Sebenarnya hal ini yang paling di permasalahkan oleh para buruh yang sebelumnya penggantian uang phk hingga 32 kali gaji. Sejak berlakunya Undang-undang cipta kerja menjadi turun menjadi 25 kali gaji, itupun 19 kali di bayar perusahaan dan 6 kali di bayar pemerintah melalui JKP yang ada di pasal 46B ayat 2. Selain lumayan kehilangan 7x gaji dari peraturan yang lama simpang siur bagaimana pembayaran JKP juga menjadi sorotan masyarakat. Walaupun menko Ekonomi Airlangga Hartanto sudah menjelaskan bahwa JKP akan diurus oleh BPJS Ketenagakerjaan. Tetapi yang kita tahu sendiri bahwa Indonesia ini darurat pendataan bahkan untuk yang sudah berjalan bantuan sosial ketika covid untuk pekerja saja pendataannya masih tidak jelas.

Hal ini juga menjadi salah satu program "katanya" unggulan dari pemerintah dalam mengambil simpati buruh. Jadi setelah mereka kehilangan pekerjaan mereka bisa mendapatkan akses-akses lowongan pekerjaan yang tersedia, tapi saya rasa hal inj cuma program khayalan pemerintah atau hanya angan-angan



Mungkin untuk pemerintah lebih di jelaskan lagi bagaimana pertanyaan-pertanyaan saya diatas.

Ini sih sebenarnya program yang sangat positif tapi kalau program-program pelatihannya hanya pelatihan dasar yang seperti ada di BLK sih tidak berguna bagi para buruh yang telah bekerja. Tetapi jika pelatihannya menambah kompetensi diri seperti pelatihan K3, pelatihan alat berat dan pelatihan-pelatihan yang lainnya pasti akan disambut positif oleh semua orang.

Sumber tulisan : penjelasan menteri ida di televisi swasta, google dan cnn news

Sumber gambar : google