http://share.babe.news/s/feRQfvmQvR

Keluh Kesah Warga Penerima Paket Sembako Dikorupsi: Pantes Kualitas Beras Buruk

Okezone
2020/12/06 11:46

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara dan jajaran ditetapkan sebagai tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19. Setiap satu paket sembako bansos dikorupsi sebesar Rp10 ribu.
Sejumlah masyarakat menghujat tindakan tak manusiawi yang dilakukan oleh Juliari Cs tersebut. Apalagi, saat ini kondisi masyarakat sedang sulit akibat Covid-19.

Akmal Fauzi, warga Ciputat Tangerang Selatan yang juga penerima sembako, mengaku kesal atas tindakan Juliari. Sebab, selama ini bantuan beras yang dia terima kualitasnya di bawah standar.
"Kualitas beras tidak bagus. Parah sekali (buruk)," ujarnya, Minggu (6/12/2020).
Tidak hanya itu, Akmal juga menyebut jumlah satuan sembako bantuan yang diterima sering berubah-ubah. Misalnya mi instan, kadang satuan sembako itu tidak ada di dalam paket yang dia terima.
"Selain itu, usut juga pembagian sembako sampai di tingkatan RT. Jumlah satuan sembako sering berubah. Kadang dapat mi instan, kadang tidak," jelasnya.
+++++


Mensos Sebenarnya Sudah Kaya, Tanahnya Juga Tersebar Di mana-mana

Indonesia inside
2020/12/06 09:28

– Menteri Sosial Juliari Peter Batubara (JPB) yang baru ditetapkan tersangka kasus korupsi berupa penerimaan sesuatu oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya di Kementerian Sosial terkait bantuan sosial untuk wilayah Jabodetabek 2020 memiliki total kekayaan Rp47.188.658.147.

Berdasarkan pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada situs [url]https://elhkpn.kpk.go.id,[/url] Juliari terakhir melaporkan kekayaannya pada 30 April 2020 atas kekayaan yang diperolehnya selama tahun 2019 dengan jabatan Menteri Sosial.

Juliari memiliki kekayaan dari tanah dan bangunan senilai Rp48.118.042.150. Adapun sebarannya sembilan tanah dan bangunan berlokasi di Jakarta Selatan, Bandung, Bogor, dan Simalungun serta dua bidang tanah di Simalungun.

Selanjutnya, yang bersangkutan juga memiliki harta dari alat transportasi dan mesin berupa satu unit mobil Land Rover Jeep senilai Rp618.750.000
Juliari juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp1.161.000.000, surat berharga Rp4.658.000.000 serta kas dan setara kas Rp10.217.711.716.
Juliari sebenarnya memiliki total kekayaan Rp64.773.503.866. Namun, ia tercatat juga memiliki utang Rp17.584.845.719 sehingga total kekayaannya saat ini Rp47.188.658.147.
+++++


Tiga Kader PDIP Diciduk KPK Sekaligus, Hasto: Semua Wajib Kerja Sama dengan KPK

Pikiran Rakyat
2020/12/06 14:09

PIKIRAN RAKYAT - Terciduknya Menteri Sosial Juliari P. Batubara dalam kasus bantuan sosial (bansos) pandemi Covid-19 menambah rapot merah bagi Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto segera buka suara atas kasus yang menjerat Menteri Sosial Juliari P. Batubara.
Hasto menyebut PDIP menghormati proses hukum yang akan dijalani oleh Menteri Sosial Juliari P. Batubara.

Bahkan, Hasto menegaskan setiap orang yang terjerat kasus korupsi wajib bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk kader PDIP.
"Hukum adalah jalan peradaban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Siapapun wajib bekerja sama dengan upaya yang dilakukan oleh KPK tersebut," kata dia, Minggu 6 Desember 2020.

Sebagaimana dikabarkan Galamedianews.com dalam artikel "Menteri dari PDI Perjuangan Jadi Tersangka, Hasto Singgung Nama Megawati", ada tiga kader PDIP yang terjerat kasus korupsi dalam waktu berdekatan.

