Suara.com - Tengku Zulkarnain, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama mengaku tidak setuju akan wacana ulama atau penceramah bersertifikat sebagaimana dicanangkan oleh Kementerian Agama.

Dalam jejaring Twitter pribadinya, Tengku Zulkarnain tampak beberapa kali buka suara perihal wacana yang kini sedang banyak diperbincangkan ini.

Lewat akun Twitternya @ustadtengkuzul pada Selasa (8/9/2020), Wakil Sekretaris Jenderal MUI ini kembali bersuara.

Kali ini ia memaparkan model-model sertifikasi di berbagai negara.
Menurut penuturannya, di negara demokrasi lainnya tidak ada namanya sertifikasi Da'i.

"Di negara Demokrasi di luar sana tidak ada sertifikasi Da'i. Mereka bebas," ungkapnya.

Lebih lanjut lagi, Tengku Zulkarnain membandingkannya dengan model sertifikasi di negara tetangga dan negara komunis di dunia.

"Di negara-negara tetangga yang ada adalah registered Da'i, yakni Da'i yang terdaftar," tulis Tengku.

"Sementara di negara-negara komunis, para Da'i di bawah ancaman setiap masa," sambungnya.

Tidak hanya itu, Tengku Zulkarnain lantas bertanya ke pihak Pemerintah Indonesia yang tengah memprogramkan sertifikasi ulama tersebut.

"Nah, NKRI mau pilih model mana?" tanya Tengku Zulkarnain.

Baru sekitar satu jam berselang, cuitan Tengku Zulkarnain yang merespon soal sertifikasi Da'i tersebut telah menembus 146 retweets dan sudah disukai oleh 639 pengguna Twitter.

Tidak hanya itu, cuitan Tengku Zulkarnain ini pun mengundang berbagai reaksi warganet.


"Jadi buat apa misalnya para Da'i nyantri di Pesantren NU, Da'i anggota LDNU, dll serta para sarjana dan Da'i berpengalaman puluhan tahun masih disertifikasi? Oleh Kemenag pula? Apa tidak seperti melecehkan?" timpal Tengku Zul pada warganet yang bertanya penolakannya atas sertifikasi ini.

Dalam cuitan sebelum-sebelumnya, Tengku Zulkarnain juga tampak mengkritisi kebijakan yang seolah-olah menyudutkan ulama atau penceramah.

Tengku: yang Maling Triliunan dari Taipan, yang Disertifikasi Ulama

Melalui akun Twitter, Tengku mengutip penjelasan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama yang menyatakan program tersebut semangatnya untuk mencegah terorisme.

Lantas, Tengku menantang mereka untuk menunjukkan bukti adanya ceramah ustaz atau ulama yang memunculkan radikalisme dan terorisme. Tengku mengkritik dirjen bimas Islam dengan meminta mereka tidak asal menuduh.

"Coba sebutkan ceramah ustaz atau ulama mana dan di mana yang telah dilakukan di mesjid, kemudian melahirkan radikalisme dan terorisme...? Coba berikan datanya dulu. Jangan pandai pandaian menuduh," kata Tengku yang dikutip Suara.com.

Dengan kalimat satire, Tengku melontarkan kritik keras dengan menyebut "ada negeri aneh di seberang Pluto." Di negeri itu, menurut dia, hampir selalu isu tentang khilafah dan radikal yang diangkat dan disalahkan atas berbagai persoalan ekonomi, sosial, dan kesehatan serta hukum.

"Ada negeri aneh di seberang Pluto. Ekonomi nyungsep salahkan khilafah dan radikal. Covid tidak tertangani, salahkan khilafah dan radikal. Rakyat melarat, cekoki dengan isu khilafah dan radikal. Korupsi merebak, bahas khilafah dan radikal. Apa saja masalah bahas khilafah dan radikal," kata Tengku.

Tengku mempertanyakan kenapa ulama yang disudutkan atas berbagai masalah yang muncul.

"Yang maling trilunan dari Taipan, yang disertifikasi ulama. Yang korupsi banyak dari kalangan pejabat, yang disertifikasi ulama. BBM tidak diturunkan, yang disertifikasi ulama. Covid merebak dan gagal dikendalikan kenaikannya, yang disertifikasi ulama. Apa terjadi, solusinya sertifikasi ulama?"

https://www.suara.com/news/2020/09/0...el-mana?page=3
Arab saudi sekarang negara kuminis kayanya gan di mata ulama kadrun...


Yg sekolah agama tinggi dan nyantren sekian tahun jelas tak perlu risau adanya kebijakan ini karena CV mereka jelas.
Justru mereka mungkin merasa bisa lebih di hargai karena merekalah yang benar2 berjuang dan belajar giat mendalami ilmu agama bukan maen auto2an kaya siaw,waloni,gus nur dkk