Ane sih lagi pelajarin isi-nya dan mencoba mengerti dari sisi buruh-nya. Kalo dari sisi pengusaha mungkin ini bagus. Mungkin karena ane lagi perdalemin lagi dari segala aspeknya.
Tapi yang jadi pertanyaannya dan selalu jadi pertanyaan itu proses bagaimana undang-undang ini akhirnya disahkan.
Jika sebelumnya sudah didiskusikan terlebih dahulu dengan elemen buruh, elemen buruh mana yang diajak berdiskusi hingga akhirnya menyetujui sedangkan yang ane lihat para buruh rata-rata menolak. Lalu apakah elemen buruh yang diajak berdiskusi perihal undang-undang ini layak untuk mewakil seluruh suara buruh di Indonesia, karena kembali lagi pada kenyataannya rata-rata buruh menolak undang-undang ini.
Itu sih yang ane kritisi, kenapa di saat semuanya masih menjadi polemik, DPR dan Pemerintah "terkesan" terburu-buru mengesahkan undang-undang ini, terlebih di tengah pandemi ini. Pasti bakal jadi makanan untuk para penggiat konspirasi, kan?

Yak, sekali lagi tidak berpihak di kubu yang setuju atau tidak. Kembali lagi sebuah peraturan pasti ada plus minus-nya serta celah bahasa untuk dipergunakan dengan tidak semestinya. Patutnya sebuah peraturan; diusulkan, didiskusikan, dirancang, dan diuji dengan masak-masak hingga tidak menimbulkan keharmonisan meretak.

Matur suksme.