- Beranda
- Berita dan Politik
Peruri Minta Duit Rp500 M ke Pertamina, Ahok Bertaring, Peruri Dikatain Ular..
...
TS
cPOP
Peruri Minta Duit Rp500 M ke Pertamina, Ahok Bertaring, Peruri Dikatain Ular..
WE Online, Jakarta -
Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengungkapkan kekesalannya dalam video YouTube POIN, Senin (14/9).
Ia mengaku kesal dengan Perum Peruri, yang meminta dana Rp500 miliar untuk proyek digitalisasi yang tengah didorong oleh Pertamina.
"Saya lagi paksakan tanda tangan digital tapi Peruri bindeng juga masa minta Rp500 miliar untuk proses paperless di kantor Pertamina. Itu BUMN juga," cetusnya, seperti dikutip, Selasa (15/9/2020).
Lanjutnya, ia pun lantas menyamakan Perum Peruri dengan ular sanca dan piton. Menurut Ahok, Peruri bisa tidak bekerja lagi usai mendapat proyek tersebut.
"Itu sama saja sudah dapat Pertamina nggak mau kerja lagi, tidur, 10 tahun jadi ular sanca, ular piton," lanjutnya.
Lebih lanjut, Ahok juga menyinggung soal gaji direksi yang cukup besar meski sudah dicopot dari jabatannya.
"Masa dicopot gaji masi sama. Alasannya karena orang lama. Ya harusnya gaji mengikuti jabatan anda kan. Tapi mereka bikin gaji pokok gede semua. Jadi bayangin gaji sekian tahun gaji pokok bisa Rp 75 juta. Dicopot, gak ada kerjaan pun dibayar segitu. Gila aja nih," ujarnya.
Sumber :
https://www.wartaekonomi.co.id/read304330/peruri-minta-duit-rp500-m-ke-pertamina-ahok-bertaring-peruri-dikatain-ular/0
mantap.
kira kira ahok bisa bertahan sampai kapan.
Diubah oleh cPOP 16-09-2020 03:02
tien212700 dan 37 lainnya memberi reputasi
36
15.1K
200
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
670KThread•40.3KAnggota
Tampilkan semua post
laziale.id
#26
WEAK STATE & NATION FAIL
Pemerintah Lemah & Negara Gagal
Oleh Legisan S Samtafsir
Menteri, kepala lembaga, gubernur, presiden, bupati: you are all bukan pengamat, tapi eksekutor. Jadi jangan berpolemik. Bawa masalah itu ke dalam rapat. Ambil keputusan bersama. Laksanakan.!!!
Begitulah ilmu EXECUTION mengajarkan 'bagaimana bertindak'. Tapi itu membutuhkan pemimpin, yg mampu mengikat semua gagasan itu menjadi SATU keputusan.
Di perusahaan, pemimpin itu bernama CEO, di negara namanya PRESIDEN. Jadi pengelolaan apapun memerlukan kecakapan seorang LEADER. Keadaan tidak boleh vacuum. Saat di mana leader tak cakap, maka harus ada leader bayangan 'acting leader' yg menggantikan atau mewakilinya.
Begitulah sunatullahnya, sehingga kehidupan dan kemajuan bisa tetap progressive.
Kalau hukum sosial yg begitu dilanggar, yaitu ketika para pemimpin level tengah berpolemik dan berdebat, maka tak ada keputusan yg bisa diambil, atau ada keputusan yg akan berjalan secara sektoral, maka yg terjadi kekacauan secara keseluruhan karena kesalahan, miskordinasi.
Saya ingat betul ketika Pak Dahlan Iskan menjabat Meneg BUMN, beliau pastikan DIRUT lah yg utama, sedang direksi lain tunduk pada dirut. Itu artinya, di perusahaan berlaku SATU pemimpin, satu arah kebijakan.
