Suara.com - Juru Bicara Partai Gerindra Habiburokhman menilai gelombang demontrasi penolakan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja aneh karena tidak terlalu menonjolkan tuntutannya dalam beberapa kali aksi mereka.

Habiburokhman mengatakan, demonstrasi saat ini sangat minim alat peraga, tidak sama seperti demonstrasi reformasi pada 1998 yang sangat fokus dengan tuntutan aksi yakni turunkan Presiden Soeharto.

"Saya amati sendiri, ini kan demonya aneh, spanduk minim sekali. Demo itu kan tercipta dari spanduknya, alat peraga demonya itu ada spanduk, ada baliho, ada bendera. Beda dengan (reformasi) 98, kalau sekarang ini tidak ada," kata Habiburokhman dalam diskusi Cross Check, Minggu (18/10/2020).

Menurut anak buah Prabowo ini, dalam demonstrasi sekarang ada sebagian kelompok massa yang menyusup menggunakan jaket hoodie, topi, namun berbeda dengan massa aksi lainnya yang menyuarakan tuntutan.


"Begitu massa inti selesai, baru mereka ini keluar hajar, ketika terjadi bentrokan, massa yang paling siap lari, siap kabur, itu massa-massa yang itu tadi, bukan massa yang tertib," ujar Habiburokhman.

Dia juga mengungkapkan saat dirinya membebaskan 30 anggota Gerakan Pemuda Islam dan Pelajar Islam Indonesia yang terlibat aksi massa, tampak ada sekitar 70 anak yang turut diamankan namun mengaku yatim agar orangtuanya tak datang ke kantor polisi.

Habiburokhman tak tahu puluhan anak ini merupakan massa bayaran atau bukan. Namun yang pasti dia menilai ini sebagai sebuah pola untuk berbuat kerusuhan.

"Itu temuan-temuan saya, itu kayak jadi pola. Sebagian besar mengaku anak yatim biar orangtuanya enggak dipanggil," ucapnya

Diketahui, DPR dan pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan pada Senin (5/10/2020) lalu.

Keputusan ini disetujui oleh tujuh dari sembilan fraksi, mereka yang setuju antara lain PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, dan PPP. Sementara dua fraksi yang menolak adalah Demokrat dan PKS.

Pengesahan UU Cipta Kerja ini mengundang reaksi keras dengan gelombang demonstrasi dari masyarakat sipil seperti mahasiswa, masyarakat adat, kelas pekerja, para guru, hingga tokoh agama.

https://www.suara.com/news/2020/10/1...-ciptaker-aneh

Undang-undang kecuali UU 45 bukanlah sebuah harga mati.
UU bisa di batalkan atau di revisi bila ada kekurangan dan memang tidak ada manfaat besar bagi bangsa.
Ini belum di resmikan dan di uji malah koar2 menolak.
Di kota ane segelintir mahasiswa yg demo malah kemakan hoax yg katanya cuti di hapus dsbnya.
Omnibus law ini kata Dahlan Iskan adalah sebuah bus besar.
Lalu pertanyaannya....
Bagaimana kita menguji bus besar ini bagus atau tidaknya kalau tidak di test drive.


Apakah para buruh dan mahasiswa yg demo ingin bekerja semodel ini..


Ngimpiiiii.......