Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) Dwina Septiani Wijaya angkat suara perihal tudingan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang viral beberapa waktu lalu.

Tudingan Ahok itu menjadi menjadi salah satu sorotan dalam rapat dengar pendapat antara Komisi VI DPR RI dengan Perum Peruri di ruang rapat Komisi VI DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2020).

Merespons tudingan Ahok, Dwina tidak berkenan menjelaskan secara detail.
Sebab, hal-hal yang berkaitan dengan kontrak bersifat rahasia.

"Apalagi kami high security company pak jadi mungkin kami tidak banyak bicara di media pak karena nature dari high security company seperti itu," kata Dwina saat memberikan jawaban.

Namun, menurut dia, saat ini klien digital Perum Peruri sudah mencapai 117 entitas. Sebanyak 35 di antaranya adalah BUMN.

Bagi Dwina, pencapaian ini sangat menggembirakan karena peluncuran program itu baru dilakukan pada September 2020.

"Jadi kami tadi juga dengar bahwa biasanya memang benar pada saat digitalisasi itu bakar uang. Tapi Alhamdulillah kami juga tahu pentingnya bahwa pada bisnis awal itu yang penting itu adalah kita penetrasi pasar, market, tapi kami tidak pernah dalam posisi harus bakar uang pak," ujar Dwina.

"Mungkin karena positioning sebagai penjamin keaslian digital ini memang sudah ditunggu-tunggu juga, sudah diharapkan dan kami adalah satu-satunya BUMN yang mendapatkan license ini dari Kominfo [Kementerian Komunikasi dan Informatika] pak," lanjutnya.

Dwi lantas melanjutkan, terkait Pertamina, tidak ada perbedaan dengan klien-klien lainnya. Perum Peruri mendukung penuh semua proses digitalisasi yang dilakukan.
"Khususnya juga di BUMN dan selalu berkomitmen memberikan pelayanan dan harga yang terbaik pak. Jadi mungkin juga bisa ditambahkan bahwa hubungan kami dengan Pertamina juga sangat baik pak. Jadi sebetulnya nggak seperti ramai-ramai yang mungkin disampaikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pak," kata Dwina.
[table][tr][td][/td]
[/tr]
[/table]
Dalam rapat itu, sejumlah anggota DPR RI menanyakan kepada Dwina perihal tudingan Ahok kalau Perum Peruri 'memalak' Pertamina.
Salah satu yang menanyakan hal itu adalah Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Mufti Anam.

"Kemudian terkait Peruri, ibu, kemarin kita juga cukup ini apa yang disampaikan Pak Ahok, ibu dengar, ibu lihat ya kan kami ingin klarifikasi saja, ibu. Terkait paperless yang dilakukan Pertamina dalam rangka efisiensi, kami dengar dari media bahwa Peruri itu minta Rp 500 miliar, ibu. Kami pengen mendapatkan penjelasan dari panjenengan itu betul, tidak begitu?," tanya Mufti.

"Mohon maaf, kalau memang betul, apa alasannya? Jangan ini jadi isu-isu liar di masyarakat kalau Peruri ini mau merampok uang rakyat di tengah pandemi, di tengah kondisi masyarakat kita yang nyari makan saja susah tapi mau merampok keuangan, uang negara dengan cara yang sistematis."

"Nah ini kan jangan sampai isu-isu liar ini ada di masyarakat. Kami pengen tahu penjelasan panjenengan bagaimana sih sebenarnya ini terjadi?," lanjutnya.
Dalam sebuah video yang viral beberapa waktu lalu, Ahok menceritakan pengalaman saat berinteraksi dengan manajemen Peruri.
Pada saat itu, Ahok ingin agar Pertamina menerapkan tanda tangan digital.

"Saya lagi paksakan tanda tangan digital tapi Peruri bindeng juga, masa minta Rp 500 miliar untuk proses paperless di kantor Pertamina. itu BUMN juga," ujarnya dalam tayangan video YouTube POIN
"Itu sama aja sudah dapat Pertamina nggak mau kerja lagi, tidur, 10 tahun jadi ular sanca, ular piton," lanjut eks Gubernur DKI Jakarta itu.

https://www.cnbcindonesia.com/news/2...royek-rp-500-m


Pertamina tidak dibedakan dengan 117 klien lainnya