JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-DPRD DKI Jakarta membuat rancangan anggaran rencana kinerja tahunan (RKT) 2021 sebesar Rp Rp 8.383.791.000 miliar per anggota dewan per tahun. Rencana kenaikan ini menuai kritik dan sekaligus bantahan..

RKT DPRD DKI terdiri dari pendapatan langsung dan pendapatan tidak langsung. Untuk pendapatan langsung ada tunjangan uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras, tunjangan komisi, tunjangan badan, tunjangan perumahan, tunjangan komunikasi, tunjangan transportasi. Bisa dibilang, RKT semacam "gaji dan tunjangan" per anggota DPRD DKI.

Saat ini, anggota DPRD DKI diketahui menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp 129 juta per bulan. Angka tersebut belum dipotong pajak penghasilan (PPh) Rp 18 juta. Apabila sudah dipotong PPh, gaji bersih anggota dewan sebesar Rp 111 juta per bulan di tahun 2020. Dengan demikian, anggota DPRD DKI menerima sekitar Rp 1,3 miliar per tahun.

Jika RKT DPRD DKI naik jadi Rp 8 miliar per anggota per tahun, berarti negara perlu menyiapkan sekitar Rp 888.861.846.000 untuk 106 anggota DPRD DKI.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus mengatakan kenaikan gaji itu tidak wajar. Menurutnya, harus ada penjelasan logis dari kenaikan gaji yang diinginkan DPRD DKI Jakarta.

"Saya kira kenaikan 400 persen itu ya, itu sesuatu yang tidak wajar dari sisi lonjakannya itu sudah aneh, kenaikan yang wajar 100 persen, 200 persen tapi kalau sudah Rp 800 M mesti ada alasannya, mesti ada penjelasannya yang sangat masuk akal yang membuat orang bisa menerimanya," ujar Lucius Senin (30/11/2020).

Lucius menyebut, rencana kenaikan gaji yang tidak wajar itu identik dengan korupsi. Sebab, DPRD DKI Jakarta memanfaatkan kewenangannya untuk memperkaya diri. "Saya melihat kenaikan signifikan gaji itu, sama dengan identik dengan korupsi, kalau korupsi itu mengambil uang negara dengan cara yang ilegal tapi tujuannya untuk memperkaya diri, mungkin bedanya di situ, korupsi yang dilakukan DPRD dengan pembahasan anggaran itu memperkaya diri menggunakan cara-cara yang legal gitu. Karena mereka punya kewenangan membahas anggaran mereka gunakan itu untuk memperkaya diri," ucapnya.

Menurutnya, dengan rencana kenaikan gaji anggota DPRD DKI hingga Rp 8 miliar per anggota dewan menguatkan ada hal yang tidak beres dalam pembahasan RAPBD 2021 di Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebab, DPRD DKI bersama Pemprov DKI Jakarta melakukan pembahasan anggaran bukan di tempat yang seharusnya dan digelar secara tertutup.



Terhadap rencana kenaikan ini, PSI terang-terangan menolak usulan itu.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Michael Victor Sianipar menginstruksikan seluruh anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI untuk menolak rancangan yang tengah beredar mengenai kenaikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) anggota dewan menjadi Rp888 miliar. "Kami dari DPW PSI memutuskan menolak anggaran ini. Keadaan ekonomi sedang berat. Pengangguran melonjak" katanya.

Saat ini publik membutuhkan keteladanan dari para pemimpinnya. "Dan itu perlu ditunjukkan juga oleh wakil rakyat yaitu dengan menolak kenaikan pendapatan," katanya dalam keterangan tertulisnya, Senin (30/11).



Beberapa partai menyebut meski penerimaan untuk anggota DPRD naik, tapi itu bukan kenaikan gaji.

Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta menyebutkan kenaikan anggaran bagi DPRD DKI Jakarta pada tahun 2021 hanya pada tunjangan, bukan pada gaji anggota dewan.

"Yang naik itu tunjangan yang sesuai ketentuan dengan ada batasan dan aturannya, tidak bisa seenaknya kita naikkan," kata Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco saat dihubungi di Jakarta, Selasa (1/12).