Selain Juliari P. Batubara, ada Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna dan Bupati Banggai Laut Wenny Bukarno.
Sebenarnya, ada pula kaki tangan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang juga kader PDIP dan terjerat kasus korupsi penetapan izin ekspor benih lobster.

Hasto mengklaim pihaknya terus mengingatkan kadernya untuk selalu menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Apalagi, melakukan aksi korupsi.
"Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati selalu memberikan arahan kepada kadernya yang punya jabatan politik untuk tidak menyalahgunakan kekuasan, tidak korupsi," ujar dia.
"Tertib hukum adalah wajib bagi wajah pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi,"
+++++


Mensos Tersangka KPK, Ombudsman RI: Bansos Konvensional Rawan Penyimpangan

Tempo
2020/12/06 12:08

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih mengatakan kasus dugaan suap bantuan sosial atau bansos Covid-19 yang menjerat Menteri Sosial atau Mensos Juliari Batubara terjadi lantaran pemerintah mengabaikan tata kelola yang baik.
"Dalam diskusi-diskusi, sejak awal kami bilang bansos pangan tak perlu menggunakan skema pengadaan konvensional, rawan penyimpangan," ujar Alamsyah kepada Tempo, Ahad pagi, 6 Desember 2020.

Dalam bantuan sosial sembako dengan skema pemerintah melakukan pengadaan dan mendistribusikannya sendiri, menurut Alamsyah, sangat besar peluang bagi vendor untuk bermain. "Ini modusnya sangat sederhana, tinggal lihat transaksi dan rekaman pembicaraan."
Padahal, di saat yang sama, Alamsyah mengingatkan bahwa pemerintah memiliki skema bantuan pangan nontunai. Meskipun, skema tersebut sempat membuat kisruh lantaran membuat beras Perum Badan Urusan Logistik tidak bisa terserap seperti biasa.
"Dulu polemik di situ, namun sudah ada usul untuk perbaikan, itu sebelum pandemi. Agar pengadaan di e-warung itu dilakukan dengan baik, sesuai pedoman. Tapi kita keburu pandemi," ujar Alamsyah.

Ia menyarankan agar skema tersebut saja yang digunakan untuk bantuan-bantuan pangan dari pemerintah, dan tidak lagi menggunakan skema bantuan sembako konvensional lagi. Kecuali, pada daerah terpencil yang belum didukung sarana telekomunikasi yang baik.
"Bantuan pangan harusnya pakai skema yang sudah ada. Misalnya dengan e-voucher dan bisa ambil di warung terdekat sesuai kebutuhan. Tinggal ditransfer. Saya lihat sudah digunakan, tapi kenapa skema konvensional ini diteruskan. Kalau pada awal pandemi darurat mungkin oke, tapi kenapa diteruskan," tutur Alamsyah.
+++++


Juliari Batubara Habiskan Kampanye Rp4 M, Ehh Korupsi Rp17 M, Saya Juga Suka Duit

Pojoksatu
2020/12/06 09:12

POJOKSATU.id, JAKARTA— Juliari Batubara menghabiskan dana kampanye Rp4 miliar saat jadi caleg DPR RI dapil Jateng 2014. Saat menjadi Mensos era Jokowi, Juliari diduga korupsi Rp17 miliar dana Bansos.
Dikutip dari Nawacitapost.com, Minggu (6/12), Juliari Batubara merupakan anak dari Albertus Peter (AP) Batubara. Ketika melaporkan LHKPN ke KPK pada 2019 lalu, Juliari memiliki harta senilai Rp 51,8 miliar.

