Jakarta, CNBC Indonesia - Ketegangan Turki dan Yunani soal gas alam di Laut Mediterania Timur semakin memanas.

Kali ini, perebutan kekayaan alam di perairan Siprus dan Pulau Kreta membuat keduanya negara melancarkan latihan militer.

Yunani mengumumkan latihan militer dimulai Selasa (25/8/2020) ini. Kementerian Turki pun menanggapi dengan merencanakan latihan yang sama di waktu yang sama.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan Yunani bersifat manja. "Turki bahkan tidak akan mundur sedikit pun," tegasnya ditulis AFP.

Ia juga menyebut Yunani harus bertanggung jawab jika ada konflik yang terjadi di regional. "Mulai sekarang, Yunani akan bertanggung jawab pada semua konflik di kawasan, akan sangat dirugikan," katanya dikutip HurrietDaily.

Sementara itu, Jerman berinisiatif melakukan komunikasi dengan negara Eropa tersebut. Menteri Luar Negeri Heiko Mass dijadwalkan akan mengunjungi Athena dan Ankara.

Mass diagendakan bertemu Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis sebelum terbang ke Ankara untuk melakukan pembicaraan dengan mitranya dari Turki. Belum jelas apakah Erdogan akan menemui langsung Mass.

"Kami menangani ketegangan di sana dengan sangat serius," kata seorang juru bicara kementerian luar negeri Jerman kepada wartawan.

"Kami khawatir bahwa ketegangan dapat semakin membebani hubungan antara Turki dan Uni Eropa (UE) dan eskalasi lebih lanjut dapat menimbulkan konsekuensi yang serius."

Jerman saat ini memegang jabatan presiden UE. Juru bicara Kanselir Angela Merkel mengatakan penting untuk tetap berdialog dengan kedua belah pihak.

"Tujuannya agar Yunani dan Turki menyelesaikan masalah mereka satu sama lain secara langsung," kata juru bicara itu.

Konflik Turki dan Yunani terjadi kala kapal penelitian Turki Oruc Reis menjalankan survei seismik terkait eksplorasi sumber daya alam di Mediterania pada 12 Agustus lalu. Kapal itu bahkan dijaga ketat militer Turki.

Yunani meradang karena mengklaim sumber daya tersebut berada di landas kontinennya. Negara itu menyebut tindakan Turki ilegal yang melanggar hak kedaulatannya.

Al Monitor menyebut UE telah mengirimkan pesawat F-16 untuk memantau kedua negara. Prancis juga disebut menurunkan militer ke kawasan itu.