Jakarta, IDN Times - Pemerintah Amerika Serikat melalui United States Trade Representative (USTR) resmi telah mengeluarkan keputusan untuk memperpanjang pemberian fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) kepada Indonesia. Artinya, Indonesia dicoret dari daftar negara maju dan tetap terdaftar sebagai negara berkembang Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, mengungkapkan pemerintah AS melalui USTR telah melakukan peninjauan fasilitas GSP sejak Maret 2018 lalu.

"Pemberian fasilitas GSP merupakan salah satu wujud konkret kemitraan strategis antara kedua negara yang tidak hanya membawa manfaat positif bagi Indonesia, melainkan juga bisnis di AS," kata Retno dalam konferensi pers yang digelar secara virtual.

Baca Juga: Dapat Hibah, Pelaku Pariwisata di Tabanan Berharap Dapat Kredit Lunak

1. Indonesia mencatatkan 3.572 pos tarif telah diklasifikasikan masuk skema GSP

Yaitu terdiri dari produk manufaktur dan semi manufaktur, pertanian, perikanan dan industri primer. Retno menambahkan, sejumlah produk yang menikmati fasilitas GSP ini berdasarkan Harmonized Tariff Schedule of the United States (HTS-US) sampai dengan Agustus 2020, berikut rinciannya:

HS94042100 yaitu matras baik karet maupun plastik dengan nilai 185 juta dolar AS
HS71131929 yaitu kalung dan rantai emas 142 juta dolar AS

HS42029231 berupa tas bepergian dan olahraga dengan nilai 104 juta dolar AS.

HS38231920 berupa minyak asam dari pengelolaan kelapa sawit senilai 84 juta

HS40112010 berupa ban penumatik radial untuk bus dan truk senilai 82 juta dolar AS.

2. Duta Besar menilai, pemberian fasilitas GSP sebagai bukti kepercayaan AS kepada Indonesia

Duta Besar Indonesia untuk AS, Muhammad Lutfi, menilai perpanjangan fasilitas GSP ini menunjukkan tingginya kepercayaan Pemerintah AS terhadap perbaikan regulasi domestik yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menciptakan iklim bisnis dan investasi.

"Paska pengumuman USTR, kita akan segera susun rencana kerja atau road plan untuk mengoptimalkan fasilitas keringanan bea masuk bagi produk-produk ekspor Indonesia di pasar AS," katanya.

Pemberian perpanjangan fasilitas GSP oleh AS relatif jarang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan sejumlah negara yang menjadi mitra dagang AS seperti India dan Turki, tahun 2019 lalu telah dihentikan fasilitas GSP mereka.

3. Tentang GSP, insentif AS untuk negara-negara berkembang

Sekadar diketahui, GSP merupakan fasilitas perdagangan​ berupa pembebasan tarif bea masuk, yang diberikan secara unilateral oleh Pemerintah AS kepada negara-negara berkembang di dunia sejak tahun 1974. Indonesia mendapatkan fasilitas GSP dari AS pertama kali pada tahun 1980.

Berdasarkan data statistik dari United States International Trade Commission (USITC) tahun 2019 lalu, ekspor Indonesia yang menggunakan GSP mencapai 2,61 miliar dolar AS. Angka itu setara 13,1 persen dari total ekspor Indonesia ke AS, yaitu sebesar 20,1 miliar dolar AS.

Ekspor GSP Indonesia di tahun 2019 berasal dari 729 pos tarif barang dari total 3.572 pos tarif produk yang mendapatkan preferensi tarif GSP.

Hingga Agustus 2020, nilai ekspor GSP Indonesia ke AS tercatat sebesar 1,87 miliar dolar AS atau naik 10,6 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Indonesia kini merupakan negara pengekspor GSP terbesar ke-2 di AS setelah Thailand (2,6 miliar dolar AS).

https://bali.idntimes.com/business/e...-regional-bali

Komentar dari TS:

Memangnya amerika itu siapa kok bisa mengatur negara mana yg berkembang, negara mana yg maju?

Indonesia balas saja, dengan memasukkan amerika menjadi negara berkembang? Apakah bisa ya?

OOT, mengapa kode telepon Amerika +1? Apa alasan amerika bisa memakai nomor +1?