Jakarta - Anggota Komisi IX DPR F-PKS Netty Prasetiyani menyoroti perbedaan pendapat antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto soal kebijakan work form home (WFH) di masa PSBB DKI. Netty menilai perbedaan pendapat itu membuat rakyat kebingungan.

"Ketidaksinkronan kebijakan pusat dan daerah ini akan membuat masyarakat bingung dan akhirnya tidak peduli," kata Netty kepada wartawan, Sabtu (12/9/2020).

Menurut Netty, masyarakat butuh arahan jelas, bukan kebijakan yang tidak sinkron.
Jika perbedaan pendapat antara pemerintah pusat dan daerah berlanjut, ia khawatir masyarakat akan menjadi tidak peduli dan akhirnya membuat kebijakan rem darurat gagal.

"Masyarakat butuh arahan yang jelas dan tegas, satu komando. Jika kebijakan seringkali tidak sinkron, jangan salahkan jika masyarakat tidak peduli, tidak disiplin dan bertindak semaunya. Akhirnya upaya menarik rem darurat untuk menahan laju kasus menjadi sia-sia," ujar Netty.

Di sisi lain, Netty menilai kebijakan PSBB total yang diambil Anies tepat. Pasalnya, fasilitas kesehatan di Ibu Kota disebutnya sudah nyaris kolaps.

"Ibukota menyumbang angka kenaikan kasus baru COVID-19 paling tinggi. Ketersediaan fasilitas ruang isolasi dan ICU di rumah sakit nyaris penuh. Jika tidak ada langkah darurat, bahaya kesehatan yang lebih besar akan mengancam Jakarta. Apalagi kita tahu, perkantoran adalah salah satu klaster penularan COVID-19," ujarnya.

Karena itulah, Netty meminta adanya upaya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan pandemi ini. Menurutnya, pemerintah perlu lebih sigap dan tidak kaget saat melakukan koordinasi dengan daerah.

"Pemerintah pusat seharusnya lebih sigap dan cepat tanggap dengan kondisi darurat. Lakukan koordinasi dan komunikasi efektif dengan pemerintah daerah dalam penanganan pandemi. Jangan justru kaget dan baru berkoordinasi setelah ada masalah" tandasnya.

"Jakarta adalah Ibu Kota negara, etalase Indonesia. Jika Jakarta terpuruk, kalah perang melawan COVID-19, imbasnya akan serius. Bukankah sekarang sudah 59 negara menutup pintu bagi WNI" tegas Netty.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan perkantoran di wilayah ibu kota mulai menerapkan work from home (WFH) mulai Senin (14/9), sejalan dengan keputusan memperketat lagi PSBB Jakarta. Anies menegaskan hanya 11 sektor esensial yang boleh tetap berkegiatan di kantor.

"Iya, perkantoran mulai Senin WFH," kata Anies usai menyambangi Rumah Duka mendiang Jakob Oetama, di kantor Kompas, Jakarta, Rabu malam (9/9).

Namun, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto meminta Pemprov DKI Jakarta mengizinkan perkantoran tetap beroperasi dengan menerapkan pembagian pekerja. Caranya dengan memperbolehkan 50% pekerja bisa tetap bekerja di kantor saat PSBB Jakarta diperketat.

"Perkembangan di DKI minggu depan kembali PSBB. Namun kami sudah menyampaikan bahwa sebagian besar kegiatan perkantoran melalui flexible working hours sekitar 50% di rumah, dan 50% di kantor," kata Airlangga dalam Rakornas Kadin yang digelar secara virtual, Kamis (10/9).

Soal perbedaan pendapat itu, Anies akan menggelar rapat bersama Airlangga hari ini untuk membahas sistem kerja perkantoran.

"Sesuai rencana insyaallah mulai Senin (14/9) akan dilakukan pengetatan, dan untuk menghormati permintaan Bapak Menko Perekonomian, sebagai ketua satgas, detail pembatasan terkait dengan perkantoran, akan dibahas besok (Sabtu)," kata Anies, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (11/9).

https://news.detik.com/berita/d-5170...kyat-bingung/2

Tak heran sih dengan orang2 di mabes kampret,pola pikirnya selalu terbalik.

Biasanya daerah yang melaporkan kegiatan ke pusat tapi bagi mereka pusatlah yang harus tanggap dan kordinasi dengan daerah trus fungsi gubenur,walikota apa..

Yg di urus pusat bkn jakarta aja bambanggg...

Yg kena koronak bkn jakarta aja sulastriii...