JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menegaskan, isu kudeta kepemimpinan Partai Demokrat bukan sekadar permasalahan internal partai.

Riefky pun menyinggung peristiwa Kongres Luar Biasa Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 1996 yang melengserkan Megawai Soekarnoputri sebagai pimpinan PDI saat itu.

"Ada sebuah contoh dalam sejarah negeri kita ini, pada tanggal 22 Juni 1996 dilaksanakan Kongres Luar Biasa Partai Demokrasi Indonesia, KLB PDI di Medan yang berhasil menurunkan dan mengganti Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai pimpinan PDI," kata Riefky dalam keterangan pers, Jumat (5/2/2021).

Riefky menuturkan, peristiwa tersebut serupa dengan kejadian yang tengah dialami Partai Demokrat di mana peristiwa itu bukan cuma permasalahan internal partai.

Riefky menegaskan, dua peristiwa tersebut sama-sama melibatkan pihak eksternal partai.

"KLB tersebut juga bukan hanya permasalahan internal PDI atau konflik antara kubu Megawati dan kubu Soerjadi, tetapi ada campur tangan dan pelibatan eksternal dalam hal ini elemen pemerintah," ujar Riefky.

Riefy mengatakan, dalam kasus kudeta di Partai Demokrat, sosok eksternal yang terlibat adalah Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

"Fakta menunjukkan bahwa yang melakukan Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPKPD) bukan hanya segelintir kader dan eks kader Partai Demokrat tetapi benar-benar melibatkan pihak eksternal dalam hal ini paling tidak KSP Moeldoko," kata Riefky.

Riefky menuturkan, fakta juga menunjukkan, Moeldoko tidak hanya mendukung GPKPD tetapi juga secara aktif akan mengambil alih kepemipinan Partai Demokrat melalui gerakan tersebut.

"Jadi sangat jelas bahwa GPKPD bukanlah hanya gerakan internal partai atau hanya permasalahan internal partai semata," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, isu kudeta di tubuh Partai Demokrat sebagai dinamika internal partai.

Hal itu disampaikan Pratikno saat menjelaskan alasan pihaknya tidak akan menjawab surat dari AHY yang ditujukan kepada Jokowi.

Surat itu terkait isu pengambilalihan kepemimpinan AHY yang diduga melibatkan pejabat penting di lingkaran dekat Presiden dan menyeret nama Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

"Karena itu adalah perihal dinamika internal partai, itu adalah perihal rumah tanggal internal Partai Demokrat yang semuanya kan sudah diatur di dalam AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga)," ujar Pratikno, Kamis (4/2/2021).

Die Soemoer: https://nasional.kompas.com/read/202...nggung-mega-vs

Comment: Democrats ini udah gila ya? Lagian ngapain Istana alias Jokowi intervensi urusan internal partai? Apa untungnya buat Jokowi toh 2024 ga akan nyalon lagi.

Terus disamain kayak Soerjadi vs Mega ya ga level lah Megawati yang menang sebagai ketum PDI hanya saja pemerintah saat itu ga nerima karena menganggap jika Megawati megang PDI mampu menggoyahkan pemerintah yang didominasi oleh Golkar. Ditambah ketakutan yang luar biasa karena Klan Soekarno bakal kembali mempunyai pengaruh makanya Soeharto membackup Soerjadi dan pecahlah Kudatuli.

Ini cuman drama saja yang dibuat oleh Klan Cikeas biar mereka kembali lagi ke pemerintah atau nama mereka eksis lagi. Inilah kesalahan terbesar SBY kenapa majuin AHY? Padahal SBY tau AHY itu ga punya pengalaman dalam berpolitik. Emangnya ga ada kader Dems yang berpotensi jadi leader? Kalo Ibas bisa aja megang kendali akan tetapi track record Ibas juga ga bersih.

Ya sudahlah ora urus ane biar ini jadi tontonan semata.