Suara.com - Front Pembela Islam (FPI), Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama akan berunjuk rasa di depan Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (13/10/2020).

Seperti mahasiswa dan buruh, mereka turun ke jalan untuk menolak Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).


Ketua PA 212 Slamet Ma'arif mengatakan aksi unjuk rasa itu bakal melibatkan peserta dari seluruh Jabodetabek.

Ia memperkirakan jumlah massa yang akan hadir pun tidak dalam jumlah yang sedikit.

"Insya Allah ribuan (massa)," kata Slamet saat dikonfirmasi Suara.com, Senin (12/10/2020).
Slamet mengaku pihaknya sudah mengirim surat pemberitahuan atas aksi unjuk rasa tersebut kepada Polda Metro Jaya.

"SP sudah disampaikan ke Polda, Jumat kemarin," ujarnya.

Dalam pernyataannya, di sejumlah poster-poster yang mereka buat, baik FPI, GNPF, dan PA 212 serta puluhan ormas lain siap melakukan demo UU Ciptaker pada, Selasa 13 Oktober 2020 mendatang.

Istana Negara akan jadi target sasaran demo yang melibatkan massa dalam jumlah banyak itu.

"Instruksi Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK NKRI), kepada Korda dan Korwil di seluruh Indonesia untuk mengadakan aksi penolakan UU Ciptaker dan tuntutan dikeluarkannya Perppu. Serentak di wilayah masing-masing, Selasa 13 Oktober 2020. Jangan pulang sebelum UU Ciptaker tumbang," demikian bunyi salah satu poster FPI yang dibagikan di HRS Media Center di akun media sosialnya, disitat Minggu (11/10/2020) kemarin.


Mereka menyebut demo ini sebagai Aksi 1310. Demo sedianya disebutkan bakal dilakukan pada Selasa 14 Oktober, dimulai pada pukul 13.00 WIB. Adapun titik kumpul mereka yakni di Patung Kuda.

https://www.suara.com/news/2020/10/1...a-besok?page=2

Jangan pernah mundur pakde dan jangan pernah mengeluarkan PERPU.
Ini akan merusak tatanan hukum dan demokrasi yang sehat.

Jangan mengalah lagi dengan aksi jalanan.
Kalau Pemerintah mengalah lagi kedepannya mending bubarkan saja MK dan DPR.
Percuma negara ini bikin UU dan segala proses tatanan hukum bernegara dalam membuat dan membatalkan UU kalau kalah dengan aksi jalanan.

Indonesia mempunyai tatanan hukum dan patuhi itu.
Demo jalanan hanya solusi terakhir di kala hukum buntu dan rasa ketidakadilan tidak di dapat.
Cukup sudah RUU KUHP dan RUU HIP menjadi korban hukum jalanan.
Karena akan menjadi Preseden buruk bagi Bangsa ini kalo terus menerus di biarkan terjadi.
Semua akan di selesaikan dengan aksi di jalanan.
Sebentar akan menyasar ke sendi2 hukum lainnya.
Cukup demo besar2an maka hukum batal.
Next ....next....next akan berulang dan berulang.
Seluruh rakyat memang pemilik negara ini tapi rakyat juga wajib tau dan menaati aturan yang ada di negeri ini.
Ini negara Indonesia bukan hutan indonesia