Baco juga mengatakan kenaikan tunjangan ini dilakukan karena legislator juga akan memperbanyak kegiatan sosialisasi dan kunjungan kerja untuk menyerap aspirasi masyarakat. Legislator memiliki kewajiban menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (dapil). "Jadi masih tahap wajar apa yang sedang dilakukan oleh teman-teman dewan," ujar dia.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta/Ketua Panitia Khusus (Pansus) RKT DPRD DKI Mohammad Taufik mengatakan anggaran tersebut merupakan keseluruhan kegiatan dewan di Kebon Sirih selama satu tahun. Kemudian kenaikannya karena adanya penambahan kegiatan yang langsung bersentuhan dengan rakyat dalam RKT DPRD DKI itu. "Angka Rp888 miliar untuk keseluruhan kegiatan. Ini bukan gaji dewan. Kalau gaji Rp800 juta sebulan mantap dong," kata Taufik di Jakarta, Selasa.

Taufik menyatakan dirinya kecewa dengan sikap Fraksi PSI DPRD DKI yang menolak Pansus RKT DPRD DKI tersebut, karena sebelumnya dalam rapat, mereka ikut tanda tangan setuju dengan kegiatan dewan tersebut."PSI setuju dan tanda tangan dalam rapat pimpinan gabungan (rapimgab) RKT DPRD DKI. Tapi, kok, malah bicara aneh-aneh menolak di luar. Jangan begitulah, harus fair," katanya.

Mau menerima RKT, tapi nama yang bagus di luar. "Ini namanya merusak institusi," ujarnya.

Dia sebagai Ketua Pansus RKT DPRD DKI dan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi kecewa dengan sikap Fraksi PSI DPRD.

Jika ingin menolak, menurut Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI ini, seharusnya berdebat di dalam rapat DPRD dan tidak perlu pencitraan menolak RKT, namun malah menerima dan setuju semua kegiatan dewan selama setahun dengan anggaran Rp888 miliar.

"Saya kira kalau ingin menang, ya jangan menang banyaklah, kalau mau manggung ya, silahkan. Tapi, jangan rusak citra institusi," katanya.

"Jangan di luar cerita begini, begono, dan begini. Saya sebagai Ketua Pansus RKT DPRD DKI tegaskan semua fraksi telah menyepakati," tuturnya.

RKT telah dibahas dan disepakati semua fraksi di DPRD DKI. Dia menjelaskan, angka Rp888 miliar sudah mencakup semua kegiatan secara satuan.

Mulai, kunjungan kerja (kunker), kunjungan dalam kota, peninjauan, sosialisasi pancasila, sosialisasi perda, reses dan kegiatan alat kelengkapan dewan (AKD). "Makanya, ini saya luruskan. Saya tegaskan, teman-teman PSI setuju," katanya.


Sumur: Teropong

Jakarta: Partai NasDem menolak kenaikan tunjangan DPRD DKI Jakarta dalam Rancangan Kerja Tahunan (RKT) 2021. Kenaikan tunjangan anggota dewan di saat masyarakat kesulitan ekonomi dinilai tak etis.

"NasDem tegas menolak kenaikan tersebut," tegas Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali saat dikonfirmasi, Kamis, 3 Desember 2020.

Penaikan pendapatan anggota DPRD DKI Jakarta di tengah pandemi covid-19 dinilai tidak patut dilakukan. Hal itu juga tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Sementara itu, Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Wibi Andrino memastikan mengikuti arahan DPP NasDem."Kita mengikuti arahan pusat," ujar dia saat dihubungi, Kamis, 3 Desember 2020.

Wibi menjelaskan DPP NasDem bisa saja memanggil perwakilan partai di DPRD DKI. Apalagi, Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PerdaAPBD) 2021 bakal disahkan pekan depan.

"Nanti mungkin kita dipanggil," kata dia.

Gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta melonjak dari Rp129 juta menjadi Rp173,24 juta per bulan. Angka itu terungkap dari Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang disepakati DPRD dan Pemprov DKI.

