Pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta Fase 2A terancam molor karena masalah tender yang gagal di sejumlah paket pengerjaan pada segmen 2 (Harmoni-Kota). Hal ini khususnya untuk pengadaan rolling stock (kereta) yang tak dilirik sedikit pun oleh kontraktor Jepang.

Direktur Utama MRT William Sabandar menjelaskan semula proyek MRT Jakarta Fase 2A, khususnya segmen 2 (Harmoni-Kota) ditargetkan selesai pada Maret 2026. Namun, kini molor menjadi Agustus 2027.

"Akibat ada tender delay, tendernya kami harus ulang. Waktu segmen 1 (Bundaharan HI-Harmoni) itu satu kali tender kami dapat. Di segmen 2 ini ada dua kali tender, delay, sehingga segmen 2 ini Harmoni-Kota ditargetkan bergeser ke pertengahan 2027 atau lebih," ungkap William, dikutip dari Antara, Senin (19/10).

Ia menjelaskan paket pengerjaan yang tak dilirik investor Jepang adalah pengerjaan untuk rute Harmoni-Mangga Besar, pemasangan sistem rel perkeretaapian, dan jalur untuk pengadaan kereta.

Kendala terjadi di pengerjaan rute Harmoni-Mangga Besar karena tingkat kesulitan untuk pembangunan konstruksinya tinggi. Selain itu jadwal konstruksi juga ketat, yakni 57 bulan.

Hal itu membuat investor Jepang tidak berminat memasukkan penawaran pada tender pertama yang dilakukan oleh MRT Jakarta. Tender pertama itu dilakukan pada 6 Agustus-4 November 2019.

Lalu, MRT kembali melakukan tender sejak Februari hingga Agustus 2020 lalu. Namun, lagi-lagi tak ada investor Jepang yang memasukkan penawaran.

Pihak MRT menganalisa ada tiga faktor yang membuat tender kedua juga tak dilirik oleh investor Jepang. Faktor-faktor itu, antara lain keterbatasan sumber daya, pandemi covid-19, dan jadwal konstruksi cukup ketat.

Ia bilang, pemerintah Indonesia dan Jepang perlu melakukan koordinasi agar proyek MRT Jakarta tetap berjalan sesuai target. Di sini, pemerintah Jepang harus berkomitmen agar pelaku industri di Jepang terlibat dalam proyek MRT Fase 2A.

Jika investor Jepang tak juga berminat untuk terlibat dalam pengerjaan MRT Fase 2A, maka pemerintah perlu membuka kemungkinan partisipasi kontraktor internasional non Jepang.