- Beranda
- Berita dan Politik
Anggota Komisi A DPRD DKI Minta Hibah Untuk Bamus Rp100 M
...
TS
goldjempol
Anggota Komisi A DPRD DKI Minta Hibah Untuk Bamus Rp100 M
RADAR NONSTOP - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Jamaludin, menginginkan program hibah untuk Bamus Betawi sebesar Rp100 miliar pada APBD 2021 mendatang.
Keinginan Jamaludin yang notabene putra Betawi asal Rawa Bambon, Ciracas, Jakarta Timur ini disampaikan saat rapat Komisi A DPRD DKI Jakarta di Hotel Grand Cempaka, Resort and Convention, Cipayung-Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (21/10/2020).
“Saya hanya ingin menyampaikan amanat dari masyarakat saya, sebagai putra daerah, untuk APBD tahun 2021 melalui dana hibah, Pemprov DKI harus bisa mengalokasikan anggara untuk Bamus Betawi sebesar 100 miliar,” ujar penggemar nasi uduk dan semur jengkol ini.
BACA JUGA :
DPRD DKI Rapat APBD Di Puncak, Warga: Emang Ketua Dewannya Siapa Sih?
Permintaan anggaran Rp100 miliar tersebut disampaikan langsung Jamaludin kepada Taufan Bakri sebagai Kepala Badan Kesatuan bangsa dan politik (Kesbangpol) DKI yang juga ikut hadir dalam rapat Komisi A.
“Khusus kepada Bapak Taufan yang di Kesbangpol, saya minta bapak untuk dana hibah 2021 mengalokasikan anggaran 100 miliar untuk Bamus Betawi, saya kira ini perlu dicatat,” ungkap Jamaludin.
Jamaludin yang merupakan tokoh Betawi Rawababon, Jakarta Timur ini menyebutkan, permintaan anggaran 100 miliar tersebut tidak berlebihan, karena anggaran tersebut digunakan untuk pengembangan budaya Betawi dan penghargaan terhadap orang Betawi yang notabane sebagai penduduk asli Jakarta.
“Sebagai bentuk penghargaan terhadap masyakat Betawi yang didukung dengan pengembangan budaya Betawi, pengajuan anggaran Ro100 miliar itu saya kira masih wajar dengan APBD DKI yang mencapai triliunan,” imbuhnya.
“Jadi permintaan alokasi anggaran 100 miliar untuk Bamus Betawi yang baru saja saya sampaikan, merupakan amanah yang disampaikan masyarakat saya, melalui saya di DPRD DKI dan ini mohon dicatat oleh pimpinan rapat,” pungkasnya.
https://m.radarnonstop.co/read/23222...-Bamus-Rp100-M
Keinginan Jamaludin yang notabene putra Betawi asal Rawa Bambon, Ciracas, Jakarta Timur ini disampaikan saat rapat Komisi A DPRD DKI Jakarta di Hotel Grand Cempaka, Resort and Convention, Cipayung-Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (21/10/2020).
“Saya hanya ingin menyampaikan amanat dari masyarakat saya, sebagai putra daerah, untuk APBD tahun 2021 melalui dana hibah, Pemprov DKI harus bisa mengalokasikan anggara untuk Bamus Betawi sebesar 100 miliar,” ujar penggemar nasi uduk dan semur jengkol ini.
BACA JUGA :
DPRD DKI Rapat APBD Di Puncak, Warga: Emang Ketua Dewannya Siapa Sih?
Permintaan anggaran Rp100 miliar tersebut disampaikan langsung Jamaludin kepada Taufan Bakri sebagai Kepala Badan Kesatuan bangsa dan politik (Kesbangpol) DKI yang juga ikut hadir dalam rapat Komisi A.
“Khusus kepada Bapak Taufan yang di Kesbangpol, saya minta bapak untuk dana hibah 2021 mengalokasikan anggaran 100 miliar untuk Bamus Betawi, saya kira ini perlu dicatat,” ungkap Jamaludin.
Jamaludin yang merupakan tokoh Betawi Rawababon, Jakarta Timur ini menyebutkan, permintaan anggaran 100 miliar tersebut tidak berlebihan, karena anggaran tersebut digunakan untuk pengembangan budaya Betawi dan penghargaan terhadap orang Betawi yang notabane sebagai penduduk asli Jakarta.
“Sebagai bentuk penghargaan terhadap masyakat Betawi yang didukung dengan pengembangan budaya Betawi, pengajuan anggaran Ro100 miliar itu saya kira masih wajar dengan APBD DKI yang mencapai triliunan,” imbuhnya.
