- Beranda
- Berita dan Politik
Menag akan Sertifikasi Dai, Fadli Zon: Mirip Cara Penjajah Dulu
...
TS
gabener.edan
Menag akan Sertifikasi Dai, Fadli Zon: Mirip Cara Penjajah Dulu
Suara.com - Politikus Partai Gerindra, Fadli Zon, mendesak agar Menteri Agama Facrul Razi menghentikan rencananya untuk melakukan sertifikasi dai.Fadli menilai, rencana Menag tersebut telah menibulkan kecurigaan terhadap pemerintah tentang pembatasan dai.
"Rencana Sertifikasi Dai oleh Menteri Agama harusnya dihentikan. Menimbulkan kegaduhan dan kecurigaan bahwa pemerintah akan melakukan sensor dan pembatasan dai," tulis Fadli Zon melalui Twitter-nya, Minggu (6/9/2020).
Menurut Fadli, pemberian sertifikasi kepada pendakwah tak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh para penjajah dulu.
"Bertentangan dengan konstitusi. Ini mirip cara-cara kolonial penjajah dulu," sambung Fadli.
Sementara itu, pihak Kementerian Agama meluruskan ihwal isu sertifikasi dai yang menimbulkan kontroversi tersebut.
"Bukan sertifikasi penceramah, tetapi penceramah bersertifikat. Jadi tidak berkonsekuensi apapun," kata Direktur Jenderal Bimas Islam Kamaruddin Amin dalam Rapat Evaluasi Nasional Direktorat Penerangan Agama Islam di Jakarta sebagaimana dirilis situs Kementerian Agama.
Sekarang ini, Kementerian Agama sedang mempersiapkan penyelenggaraan program penceramah bersertifikat.
Program ini didesain melibatkan banyak pihak, antara lain: Lembaga Ketahanan Nasional, Badan Pembina Ideologi Pancasila, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Majelis Ulama Indonesia.
Kamaruddin menjelaskan program penceramah bersertifikat merupakan arahan Wakil Presiden Maruf Amin, yang juga ketua umum Majelis Ulama Indonesia.
Sementara keterlibatan BNPT untuk berbagi informasi tentang fenomena yang sedang terjadi di Indonesia dan di seluruh dunia.
"Kehadiran BPIP untuk memberikan pemahaman tentang Pancasila, hubungan agama dan negara. Sementara MUI dan ormas keagakaab adalah lembaga otoritatif dalam penguatan di bidang Agama," kata Kamaruddin. Program ini akan digelar untuk semua agama.
https://www.suara.com/news/2020/09/0...ah-dulu?page=2
Kalo berdasarkan perkataan si zonk ini....
Belanda hebat juga yakkkk...
Kebijakan kumpeni sampe di ikuti oleh arab saudi,mesir,turki dan malaysia...
Quote:
hanya ulama yang ditunjuk Kementerian Agama dan dari Al-Azhar yang diizinkan memberikan khotbah umum dan pelajaran agama di masjid-masjid atau tempat umum yang serupa.
Selain itu, disebutkan, hanya imam masjid Al-Azhar dan kementerian atau kantor mufti yang diizinkan untuk memakai turban dan jubah yang menjadi ciri imam Al-Azhar.
Imam masjid tak bersertifikat akan menghadapi hukuman berupa penjara sampai satu tahun dan denda hingga US$ 7000. Mengenakan atau merendahkan atribut Al-Azhar dengan cara apapun akan dihukum dengan cara yang sama.
MESIR....
Selain itu, disebutkan, hanya imam masjid Al-Azhar dan kementerian atau kantor mufti yang diizinkan untuk memakai turban dan jubah yang menjadi ciri imam Al-Azhar.
Imam masjid tak bersertifikat akan menghadapi hukuman berupa penjara sampai satu tahun dan denda hingga US$ 7000. Mengenakan atau merendahkan atribut Al-Azhar dengan cara apapun akan dihukum dengan cara yang sama.
MESIR....
Quote:
"Bercerminlah sebelum memberikan nasehat pada orang lain. Kami akan mengawasi siapapun yang mengajarkan Islam tanpa sertifikasi karena ajaran menyimpang dan ceramah yang mengandung unsur politik akan menjadi sarana meremehkan, menjelekkan, dan mengecam orang lain," ujar Sultan Ibrahim. "Hal-hal tersebut dapat membingungkan komunitas Muslim dan mengacaukan persatuan."
Malaysia
Malaysia
Quote:
Sertifikasi kepada mubalig, kata JK, juga ada di negara-negara Islam lainnya seperti Mesir, Tunisia, Aljazair, dan Arab Saudi. JK mengungkapkan seorang dai di Arab Saudi harus memiliki sertifikat jika hendak menyampaikan ceramah di Masjid.
sukakuda dan 28 lainnya memberi reputasi
29
4.3K
97
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
694KThread•58.3KAnggota
Tampilkan semua post
sunkistparadise
#23
dimana2 profesionalitas sebuah pekerjaan umumnya diukur salah satunya dengan sertifikasi. tp ya arab maklum saja kalau para "pemuka agama" mayo takut disertifikasi dengan berbagai alasan krn ketahuan kalau memang ga kompeten
MUI aja keluarin sertifikasi halal, kenapa pemuka agama ga boleh disertifikasi halal juga oleh pemerintah?
MUI aja keluarin sertifikasi halal, kenapa pemuka agama ga boleh disertifikasi halal juga oleh pemerintah?
rizaradri dan 3 lainnya memberi reputasi
4
Tutup