Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menambah penyertaan modal negara (PMN) pad PT Pertamina sebesar Rp 2,1 triliun. Hal tersebut tertulis pada Peraturan Pemerintah (PP) No 50/2020 yang diteken Jokowi pada Kamis (10/9) lalu.

Dalam PP menjelaskan tambahan bertujuan untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Pertamina. Sehingga perlu dilakukan penambahan PMN ke dalam modal saham.

"Nilai penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp2.102.881621.404,00," tertulis pada pasal 2 yang dikutip merdekacom, Rabu (23/9).

Dalam pasal 2 ayat 2 menjelaskan bahwa penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pengalihan barang milik negara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pengadaan berasal dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, dan 2017.

"Peraturan pemerintah ini berlaku pada tanggal yang diundangkan," bunyi pasal 3.

Diketahui dari anggaran Rp 2,1 triliun dirinci bahwa jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga eks Satuan Kerja Ditjen Minyak dan Gas Bumi senilai Rp1,3 triliun akan dialihkan kepada Pertamina.

"Hasil Penggunaan atau Pengoperasian Barang Milik Negara berupa Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga Eks Satuan Kerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, dengan nilai Rp 1.304. 433.7 1 3.543," tertulis dalam rincian tersebut.

Kemudian terdapat 15 jaringan pipas gas bumi yang terletak di berbagai daerah mulai Jakarta, Semarang, Balikpapan, Mojokerto hingga Bontang akan dialihkan pada Pertamina.

Sementara itu SPBBG yang dialihkan kepada Pertamina. Mulai dari SPPBG yang terletak di Palembang, Jakarta, Bogor, dan Cirebon. Peralatan utama SPBBG di Semarang, Cilegon, Bogor, Subang, dan Purwakarta pun dialihkan dari Kementerian ESDM kepada Pertamina.

Kemudian sisa PMN sebesar Rp798 miliar berasal dari pengalihan aset berupa hasil penggunaan atau pengoperasian BMN berupa stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBBG) dan infrastruktur pendukung lainnya.