https://www.cnbcindonesia.com/market...egeri-sendiri

Jakarta, CNBC Indonesia - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) melemah tajam hari ini. Inkonsistensi kebijakan membuat investor seperti 'menghukum' rupiah.
Pada Rabu (2/9/2020) pukul 10:58 WIB, US$ 1 setara dengan Rp 14.790. Rupiah melemah 1,54% dibandingkan posisi penutupan perdagangan hari sebelumnya.
Depresiasi yang lebih dari 1% membuat rupiah secara sah dan meyakinkan menjadi mata uang terlemah di Asia. Berikut perkembangan kurs dolar AS terhadap mata uang Benua Kuning pada pukul 11:00 WIB:

Selepas kuartal II-2020 rupiah menjalani tren depresiasi. Sejak akhir kuartal II mata uang Tanah Air anjlok 4,16% di hadapan greenback. Lagi-lagi, kinerja rupiah adalah yang terburuk di Asia.

Setidaknya ada dua alasan mengapa rupiah 'terjun bebas' pada kuartal III-2020. Pertama adalah faktor teknikal. Pada kuartal sebelumnya, rupiah menguat tajam hingga belasan persen di hadapan dolar AS.

Oleh karena itu, pasti akan tiba saatnya investor akan mencairkan keuntungan yang memang sudah lumayan besar. Tekanan jual membuat rupiah cenderung melemah.
Kedua, sepertinya pelaku pasar menangkap sinyal yang kurang jelas soal kebijakan penanganan pandemi virus corona (Coronavirus Disease-2019/Covid-19), baik dari aspek kesehatan maupun ekonomi. Dari aspek kesehatan, Blavatnik School of Government Oxford University punya yang namanya Contaiment Health Index yang mengukur efektivitas pemerintah dalam meredam penularan virus yang awalnya menyebar di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Republik Rakyat China tersebut.

Per 2 September, skor Contaiment Health Index Indonesia adalah 56.44. Indonesia berada di peringkat enam dari 10 negara-negara anggota ASEAN.

Di bidang ekonomi, Economic Support Index Indonesia lebih ngenes lagi dengan skor 25. Skor Indonesia sama dengan Laos dan hanya lebih baik dibandingkan Brunei Darussalam.

Masih di bidang ekonomi, pelaku pasar juga merasakan inkonsistensi kebijakan. Misalnya dalam hal koordinasi para pengambil kebijakan.
Untuk mengatasi pandemi virus corona, pemerintah menggelontorkan stimulus fiskal ratusan triliun rupiah. Ini mengakibatkan defisit anggaran melebar hingga 6,35% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Dalam situasi yang penuh ketidakpastian, pembiayaan defisit yang naik luar biasa itu butuh sumber lain. Bank Indonesia (BI) pun diajak berkolaborasi dalam pembiayaan defisit atas nama berbagai beban alias burden sharing.

Dulu, haram hukumnya bagi BI untuk membiayai defisit fiskal karena bisa menyebabkan tambahan uang beredar yang menyebabkan risiko pelemahan nilai tukar rupiah. Padahal menjaga kestabilan nilai tukar rupiah adalah mandat utama BI. BI tidak boleh masuk ke pasar perdana obligasi pemerintah, hanya boleh melakukan aktivitas di pasar sekunder untuk kebutuhan stabilisasi nilai tukar.

Namun dalam kondisi luar biasa, dibuatlah aturan agar BI bisa masuk ke pasar perdana Surat Berharga Negara (SBN) yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 1/2020 yang kemudian diubah menjadi UU No 2/2020. Sejak boleh masuk pasar perdana hingga 18 Agustus, BI sudah membeli SBN senilai Rp 42,96 triliun.

Awalnya pelaku pasar menilai kebijakan ini penuh risiko, karena selain bisa menyebabkan tekanan inflasi dan nilai tukar, juga bisa mencederai independensi BI. Namun karena pasar berhasil diyakinkan bahwa kebijakan ini hanya ad hoc, one off, sekali pukul, kekhawatiran tersebut reda.
"Kesepakatan ini semestinya bersifat one-off. Memang ada risiko bisa berlanjut sampai 2021, tetapi kami mmeperkirakan itu tidak terjadi. Sebab, penyerapan belanja negara masih redah dan pasar masih bisa membiayai," sebut Anthony Kevin, Ekonom Mirae Asset, dalam risetnya.

Namun kemarin tersiar kabar bahwa ada kemungkinan BI tetap diminta berkontribusi dalam pembiayaan defisit setidaknya sampai 2022. Kepada para jurnalis media asing di Istana Bogor, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa jika pertumbuhan ekonomi tahun depan bisa berada di kisaran 4,5-5,5%, maka burden sharing mungkin tidak lagi dibutuhkan pada 2022. Pernyataan Jokowi bisa dimaknai bahwa masih ada peluang pemerintah akan meminta bantuan kepada BI untuk membiayai defisit anggaran setidaknya hingga 2022, andai pertumbuhan ekonomi di bawah target.

Awalnya pelaku pasar menilai kebijakan ini penuh risiko, karena selain bisa menyebabkan tekanan inflasi dan nilai tukar, juga bisa mencederai independensi BI. Namun karena pasar berhasil diyakinkan bahwa kebijakan ini hanya ad hoc, one off, sekali pukul, kekhawatiran tersebut reda.


"Kesepakatan ini semestinya bersifat one-off. Memang ada risiko bisa berlanjut sampai 2021, tetapi kami mmeperkirakan itu tidak terjadi. Sebab, penyerapan belanja negara masih redah dan pasar masih bisa membiayai," sebut Anthony Kevin, Ekonom Mirae Asset, dalam risetnya.
Namun kemarin tersiar kabar bahwa ada kemungkinan BI tetap diminta berkontribusi dalam pembiayaan defisit setidaknya sampai 2022. Kepada para jurnalis media asing di Istana Bogor, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa jika pertumbuhan ekonomi tahun depan bisa berada di kisaran 4,5-5,5%, maka burden sharing mungkin tidak lagi dibutuhkan pada 2022. Pernyataan Jokowi bisa dimaknai bahwa masih ada peluang pemerintah akan meminta bantuan kepada BI untuk membiayai defisit anggaran setidaknya hingga 2022, andai pertumbuhan ekonomi di bawah target.

#####


Tambahin sedikit, economic perseption yang dibuat cape2 sama pemerintah akhir2 ini jadi cuma sekedar omong kosong, apalagi setelah singapore dan malaysia open business,

pelemahan akan semakin jauh dan persepsi yang dibuat tanpa landasan akan rontok

Karena udah ada yg nebak bahwa datanya ga semuany dkasih ane tambahn datany dl dr sumber berita yg sama





Ya gt lah kadang2 memang kerjaannya ga buzzerp gak kadrun yg penting serang dl
Sesuai perintah tanpa baca tanpa mikir sikat dulu