Kebijakan Anies untuk menarik rem darurat atau emergency break policy di tengah meningkatnya kasus harian pasien positif Covid-19 di Ibu Kota mendapatkan berbagai tanggapan.

Satu di antaranya dari Direktur Eksekutif lembaga survei Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya yang mengkritik langkah Anies Baswedan yang menurutnya terlambat untuk dilaksanakan.

Ia menyoroti berbagai hal yang perlu diperhatikan jika kebijakan PSBB secara total diberlakukan kembali.

Yakni soal insentif atau bantuan sosial untuk masyarakat DKI Jakarta.

Hal tersebut Yunarto Wijaya sampaikan melalui cuitan di akun Twitter pribadinya @yunartowijaya, Kamis (10/9/2020) pagi.

Sebab jika setengah-setengah, risiko yang terjadi akan jauh lebih besar.

"Payung hukumnya sudah benar, semoga penegakannya jg gak setengah2...

Yg ada entar kere iya, sakit juga iya... @jokowi @aniesbaswedan," cuit Yunarto Wijaya, Rabu (9/9/2020) malam.

Selain itu, kata Yunarto Wijaya, sektor ekonomi masyarakat DKI Jakarta juga perlu diperhatikan.

"Jangan cuma teriak sanksi apa yg harus diberikan, teriakin juga insentif apa yang hrs dikasih biar orang mau tetap ada dirumah, sediakan dananya dan jangan selalu mengemis pusat..

Semua orang mau sehat jg kok, bukan cuma yg deposito sama tabungannya lebih buat hidup sehari2 walau gak kerja...," lanjutnya.

Sebab, aturan ketat itu tidak dibarengi pengawasan untuk pedagang kaki lima yang tetap melayani pengunjung yang makan di tempat.

Ia berharap agar kebijakan ini tidak hanya muncul di permukaan saat konferensi pers tetapi juga dikontrol dan dilaksanakan dengan baik.

"Kaki lima awasin juga..

Dulu PSBB juga sami mawonn (sama saja), tetep pada buka di jalanan... again, pak @aniesbaswedan

Ini gak berhenti pada saat anda konpers minta ganti status psbb.. kontrol, enforcement!" lanjut Yunarto Wijaya.




Yunarto Wijaya berharap agar kebijakan ini benar-benar diterapkan dan dikontrol dengan pengawasan hingga level kecamatan.

Pengawasan itu juga bisa meminta bantuan TNI dan Polri setempat.

"Yang namanya rem darurat ya beneran diinjek remnya, bukan cuma konpers remnya akan diinjak..

Implementasi: insentif buat org tetap dirumah+enforcement ketika msh ada yg melanggar...

Kontrol di level mikro, minimal perkecamatan, negara punya TNI-Polri yg msh berbasis teritori kok," cuit @yunartowijaya.

Ia juga mempertanyakan langkah Anies Baswedan yang berencana membuka bioskop hingga penerapan ganjil genap di saat PSBB transisi masih diterapkan.

Menurutnya, langkah ini terbilang terlambat untuk diterapkan.

"Terus kenapa anies 5x hrs perpanjang psbb transisi? Kenapa PSBB Total lagi saat Pengusaha dan UMKM mulai bangkit dan optimis tidak akan bangkrut.

Pake ganjil genap diberlakukan lagi, plus rencana bioskop lah...

Gak ada yg teriak telat nih psbb?" lanjutnya

Terakhir ia juga menyinggung soal Surat Keputusan Kemenkes bahwasanya PSBB di DKI Jakarta belum dicabut.

Sehingga Pemprov DKI Jakarta tidak perlu melakukan perizinan kembali ke Kemenkes.

"Terus kenapa @aniesbaswedan baru berlakukan psbb skrg?" tanyanya di cuitan siang tadi.

Apalagi setelah Yunarto mengetahui bahwa konsep PSBB DKI masih belum jelas seperti yang diutarakan Walikota Bogor, Bima Arya.

"Ternyata PSBB total konsepnya belum jelas. Tapi sudah berkoar-koar. Akibatnya IHSG melorot 5%, perdagangan dihentikan. Market loss Rp300 triliun dalam sehari.

Pengusaha panik. Pekerja resah. Ekonomi kehilangan keercayaan.

Kalau merusak,.emang jagonya," tulis Yunarto di akun Twitternya, Jumat (11/9/2020).

Sebelumnya, Bima Arya mengikuti rapat membahas PSBB Total DKI bersama sejumlah kepala daerah lain se-Jabodetabek, Kamis (10/9). Usai rapat, politisi PAN itu membeberkan bahwa konsep PSBB total masih belum jelas.

"Dari Jakarta sendiri belum jelas. PSBB total seperti apa? Apakah lockdown total, itu yang belum clear. Masih perlu difinalisasi lagi. Jadi setelah konsepnya jelas baru berkoordinasi lagi," ujar Bima seperti dilansir dari CNNIndonesia.

Bima mengatakan, hasil rapat belum mengambil keputusan apapun, termasuk kemungkinan daerah penyangga Ibu Kota bakal mengikuti langkah serupa dengan menerapkan PSBB Total.

Namun, para kepala daerah se-Jabodetabek, kata Bima, sepakat meminta Anies agar terlebih dulu berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menyempurnakan konsep dan rumusan PSBB Total tersebut.

Dalam rapat yang juga dihadiri Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Banten Wahidin Halim tersebut, Bima bilang, Anies rencananya akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat pada Sabtu (12/9) besok, sebelum kemudian rapat akan kembali digelar pada Senin (14/9) mendatang.

"Jadi sebetulnya belum ada, langkah-langkah detail dari Pak Gubernur, yang disampaikan ke kita. Jadi pak gubernur sepertinya harus berkoordinasi dulu dengan pemerintah pusat hari Sabtu. Baru kemudian Senin Pak Gubernur, koordinasi lagi dengan kita," ucap Bima.

Kendati demikian, Bima mengaku tegas menolak Kota Bogor mengikuti PSBB Total seperti DKI. Sebab, menurut dia, langkah itu dinilai tak efektif untuk menekan lonjakan kasus Covid-19.

Politisi PAN itu menyebut pihaknya memiliki konsep lain untuk mengatasi penyebaran Covid-19 di Kota Hujan. Cara itu yakni, Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas (PSBMK) yang kini diterapkan di Kota Bogor.

Bima menyebut, penolakan dirinya terhadap PSBB total, salah satunya terkait anggaran yang dibebankan kepada pemerintah pusat lagi setelah PSBB total se Jabodebek di bulan Maret lalu.

Diketahui, PSBB transisi di DKI Jakarta berakhir pada hari ini, Kamis (10/9/2020).

PSBB transisi ini telah diberlakukan sejak 5 Juni 2020 lalu yang mulanya dilaksanakan selama 28 hari atau sampai 2 Juli 2020.

Namun, Gubernur Anies Baswedan memutuskan untuk menarik rem darurat dan mencabut PSBB transisi.

Sumur
https://palu.tribunnews.com/amp/2020...t-nih?page=all

Jmbud mang pilihan kadrun dongo nih, duit apbd dki 90 trilyun/tahun udh 3,5 taon dikuras ntah jadi apa hasilnya bansos cuman 150 ribu, trilyunan dibagiin jadi hibah2 ke ormas kadroon. Magabud konpers manis dibibir merangkai kata,,kadrooners otak udang pun memuja2,, hasilnya ayat, peti dan mayat










Telat nyabut




Jiwasraya jilid II, sipitung kapan tangkap sepupunya si joker?!