Total anggaran yang diajukan untuk 2021 mencapai Rp8,38 miliar per anggota DPRD. Jika dilakikan 106 anggota DPRD DKI, maka anggota legislatif menghabiskan Rp888,68 miliar dalam setahun hanya untuk kegiatan.

Sumur: medcom

Merdeka.com - Kenaikan anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta sebesar Rp8 miliar per anggota pada 2021 menuai kritikan. Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan menegaskan, APBD harus diprioritaskan untuk kepentingan pembangunan masyarakat.

Berdasarkan sumber dokumen yang diterima, RKT DPRD DKI Jakarta itu terbagi ke beberapa kategori pendapatan langsung, pendapatan tidak langsung, dan kegiatan. Total anggaran yang diajukan untuk tahun 2021 mencapai Rp8.383.791.000 per anggota. Dan Secara keseluruhan 106 anggota, maka anggota legislatif menghabiskan Rp888.681.846.000 dalam setahun hanya untuk kegiatan DPRD DKI.

Anggaran ini naik tinggi jika dibandingkan APBD DKI 2020, tahun ini anggaran belanja pegawai DPRD DKI Jakarta hanya Rp152.329.612.000 per tahun. Salah satu yang mengalami kenaikan adalah gaji anggota dewan.

Pada tahun 2020, 101 anggota DPRD DKI Jakarta mendapatkan total gaji dan tunjangan sebesar Rp129 juta dipotong pajak penghasilan (PPh) Rp18 juta sehingga gaji bersih Rp111 juta. Sedangkan dalam RKT DPRD DKI 2021, setiap anggota akan mendapatkan gaji bulanan Rp173.249.250 sebelum dipotong pajak penghasilan (PPh).

"APBD itu harus diprioritaskan untuk kepentingan pembangunan masyarakat sehingga masyarakat merasakan kehadiran pemerintah dan mendapat rasa keadilan atas pajak yang telah mereka keluarkan," kata Daniel saat dihubungi, Kamis (3/12).

Dia tidak ingin ada ketimpangan pendapatan pejabat dengan anggaran untuk kepentingan masyarakat. Pendapatan anggota DPRD dan uang untuk rakyat harus sepadan.

"Jangan sampai ada ketimpangan antara anggaran untuk pendapatan/gaji pejabat dan anggaran untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat," ucapnya.

Daniel tidak memungkiri, gaji atau biaya oprasional DPRD memang disesuaikan berdasakan kemampuan keuangan daerah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Tetapi, meskipun daerah dianggap mampu memberikan gaji besar kepada anggota dewan, baiknya para wakil rakyat berempati pada kondisi pandemi corona saat ini. Rakyat sedang susah dan ekonomi sulit.

"Kita perlu pertimbangan kondisi kebatinan rakyat yang saat ini dalam kondisi Covid. Rakyat sedang dihadapkan pada kesulitan ekonomi sebagai dampak covid yang berkepanjangan," pungkasnya.


Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta Partai Solidaritas Indonesia, Michael Victor Sianipar menginstruksikan, seluruh anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI untuk menolak rancangan yang tengah beredar mengenai kenaikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) anggota dewan menjadi Rp888 miliar.

Menurutnya, tidak elok jika hak-hak anggota DPRD mengalami kenaikan di saat pandemi Covid-19 terjadi dan banyak orang sedang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan.

"Kami dari pihak DPW PSI memutuskan menolak anggaran ini. Keadaan ekonomi sedang berat. Pengangguran melonjak. Saat ini publik membutuhkan keteladanan dari para pemimpinnya, dan itu perlu ditunjukkan juga oleh wakil rakyat yaitu dengan menolak kenaikan pendapatan," katanya, Senin (30/11).

Dia menjelaskan, pembahasan anggaran yang menyangkut hak-hak anggota dewan sudah melalui rapat di internal PSI antara fraksi dan DPW, bahkan sudah dikonsultasikan juga dengan DPP. Keputusan yang telah diambil partai tersebut harus dilaksanakan oleh Fraksi PSI Jakarta dan menjadi landasan pandangan umum fraksi yang telah disampaikan di Rapat Paripurna.

