Presiden Joko Widodo telah menolak permintaan Amerika Serikat untuk menjadikan wilayah Indonesia sebagai pangkalan militer AS bagi pesawat-pesawat mata-mata P-8 Poseidon.

Reuters  Selasa (20/10/20) melaporkan, AS melakukan pendekatan tingkat tinggi ke Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri Indonesia, sebelum Presiden Joko Widodo menolak permintaan tersebut.

Permintaan itu diajukan AS di tengah meningkatnya ketegangan dengan Beijing di Laut China Selatan. Pesawat P-8 merupakan alat mata-mata kunci AS dalam memantau aktivitas militer China di Laut China Selatan yang  diklaim oleh Beijing.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membantah teritorial Indonesia telah dijadikan lokasi pangkalan militer China, seperti yang dilaporkan Amerika Serikat.

Retno menjamin, seluruh wilayah NKRI masih terjaga secara baik dan tidak bisa dijadikan pangkalan militer oleh negara manapun termasuk China. Sebab, prinsip politik luar negeri Indonesia adalah nonblok.

"Secara tegas saya ingin menekankan, sesuai garis politik luar negeri Indonesia. Maka wilayah Indonesia tidak dapat dan tidak akan dijadikan sebagai basis atau pangkalan maupun fasilitas militer bagi negara manapun," tegas Menlu Retno saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (4/9/20).

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku), Sufmi Dasco Ahmad juga menepis isu China akan membangun pangkalan militer di wilayah Indonesia, seperti yang dirilis dalam laporan tahunan Kementerian Pertahanan Amerika Serikat. Menurutnya, sesuai dengan kebijakan politik luar negeri bebas aktif, Indonesia tidak akan menjadi wilayah pangkalan militer negara manapun.

Awal bulan lalu, laporan tahunan Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) atau Pentagon yang bertajuk "Military and security Development Involving the people's Republic  of China 2020" menyebut bahwa Indonesia menjadi salah satu negara sebagai lokasi pangkalan militer China.

Pentagon juga menyebut negara lain seperti: Myanmar, Thailand, Singapura, Pakistan, Sri Lanka, Uni Emirat Arab, Kenya, Seychelles, Tanzania, Angola, dan Tajikistan.

Berdasarkan laporan yang dirilis pada 1 September 2020 itu menyebutkan China ingin memperluas infrastruktur dan logistik militernya untuk angkatan laut, udara dan darat.