Maka begitulah seharusnya di tingkat negara. Sudah benar kemarin, bahwa tidak boleh ada program menteri, yang ada adalah program presiden. Tapi sayangnya, presiden sepertinya tak punya program, sehingga para menteri, kepala lembaga2, gubernur dan para elit pemerintah berjalan masing2. Dan sayangnya lagi, itu tidak dikoordinasikan sehingga timpang tindih.
Sudah 5 tahun, kita semua sebagai bangsa 'hubar habir alias amburadul' karena kita lack of leadership di tingkat nasional. Kita kehilangan momentum 5 tahun utk maju ke tahap negara yg berdaulat Pancasila.
Sudah 5 tahun kita terjebak dalam negara kekuasaan yg lemah, namanya 'weak state'. Pemerintah tak mampu memegang kendali kekuasaan, sehingga power negara menyebar ke elit oligarki dan komprador, yg kemudian menyedot semua potensi tanah air utk kepentingan mereka sendiri.
Dalam literatur Daron Acemoglu, itu disebut sebagai politik ekstraktif, yg menjadi sumber kelemahan dan kegagalan negara. Dan kita Indonesia, terjebak di situ.
https://nasional.tempo.co/read/13862...ampaign=dlvrit
Pemerintah Lemah & Negara Gagal
Oleh Legisan S Samtafsir
Menteri, kepala lembaga, gubernur, presiden, bupati: you are all bukan pengamat, tapi eksekutor. Jadi jangan berpolemik. Bawa masalah itu ke dalam rapat. Ambil keputusan bersama. Laksanakan.!!!
Begitulah ilmu EXECUTION mengajarkan 'bagaimana bertindak'. Tapi itu membutuhkan pemimpin, yg mampu mengikat semua gagasan itu menjadi SATU keputusan.
Di perusahaan, pemimpin itu bernama CEO, di negara namanya PRESIDEN. Jadi pengelolaan apapun memerlukan kecakapan seorang LEADER. Keadaan tidak boleh vacuum. Saat di mana leader tak cakap, maka harus ada leader bayangan 'acting leader' yg menggantikan atau mewakilinya.
Begitulah sunatullahnya, sehingga kehidupan dan kemajuan bisa tetap progressive.
Kalau hukum sosial yg begitu dilanggar, yaitu ketika para pemimpin level tengah berpolemik dan berdebat, maka tak ada keputusan yg bisa diambil, atau ada keputusan yg akan berjalan secara sektoral, maka yg terjadi kekacauan secara keseluruhan karena kesalahan, miskordinasi.
Saya ingat betul ketika Pak Dahlan Iskan menjabat Meneg BUMN, beliau pastikan DIRUT lah yg utama, sedang direksi lain tunduk pada dirut. Itu artinya, di perusahaan berlaku SATU pemimpin, satu arah kebijakan.
Maka begitulah seharusnya di tingkat negara. Sudah benar kemarin, bahwa tidak boleh ada program menteri, yang ada adalah program presiden. Tapi sayangnya, presiden sepertinya tak punya program, sehingga para menteri, kepala lembaga2, gubernur dan para elit pemerintah berjalan masing2. Dan sayangnya lagi, itu tidak dikoordinasikan sehingga timpang tindih.
Sudah 5 tahun, kita semua sebagai bangsa 'hubar habir alias amburadul' karena kita lack of leadership di tingkat nasional. Kita kehilangan momentum 5 tahun utk maju ke tahap negara yg berdaulat Pancasila.
Sudah 5 tahun kita terjebak dalam negara kekuasaan yg lemah, namanya 'weak state'. Pemerintah tak mampu memegang kendali kekuasaan, sehingga power negara menyebar ke elit oligarki dan komprador, yg kemudian menyedot semua potensi tanah air utk kepentingan mereka sendiri.
Dalam literatur Daron Acemoglu, itu disebut sebagai politik ekstraktif, yg menjadi sumber kelemahan dan kegagalan negara. Dan kita Indonesia, terjebak di situ.
https://nasional.tempo.co/read/13862...ampaign=dlvrit
cPOP memberi reputasi
1
Tutup