Ketua Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Maruf Amin menegaskan bahwa sampai saat ini sepengetahuannya, belum ada sosok personal yang memiliki klasifikasi sebagai Imam Umat Islam.

“Belum ada tokoh yang punya kualifikasi sebagai imamnya umat Islam. Yang adanya imamnya NU, imamnya FPI, imamnya Muhammadiyah, imamnya Al Washliyah,” kata Kiai Maruf dalam Sidang Pleno II di Munas X MUI Pusat yang digelar di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (26/11/2020).

Karena belum adanya sosok personal yang bisa dianggap mewakili umat Islam secara keseluruhan, maka ia sarankan agar imamah ini diarahkan ke lembaga saja, bukan personal.

“Karena itu, maka salah satu yang kita lemparkan bagaimana kalau imamahnya itu lembaganya saja, bukan orangnya. Bagaimana peran MUI sebagai tenda besar itu bisa menaungi ini. Makanya sebelum ada imamah secara personal, maka MUI jadi imamah konstitusional,” ujarnya.

Karena MUI diharapkan menjadi imam umat Islam, maka lembaga para ulama lintas kelompok itu harus bisa menjadi jembatan seluruh golongan umat Islam yang ada di Indonesia.

“Jadi MUI harus bisa menaungi dan ngemong semua ormas di Indonesia, sehingga MUI jadi payung,” tuturnya.

Hanya saja, asa koridor yang harus bisa disepakati bersama agar MUI benar-benar bisa menjadi payung baru seluruh ormas Islam di Indonesia.

“Dengan semua menjaga kesepakatan-kesepakatan. Karena kita harus bekerja di atas ittifaqat, MUI dibangun ittifaqat dan Negara dibangun atas ittifaqat (kesepakatan),” tandasnya. [NOE]

link


“Belum ada tokoh yang punya kualifikasi sebagai imamnya umat Islam. Yang adanya imamnya NU, imamnya FPI, imamnya Muhammadiyah, imamnya Al Washliyah,” kata Kiai Maruf dalam Sidang Pleno II di Munas X MUI Pusat yang digelar di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (26/11/2020).


“Karena itu, maka salah satu yang kita lemparkan bagaimana kalau imamahnya itu lembaganya saja, bukan orangnya. Bagaimana peran MUI sebagai tenda besar itu bisa menaungi ini. Makanya sebelum ada imamah secara personal, maka MUI jadi imamah konstitusional,” ujarnya.