JAKARTA, HALUAN.CO -PT Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya akan membayar utangnya ke pemerintah dengan menggunakan aset. Namun pemerintah masih mempertimbangkan penawaran tersebut.

Mengapa ini penting: Lapindo belum melunasi utangnya ke pemerintah, padahal telah jatuh tempo sejak 10 Juli 2019.

Konteks: Hingga saat ini pembayaran utang yang dilakukan Lapindo baru sebesar Rp5 miliar pada Desember 2018 lalu. Padahal jumlah utang Lapindo mencapai Rp773,8 miliar dengan bunga 4 persen.

Apa katanya: “Mereka (Lapindo) memang usul dengan aset settlement, tapi kami belum jawab," kata Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Isa Rachmatarwata, dilansir CNBC, Jumat (24/7/2020).

Alasan belum setuju:

• Pemerintah belum memutuskan akan menerima aset tersebut atau tidak, karena ingin melihat terlebih dahulu apakah aset tersebut bisa dilakukan penilaian atau tidak.

• Pemerintah akan bekerja sama dengan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) untuk melakukan penilaian aset pekan depan. Hal ini untuk memastikan apakah aset tersebut masih memiliki nilai atau tidak.

“Karena aset yang mereka janjikan untuk diserahkan itu yang di Lapindo yang sekarang tertumpuk lumpur di atasnya. Saya harus tahu dulu itu bisa dinilai enggak, kalau bisa dinilai, nilainya ada nggak,” jelas Isa.



Berita Politik, Hukum dan Ekonomi Lainnya:
1. 14 Negara Diambang Jurang Resesi, Bagaimana Indonesia?
2. Lulusan Sarjana di Malang Jadi Kurir Narkoba Tanpa Tarif
3. Para Suami di Toba Lebih Suka Nongkrong di Warkop, Istri Kerja Sawah Sendirian
4. Hasto: Majunya Gibran sebagai Bukti PDIP Partai Terbuka kepada Kaum Muda
5. Soal Pesangon Dihapus di RUU Ciptaker, DPR Beri Penjelasan