“Jadi permintaan alokasi anggaran 100 miliar untuk Bamus Betawi yang baru saja saya sampaikan, merupakan amanah yang disampaikan masyarakat saya, melalui saya di DPRD DKI dan ini mohon dicatat oleh pimpinan rapat,” pungkasnya.
https://m.radarnonstop.co/read/23222...-Bamus-Rp100-M
Proloque dan 2 lainnya memberi reputasi
3
2K
34
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
691.6KThread•56.9KAnggota
Tampilkan semua post
rs2006
#13
Dana Hibah APBD DKI Rp 5 T, Ahok: Nggak Tahu untuk Apa
Andi Muttya KetengAndi Muttya Keteng
24 Jan 2014, 18:11 WIB
ahok-mobil-murah-130925b.jpg
Perbesar
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2014 senilai Rp 72 triliun akhirnya disahkan 22 Januari lalu. Namun, anggaran itu tercantum dana hibah Pemprov DKI yang meningkat hingga Rp 5 triliun. Padahal, dana yang tidak membutuhkan pertanggungjawaban itu hanya Rp 3,7 triliun pada 2013.
Kenaikan dana hibah hingga Rp 1,3 triliun tersebut dinilai sebagai anggaran politis DPRD DKI Jakarta, terlebih tahun 2014 adalah tahun pemilu. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pun mengakui dugaan tersebut.
"Saya nggak tahu hibah untuk apa saja, tapi bisa juga dari permintaan anggota DPRD," ujar Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (24/1/2014).
Maka itu sebagai antisipasi penggunaan anggaran, pria yang akrab disapa Ahok itu mengaku sudah menyiapkan sistem e-Budgeting untuk mengunci anggaran dan dana hibah tidak jelas. "Nanti kita lock (kunci) nggak bisa dipakai. Yang mencurigakan kita lock, pasti ada yang ribut."
Selain itu, lanju Ahok, Pemprov DKI juga akan menggandeng Indonesian Corruption Watch (ICW) untuk membantu mengawasi kesesuaian penggunaan APBD DKI. Terutama program atau pos anggaran maupun dana hibah yang bernilai tinggi.
"Kita minta ICW bantu awasi anggaran, dana hibah ini kemana aja? kok melonjak tinggi?" ujar Mantan Bupati Belitung Timur itu.
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan indikasi penyelewengan penyaluran dana Bantuan Sosial (Bansos) dan hibah APBD DKI pada 2012. BPKP merilis ada anggaran Rp 8,32 miliar untuk dana bansos dan hibah dengan 191 penerima baru. Padahal, dalam pembahasan APBD tersebut, ratusan penerima dana itu tidak tercantum. (Rmn/Ism)
Andi Muttya KetengAndi Muttya Keteng
24 Jan 2014, 18:11 WIB
ahok-mobil-murah-130925b.jpg
Perbesar
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2014 senilai Rp 72 triliun akhirnya disahkan 22 Januari lalu. Namun, anggaran itu tercantum dana hibah Pemprov DKI yang meningkat hingga Rp 5 triliun. Padahal, dana yang tidak membutuhkan pertanggungjawaban itu hanya Rp 3,7 triliun pada 2013.
Kenaikan dana hibah hingga Rp 1,3 triliun tersebut dinilai sebagai anggaran politis DPRD DKI Jakarta, terlebih tahun 2014 adalah tahun pemilu. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pun mengakui dugaan tersebut.
"Saya nggak tahu hibah untuk apa saja, tapi bisa juga dari permintaan anggota DPRD," ujar Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (24/1/2014).
Maka itu sebagai antisipasi penggunaan anggaran, pria yang akrab disapa Ahok itu mengaku sudah menyiapkan sistem e-Budgeting untuk mengunci anggaran dan dana hibah tidak jelas. "Nanti kita lock (kunci) nggak bisa dipakai. Yang mencurigakan kita lock, pasti ada yang ribut."
Selain itu, lanju Ahok, Pemprov DKI juga akan menggandeng Indonesian Corruption Watch (ICW) untuk membantu mengawasi kesesuaian penggunaan APBD DKI. Terutama program atau pos anggaran maupun dana hibah yang bernilai tinggi.
"Kita minta ICW bantu awasi anggaran, dana hibah ini kemana aja? kok melonjak tinggi?" ujar Mantan Bupati Belitung Timur itu.
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan indikasi penyelewengan penyaluran dana Bantuan Sosial (Bansos) dan hibah APBD DKI pada 2012. BPKP merilis ada anggaran Rp 8,32 miliar untuk dana bansos dan hibah dengan 191 penerima baru. Padahal, dalam pembahasan APBD tersebut, ratusan penerima dana itu tidak tercantum. (Rmn/Ism)
0
Tutup