- Beranda
- Berita dan Politik
Rombongan MUI Temui Presiden di Istana Bogor, Jokowi Enggan Cabut RUU Ciptaker
...
TS
sniper2777
Rombongan MUI Temui Presiden di Istana Bogor, Jokowi Enggan Cabut RUU Ciptaker
WE Online, Jakarta -
Rombongan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) dipimpin oleh Wakil Ketua MUI Muhyiddin Junaidi, dikabarkan telah menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor, Jumat 16 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WIB.
Kabar pertemuan antara MUI dan Jokowi ini disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) MUI Najamudin Ramli.
Najamudin Ramli menjelaskan maksud pertemuan MUI dengan Jokowi. Ia mengatakan, pengurus MUI menyampaikan ketidaksetujuan masyarakat terutama umat Islam kepada Omnibus Law UU Cipta Kerja.
"Buya Muhyidin Junaedi menyampaikan bahwa undang-undang Cilaka, atau sekarang Cipta Kerja ini ditolak oleh umat dan berbagai elemen masyarakat dengan unjuk rasa," ungkap Najamudin Ramli dalam webinar 'Lintas Elemen Tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja, Serius?' yang digelar Pusat Kajian Analisis Data (PKAD), Sabtu (17/10/2020).
Dalam kesempatan itu pengurus MUI meminta agar Jokowi mencabut UU Cipta Kerja itu dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu). Namun permintaan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mendorong agar MUI melakukan gugatan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"MUI meminta supaya presiden mengeluarkan Perpu di hadapan Pak Jokowi. Tapi pak Jokowi menyatakan mungkin dia tidak bisa. Beliau mendorong kepada mahkamah konstitusi dan beliau menjanjikan akan mengadopsi di aturan pemerintah," ucap Najamudin.
Seperti diketahui, pengesahan Undang-undang Cipta Kerja mendapatkan penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Buruh dan mahasiswa terus menggelar aksi demonstrasi menolak UU Cipta Kerja.
https://www.wartaekonomi.co.id/read3...t-ruu-ciptaker
Fix ya gak akan ada Perpu cabut UU ciptaker
buat yg kemaren2 demo dr buruh, mahasiswa, dan berbagai elemen masyarakat apa msh mau demo sampe presiden lengser??
Rombongan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) dipimpin oleh Wakil Ketua MUI Muhyiddin Junaidi, dikabarkan telah menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor, Jumat 16 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WIB.
Kabar pertemuan antara MUI dan Jokowi ini disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) MUI Najamudin Ramli.
Najamudin Ramli menjelaskan maksud pertemuan MUI dengan Jokowi. Ia mengatakan, pengurus MUI menyampaikan ketidaksetujuan masyarakat terutama umat Islam kepada Omnibus Law UU Cipta Kerja.
"Buya Muhyidin Junaedi menyampaikan bahwa undang-undang Cilaka, atau sekarang Cipta Kerja ini ditolak oleh umat dan berbagai elemen masyarakat dengan unjuk rasa," ungkap Najamudin Ramli dalam webinar 'Lintas Elemen Tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja, Serius?' yang digelar Pusat Kajian Analisis Data (PKAD), Sabtu (17/10/2020).
Dalam kesempatan itu pengurus MUI meminta agar Jokowi mencabut UU Cipta Kerja itu dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu). Namun permintaan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mendorong agar MUI melakukan gugatan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"MUI meminta supaya presiden mengeluarkan Perpu di hadapan Pak Jokowi. Tapi pak Jokowi menyatakan mungkin dia tidak bisa. Beliau mendorong kepada mahkamah konstitusi dan beliau menjanjikan akan mengadopsi di aturan pemerintah," ucap Najamudin.
Seperti diketahui, pengesahan Undang-undang Cipta Kerja mendapatkan penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Buruh dan mahasiswa terus menggelar aksi demonstrasi menolak UU Cipta Kerja.
https://www.wartaekonomi.co.id/read3...t-ruu-ciptaker
Fix ya gak akan ada Perpu cabut UU ciptaker
buat yg kemaren2 demo dr buruh, mahasiswa, dan berbagai elemen masyarakat apa msh mau demo sampe presiden lengser??
idrusalkahfi379 dan 5 lainnya memberi reputasi
4
3.6K
198
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
692.5KThread•57.6KAnggota
Tampilkan semua post
The.Lord.of.Uni
#26
Quote:
nggak bakalan dipercaya umat Islam secara keseluruhan.
Misalnya, sertifikat halal dari Muhammadiyah, belum tentu nanti mau "diakui" orang NU. Gitu juga sebaliknya.
Lagian juga, di Indonesia ini gk cuma Muhammadiyah atou NU aja.
Malah tambah ribet. Ntar terpaksa dapetin sertifikat halal dari NU, dari Muhammadiyah, dari FPI, dlsb.
MUI itu kan sudah tempat ngumpulnya berbagai ormas Islam, udah jadi perwakilan umat islam dalam urusan ke-islam-an.
Sertifikat HALAL dari MUI itu kan bukan suatu keharusan, tidak mengikat secara hukum formal.
Mau beli yg nggak ada sertifikat halal MUI juga, nggak ada yg maksa.
Sertifikat Halal itu kan cuma jaminan bagi konsumen yg islam bahwa yg dikonsumsi itu halal.
Kayak babi, itu kan jelas haram, tapi kan negara nggak ngelarang jualan babi, nggak ngelarang konsumsi babi, umat islam juga nggak protes.
Karena umat Islam udah tau secara pasti, babi itu haram, jadi kan nggak beli.
0
Tutup