Pengamat sosial dan politik, Eko Kuntadhi menjelaskan bahwa sejak masa reformasi atau tepatnya di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kelompok beraliran radikalisme semakin tumbuh bahkan seperti diberi angin segar oleh pemerintah.

Menurut Eko Kustandhi hal itulah yang menyebabkan hingga saat ini paham radikalisme berhasil masuk ke dalam berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat di Indonesia.

“Kita tahu sejak reformasi 1998 gerombolan-gerombolan (paham radikalisme) ini seperti dibiarkan tumbuh. Di zaman SBY dengan teori zero enemy-nya, mereka kayak diberikan angin gitu deh. Akibatnya (paham terlarang) jadi merangsek ke segi kehidupan kita,” kata Kustandhi dalam sebuah video di saluran YouTube CokroTV, dikutip Hops pada Rabu, 20 Januari 2021.

Zaman SBY, kegiatan HTI disiarkan TVRI

Menurut Kustandhi, salah satu bukti berkembangnya pandangan radikal di era SBY yakni adanya kesempatan organisasi massa berkedok khilafah yang dengan bebas mendapat ruang siaran di televisi nasional milik negara alias TVRI.

Dalam kesempatan hak siar tersebut, TVRI menyiarkan dan meliput langsung kegiatan kampanye Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Lucunya lagi kegiatan itu membahas tentang kampanye yang bertujuan untuk menghancurkan prinsip-prinsip Pancasila yang ada di Indonesia.

“Bahkan pada saat itu, ormas khilafah, HTI, pernah mendapat slot siaran langsung di TVRI untuk menyiarkan kegiatannya sambil kampanye khilafah, sambil kampanye untuk menghancurkan Indonesia. Kalian bayangkan, TVRI yang dana operasinya dapat dari publik, malah memberi ruang bagi kelompok yang tujuannya menghancurkan Indonesia,” ujar Eko Kuntadhi.

Kuntadhi menjelaskan pandangan radikal semacam itu mulai merajalela ketika reformasi, kemudian berkembang dengan pesat ketika kelompok terlarang tersebut dekat dengan kekuasaan.

“Jadi sejak reformasi boleh dikatakan mereka merajalela gila-gilaan. Semuanya terjadi ketika mereka ada dan berdekatan dengan kekuasaan,” jelasnya.

Lebih lanjut, kata Kuntadhi, puncak dari lakunya gerakan radikalisme berkedok agama di tanah air ketika Pilkada DKI Jakarta 2017 silam.

Bahkan melalui gerakan 212 dan 411, sejumlah pihak dengan sengaja merusak ketentraman dan kedamaian di Indonesia.

“Puncaknya pada 2017 lalu ketika Pilkada Jakarta, yang ramai dengan isu para pengasong agama. Demo 212 dan 411 hampir saja menghancurkan Indonesia sebagai sebuah bangsa,” tuturnya.

Soal dugaan dana asing yang membiayai aksi

Pada saat itulah, aparat diduga berhasil mendapat temuan baru terkait dana asing yang mengucur masuk ke sejumlah rekening milik pentolan dan penggerak dari aksi 212 maupun 411.

“Dan pada saat itu kabarnya, polisi berhasil menghalangi ratusan miliar dana asing yang mau masuk ke Indonesia. Tujuan dana ini adalah rekening-rekening pentolan gerombolan yang menggerakkan 212 dan 411 itu. Harapannya mungkin 212 atau 411 bisa jadi momentum untuk memancing gelombang protes yang lebih besar lagi,” ucapnya.

Dengan demikian, dia menilai ada pihak asing yang dengan sengaja memanfaatkan momen tersebut untuk menggulingkan pemerintahan Republik Indonesia dan memasukkan beberapa kepentingan, seperti ideologi asing.

“Artinya dengan kondisi itu jaringan mereka bukan hanya lokal, ngecret-ngecret di tengah jalan. Tapi sudah melibatkan kepentingan asing, dan kepentingan asing itu ikut bermain dalam konflik-konflik politik di Indonesia,” kata Kuntadhi.

“Tujuannya apalagi kalau bukan untuk mengacau dan melemahkan pemerintahan Jokowi. Dan kita tahu pemerintahan yang lemah akan sangat mudah disandera oleh kepentingan asing,” imbuhnya.

https://www.hops.id/kuntadhi-sejak-z...ng-siaran-ini/

apa krn ini baasyir masuk penjara ga ada yg teriak kriminalisasi ulama?