"Instruksi partai adalah menolak kenaikan anggaran kerja dewan. Kalau tidak dilaksanakan akan ada sanksi disiplin partai yang tegas," tegasnya.


Sumur: MERDEKA

PPP: Kenaikan Tunjangan DPRD DKI Kurang Tepat di Masa Pandemi

Merdeka.com - Wasekjen DPP PPP, Achmad Baidowi (Awiek) menyoroti kenaikan anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 8 miliar per anggota pada 2021. Menurutnya, kenaikan tunjangan tidak tepat dalam kondisi pandemi Covid-19.

Berdasarkan sumber dokumen yang diterima, RKT DPRD DKI Jakarta itu terbagi ke beberapa kategori pendapatan langsung, pendapatan tidak langsung, dan kegiatan. Total anggaran yang diajukan untuk tahun 2021 mencapai Rp8.383.791.000 per anggota. Dan Secara keseluruhan 106 anggota, maka anggota legislatif menghabiskan Rp888.681.846.000 dalam setahun hanya untuk kegiatan DPRD DKI.

Anggaran ini naik tinggi jika dibandingkan APBD DKI 2020, tahun ini anggaran belanja pegawai DPRD DKI Jakarta hanya Rp152.329.612.000 per tahun. Salah satu yang mengalami kenaikan adalah gaji anggota dewan.

Pada tahun 2020, 101 anggota DPRD DKI Jakarta mendapatkan total gaji dan tunjangan sebesar Rp129 juta dipotong pajak penghasilan (PPh) Rp18 juta sehingga gaji bersih Rp111 juta. Sedangkan dalam RKT DPRD DKI 2021, setiap anggota akan mendapatkan gaji bulanan Rp173.249.250 sebelum dipotong pajak penghasilan (PPh).

"Memang rasanya kurang tepat lah menaikkan tunjangan tunjangan pada situasi pandemi seperti ini, apalagi DKI Jakarta merupakan tempat tertinggi penyebaran Covid-19," katanya saat dihubungi, Jumat (4/12).

Menurutnya, perlu dijelaskan ke publik alasan kenaikan tunjangan tersebut. Apakah sudah sesuai kebutuhan atau tidak.

"Saya kira perlu dijelaskan ke publik ya kenaikan kenaikan itu, apakah memang sesuai kebutuhan apalagi saat ini di tengah pandemi Covid 19," ucapnya.

Seharusnya, kata Awiek, dana tersebut lebih baik digunakan untuk pengembangan ekonomi dan pemulihan ekonomi. Kepentingan rakyat harus diperhatikan pada suasana pandemi ini.

"Artinya untuk kepentingan rakyat, saya kira itu lebih prioritas dibutuhkan ya," tandas anggota DPR RI ini.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta Partai Solidaritas Indonesia, Michael Victor Sianipar menginstruksikan, seluruh anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI untuk menolak rancangan yang tengah beredar mengenai kenaikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) anggota dewan menjadi Rp888 miliar.

Menurutnya, tidak elok jika hak-hak anggota DPRD mengalami kenaikan di saat pandemi Covid-19 terjadi dan banyak orang sedang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan.

"Kami dari pihak DPW PSI memutuskan menolak anggaran ini. Keadaan ekonomi sedang berat. Pengangguran melonjak. Saat ini publik membutuhkan keteladanan dari para pemimpinnya, dan itu perlu ditunjukkan juga oleh wakil rakyat yaitu dengan menolak kenaikan pendapatan," katanya, Senin (30/11).

Dia menjelaskan, pembahasan anggaran yang menyangkut hak-hak anggota dewan sudah melalui rapat di internal PSI antara fraksi dan DPW, bahkan sudah dikonsultasikan juga dengan DPP. Keputusan yang telah diambil partai tersebut harus dilaksanakan oleh Fraksi PSI Jakarta dan menjadi landasan pandangan umum fraksi yang telah disampaikan di Rapat Paripurna.

"Instruksi partai adalah menolak kenaikan anggaran kerja dewan. Kalau tidak dilaksanakan akan ada sanksi disiplin partai yang tegas," tegasnya.

Sumur: merdeka