 12 lainnya memberi reputasi
1
Tutup