Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Mohammad Fadil Imran telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dari pelaporan tertanggal 26 November 2020, Fadil diketahui memiliki harta senilai total Rp4.250.777.533.

Lihat juga: Kapolda Metro: Tak Ada Ormas Tempatkan Diri di Atas Negara
Dikutip dari laman e-lhkpn KPK yang diakses, Selasa (15/12), secara rinci Fadil memiliki tanah seluas 688 meter persegi di Bekasi, Jawa Barat senilai Rp1.376.000.00 dan tanah seluas 1080 meter persegi di Kota Bandar Lampung dengan Rp1.080.000.000. Dengan demikian, totalnya Rp2.456.000.000.

Fadil juga turut mencantumkan kepemilikan mobil Toyota Innova Venturer Tahun 2019 yang memiliki harga Rp300.000.000. Tak hanya itu, ia juga melaporkan Kas dan Setara Kas Rp1.494.777.533.



Laporan harta kekayaan itu merupakan satu-satunya yang diserahkan Fadil kepada komisi antirasuah. Penyerahan LHKPN ini merupakan kali pertama sejak ditunjuk menjadi Kapolda Metro Jaya pada 16 November 2020.

Sebelum menjabat sebagai Kapolda Metro, Fadil sempat menjabat sebagai Anjak Madya Bidang Pidum Bareskrim Polri (2015), Wadirtipideksus Bareskrim Polri (2016), Dirtipid Siber Bareskrim Polri (2017), dan Kapolda Jawa Timur (2020). Namun dalam jabatan-jabatan tersebut, Fadil tercatat tak melaporkan LHKPN ke KPK

KPK sebelumnya sudah lebih dulu mengingatkan Fadil agar segera menyerahkan laporan harta kekayaan sebagai upaya pencegahan korupsi.

"Sebagai bagian penting dari upaya pencegahan korupsi, KPK selalu mengingatkan para Penyelenggara Negara (PN) dan wajib lapor LHKPN agar melaporkan kekayaannya secara periodik sesuai dengan peraturan," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara Pencegahan KPK, Ipi Maryati Kuding, melalui pesan tertulis pada November lalu.

Fadil dilantik sebagai Kapolda Metro Jaya pada 20 November 2020 menggantikan Irjen Nana Sudjana

sumber


Kalo presiden menteri bahkan walikota dan yg lebih rendah aja pada lapor. Sebagai gajah Mada yg negakin hukum memang dah selayaknya para pejabat negara tidak seperti preman yg ugal2an serta taat hukum