Selamat Sore Bapak Ibu sekalian di thread Melek Hukum. Mohon izin bertanya.

Keluarga besar saya sedang mengurus penjualan tanah warisan di Jakarta. FYI, luas tanah yang terjual tidak sesuai dengan sertifikat, karena lama tidak terurus dan 'dicaplok' oleh beberapa warga sekitar, tapi diikhlaskan karena keluarga besar hanya ingin menjual secepatnya.

Saat ini hanya tinggal mengurus surat Tidak Ada Sengketa yang diminta pembeli, namun Ketua RT mempersulit dengan berbagai cara : diminta datang malam, harus ahli waris yang mengurus, ingin ketemu dua ahli waris, kemudian tiga, sampai pada puncaknya SEMUA AHLI WARIS; nyaris tidak mungkin karena 3 dari 9 ahli waris sudah almarhum, 1 berada di Jepang, serta anak2 dari ahli waris tersebut berada di luar Pulau Jawa. Belum lagi 2 orang yang kesulitan berjalan karena penyakit berat. Dan sudah pasti memerlukan waktu lebih lama, apalagi di masa pandemi ini.

Oom saya yang mengurus menyanggupi kalau diminta uang pelicin, tapi ketua RT tersebut bersikeras. Rumor dari keluarga besar - RT tersebut masih keluarga dari penyerobot tanah milik kami yang terbesar, serta ibu atau Ibu mertuanya tinggal di salah satu rumah yang sebenarnya masuk tanah kami (tapi diikhlaskan), dan sempat ada masalah soal tanah untuk jalan setapak (kami sekeluarga mengikhlaskan, tapi entah kenapa mereka masih paranoid dan terkesan 'mengganggu' penjualan).

Atas dasar ini, keluarga akan meminta 'bantuan' dari pihak kepolisian serta pemda sekitar secara formal dan 'informal' (ada 'koneksi'). Pertanyaannya: Apakah kami boleh melakukan hal ini dan dasar hukum apa yang bisa digunakan untuk melawan ketua RT ini? Kami ingin mengunakan jalan damai tapi RT seperti keras kepala.

Terima kasih atas perhatiannya.