Menarik buat dianalisa jalan panjang menuju pemilu 2024. Sejarah politik di Indonesia ngak terlepas dari dua kekuatan besar, kubu nasionalis vs kubu agamis, dimulai sejak era tahun 50 dan 60 sampai 2019 kemarin. 

Kaum agamis sejauh ini belum pernah benar² merasakan tampuk kekuasaan sejak di era Presiden Soekarno sampai di era Jokowi, tapi kaum agamis hampir meraih tampuk kekuasaan di era Gus Dur yang disetir Amien Rais ( Sebagai Ketua MPR kala itu ), tapi kubu Nasionalis berhasil melawan dan kembali merebut kekuasaan lewat Megawati. Kekuasan Gus Dur terlalu singkat sehingga aktivis islam tidak mampu meletakkan, mengubah sekuralisme di tubuh pemerintah.

Soekarno simbol kaum nasionalis, sementara Soeharto menggunakan kekuatan militer untuk menopang ideologi pembangunan dan paham sekular pragmatism untuk melawan ideologi agama. Di era Megawati, dia masih belum mampu menjadi lokomotif perubahan sesuai nafas kaum nasionalis. Dari segi ekonomi, Megawati justru lebih liberal dibanding Soeharto dengan melakukan privatisasi terhadap sejumlah BUMN yang menguasai hajat hidup orang banyak, ngikutin IMF.

10 tahun era SBY semakin jauh dari warna nasionalis maupun agama. Dengan mengusung slogan nasional demokrat, tapi kebijakan-kebijakan mengikuti pasar kala itu dan pondasi ekonominya jauh dari kemandirian yang menjadi roh ideologi Pancasila.

Terpilihannya Jokowi sebagai Presiden ke-7, baik dari kubu nasionalis maupun agama sama² pesimis. Jokowi dianggap tidak memiliki modal politik yang kuat karena hanya petugas partai, Sebagian menilai nasionalisme Jokowi kalah dibanding Prabowo Subianto, bahkan di kasus BG, jelas Megawati ngak percaya sama Jokowi. Sementara kubu agama dibawah komando Amien Rais pesimis Jokowi bisa mengatasi munculnya paham-paham yang menjadi musuh mereka, terutama komunis dan munculnya pengusaha² baru dari kalangan Tionghoa mengancam para saudagar² Muhammadiyah.

Tidak mengherankan jika di awal kekuasaannya Jokowi mendapat rongrongan dari kedua kubu. Terlebih ketika Jokowi menampakkan diri sebagai sosok liberal yang menjunjung tinggi kapitalisme di mana pasar dibuka sebebas-bebasnya tanpa ada lagi proteksi dari pemerintah disertai penghapusan subsidi di segala sektor. Jokowi sangat gandrung pada pelibatan swasta sebagai pengendali ekonomi dan menimbun hutang untuk membangun infrastruktur yang- salah satunya, bertujuan memanjakan para pemilik modal. Alhasil Jokowi ngak berdaya melawan mafia migas dan pangan.

Amien Rais berhasil mempolitisir kebijakan Jokowi sebagai ancaman terhadap Islam sehingga ulama-ulama nonpartisan ikut bergerak. Kelompok Rizieq Syihab dan ulama-ulama puritan yang mengedepankan massa sebagai alat tekan, yang semula dimusuhi kelompok Islam tradisional maupun moderat, mendadak mendapat panggung.

Jika sebelumnya gerakan seperti ormas FPI hanya terbatas pada perjuangan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, kini memiliki akses untuk berbicara di pentas nasional dengan mengusung isu-isu politik strategis. Tema perjuangannya bergeser dratis. 

Jangan remehkan Anies Baswedan yang mana saat ini menjadi simbol perjuangan kaum agamis. Pemutaran film Pengkhianatan G30S/PKI adalah contoh bagaimana kaum nasionalis kedodoran menghadapi kembalinya alat propaganda Orde Baru yang menenggelamkan ketokohan Soekarno dengan isu PKI. Para pengusung ideologi agama gempita menyambut pemutaran film yang diprakarsai Panglima TNI (saat itu) Jenderal Gatot Nurmantyo bukan karena mengidolakan Soeharto atau ingin memuja Angkatan Darat, tetapi menjadikannya sebagai alat pembenar bahwa kaum nasionalis identik dengan komunis!

Kekalahan jagoan PDIP di wilayah-wilayah dengan mata pilih besar, terutama DKI Jakarta pada Pilkada 2017/menjadi bukti bagaimana kaum nasionalis dijadikan bulan-bulanan dengan isu-isu panas berbasis agama. Kekalahan jagoan PDIP di Jakarta bukan karena sikap rasis warga Jakarta, tetapi kegagalan kubu nasionalis mengendalikan isu-isu tersebut.

Meski dihajar dengan isu PKI dan diragukan keislamannya, namun Jokowi tetap bisa menang baik saat Pilgub maupun Pilpres. Salah satu penyebabnya karena Jokowi mampu membangun isu yang tidak kalah dramatis. Para pendukung Jokowi (saat itu) tidak meladeni "perang" di wilayah yang diciptakan lawan, tetapi mengalihkannya dengan menciptakan medan baru yang benar-benar dikuasainya.

2024 bisa jadi kekuasaan jatuh dan jadi milik kaum agamis, jika para pengikut kaum nasionalis ( Jokowi dan Prabowo ) tidak bisa segera keluar dari gelanggang konfrontatif yang diciptakan lawan-lawan politiknya, selain diantara Megawati dan Surya Paloh masih saling egois.

Jokowi punya pendukungnya sendiri, 2024 Jokowi sudah ngak bisa ikutan nyapres lagi.

Kalau 2024 ngak ingin kekuasaan jatuh ke tangan kaum agamis maka Jokowi dan kaum Nasionalis masih bisa memanfaatkan Prabowo buat mempertahankan garis nasionalisnya.

Tinggal Jokowi dan loyalisnya aja mau mendorong siapa Capres yang sejiwa dengan mereka sendiri.