Dimana 9 aset berupa tanah bangunan. Aset -aset tersebar di Jakarta Selatan (Jaksel), Bogor, Simalungun dan Badung, Bali.
Kendaraan senilai Rp 912.500.000. Hanya mobil bermerek Land Rover Jeep tahun 2008.
Harta bergerak lainnya senilai Rp 1.161.000.000. Surat berharga senilai Rp 4.358.000.000. Kas dan setara kas senilai Rp 3.309.687.228. Utang senilai Rp 10.822.598.814.
Saat kampanye legislatif, sebagai calon anggota legislatif (caleg) DPR RI pada 2014 dari Jawa Tengah (Jateng), Juliari melaporkan dana kampanyenya sebesar Rp 4 miliar.
“Saya juga suka duit. Tapi waktu mau ambil, wajah bapak saya muncul dimana – mana!,” ujar Juliari Batubara seperti dikutip dari Nawacitapost.com, Minggu (6/12).
+++++


Mensos Jadi Sorotan Publik, Ucapan Juliari Dulu: Kalau Mental Sudah Bobrok, Ya Tetap Saja Korupsi

PikiranRakyat-Tasikmalaya
2020/12/06 10:10

Menariknya, Juliari satu tahun lalu mengatakan untuk memberantas korupsi.
“Saya kira harus dimulai dari mental. Mau sebagus apa sistem, seketat apapun sistem, kalau mentalnya sudah bobrok, ya tetap saja korupsi,” pungkasnya ketika menanggapi peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2019 lalu.

Juliari berpendapat, munculnya korupsi di antaranya karena ada sifat serakah. Keserakahan tersebut karena seseorang tidak pernah merasa cukup dengan apa yang telah dimiliki.
“Kalau mentalnya seperti itu, mau dibikin sistem seketat apa, ya akan ada korupsi terus. Jadi mulainya dari mental,” ujarnya.

Selanjutnya, Juliari mengatakan bahwa sistem saat ini sudah cukup bagus dalam melakukan pemberantasan korupsi, baik dari internal di Kementerian, BUMN, BPK, KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan.
“Semua sistem sudah lengkap, tinggal pembenahan mental, katanya,” ujarnya.
Seperti menjilat ludahnya sendiri. Ucapan yang dilontarkan Juliari satu tahun lalu, seperti pepesan kosong belaka.
Kini Juliari justru dijerat dengan dugaan kasus suap bansos Covid-19 yang diperuntukkan untuk warga Jabodetabek yang terdampak pandemi.
+++++


Tere Liye Kecam Koruptor Dana Bansos Covid-19, 'Elu Lebih Setan daripada Setan'

Indozone
2020/12/06 14:32

INDOZONE.ID - Novelis Tere Liye ikut mengomentari penetapan Mensos Juliari Batubara sebagai tersangka oleh KPK, karena kasus korupsi dana bansos Covid-19.
Selain Juliari, ada 4 orang lainnya yang juga dijadikan tersangka.
Saking geramnya, Tere Liye bahkan mengatakan mereka yang terlibat dalam korupsi dana bansos Covid-19 ini lebih setan daripada setan, karena merugikan warga terdampak Covid-19.
"Elu lebih setan daripada setan. Bayangkan situasinya. Ada bencana. Ribuan, jutaan orang kena. Susah makan, susah kemana2. Semua serba susah," tulis Tere Liye di akun Facebooknya, Minggu (6/12/2020).

Tere Liye tak habis pikir ada pejabat yang punya harta berlimpah dan tidak perlu pusing memikirkan kesulitan ekonomi karena pandemi.
"Elu punya segalanya. Hidup elu jauh lebih baik. Tapi dasar bed*bah! Elu malah maling, ngembat uang bantuan untk korban bencana tersebut. Elu lebih setan daripada setan," kecam Tere Liye.

Oleh karena itu, Tere Liye meminta kepada masyarakat agar bersatu membereskan urusan korupsi yang sudah mengakar di Indonesia, dan bukan hanya diam dan membiarkan saja.
"Ayolah, negeri ini tdk akan pernah baik2 saja, jika urusan korupsi begini, lebih banyak yg diam sekarang,"

+++++
Hem jargonnya = enom lan mumpuni...mmg bhangchyatzzz tenin wong ki..
Gimn koment agan2 ?..




Sya pancasila...sya 5.9t...