WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok ikut bersuara soal reklamasi Ancol atau Dunia Fantasi ( Dufan) yang tengah ramai dibicarakan.

Izin reklamasi itu diberikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Yang menjadi perbincangan publik, yakni hal itu tidak sejalan dengan janji kampanye Anies Baswedan yang akan menolak reklamasi.

Tapi pada kenyataannya, ia malah memberikan izin reklamasi di kawasan Jakarta Utara tersebut.

Ahok mengatakan, rencana reklamasi Ancol dan Dufan ini seharusnya tak ada hubungannya dengan proyek Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI).

Padahal sebelumnya, Anies Baswedan menyebut kalau alasannya memberikan izin itu yakni untuk menyelamatkan warga Jakarta dari Banjir

Hal ini disampaikan Anies Baswedan dalam video yang diunggah di Akun Youtube Pemprov DKI.

"Apa yang sedang terjadi di kawasan Ancol yang terjadi ini berbeda dengan reklamasi yang alhamdulillah sudah kita hentikan dan menjadi janji kita pada masa kampanye itu," ucap Anies Baswedan, Sabtu (10/7/2020).

Menurut dia, Jakarta merupakan daerah yang memiliki ancaman banjir karena ada kurang lebih 30 waduk dan 13 sungai yang mengalami pendangkalan atau sedimentasi.

Total panjang sungai di Jakarta kurang lebih 400 kilometer. Sehingga waduk dan sungai itu perlu dikeruk.

"Ada lebih dari 30 waduk dan secara alami mengalami sedimentasi. Karena itulah kemudian Waduk sungai itu dikeruk terus-menerus dan lumpur hasil kerukan itu di kemana kan? Lumpur itu kemudian ditaruh di kawasan Ancol," kata dia.

Anies Baswedan mengklaim bahwa proses yang dilakukan ini adalah untuk melindungi warga Jakarta dari bencana banjir yang menjadi momok di Ibu Kota.

Namun hal itu tampaknya tidak satu pandangan dengan Ahok.

Menurut Ahok, rencana reklamasi Ancol dan Dufan ini seharusnya tak ada hubungannya dengan proyek Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI).

Dilansir dari Kompas.com, Senin (13/7/2020), JEDI merupakan proyek darurat penanggulangan banjir di Jakarta teemasuk pembangunan tanggul sepanjang 30 Km di kawasan pantai utara Jakarta.

Sementara rencana reklamasi di Ancol yang telah diizinkan Anies Baswedan merupakan proyek perluasan daratan kawasan itu wisata itu.

Ahok mengemukakan hal itu saat diminta tanggapan terkait pernyataan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menyebutkan bahwa reklamasi tersebut dilakukan dengan memanfaatkan hasil kerukan sungai pada proyek JEDI.

"Reklamasi ya reklamasi. JEDI ya JEDI. Hanya kebetulan JEDI disyaratkan ada tempat pembuangan (material hasil kerukan sungai dan waduk). Pas waktu itu ada kepres (keputusan presiden) dan perda mau bangun pulau reklamasi," kata Ahok saat dihubungi Kompas.com, Senin (13/7/2020).

Ahok, yang kini jadi komisaris utama Pertamina, mengatakan reklamasi tak bisa dilakukan bila hanya menggunakan lumpur sungai hasil kerukan proyek JEDI.

"Yang aku tahu jika mau reklamasi enggak bisa pakai lumpur buangan kerukan sungai. Harus ada pasir lautnya jika reklamasi," ujar dia.

Pada proyek JEDI, Bank Dunia sebagai pememberi pinjaman untuk membiayai proyek tersebut meminta adanya tempat penampungan hasil kerukan.

Kawasan perairan Ancol pun dipilih sebagai lokasi penampungan.

Namun hal itu tidak terkait dengan proyek reklamasi untuk perluasan lahan Ancol.

"JEDI itu kebetulan ada proyek reklamasi dan MRT dulu sekalian buang kesana. Kalau bahan kerukan JEDI itu tidak bagus untuk reklamasi. Hanya karena disyaratkan Bank Dunia harus ada tempat pembuangan. Jadi dimanfaatkan," kata Ahok.

Anies Baswedan telah menerbitkan izin reklamasi untuk perluasan kawasan Taman Impian Jaya Ancol dan Dunia Fantasi.

Izin ini tercantum dalam surat Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020.

Karena banyak kritikan, Anies Baswedan pun akhirnya buka suara.

Ia menyatakan bahwa apa yang sedang dikerjakan di kawasan Ancol berbeda dengan rencana reklamasi 17 pulau yang sebagian izinnya telah dicabut lagi.

"Apa yang sedang terjadi di kawasan Ancol, yang terjadi ini berbeda dengan reklamasi yang alhamdulillah sudah kita hentikan dan menjadi janji kita pada masa kampanye itu," kata Anies Baswedan, Sabtu lalu.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jarta, Saefullah mengemukakan, dari laporan JEDI, material hasil kerukan dari waduk-waduk dan sungai-sungai itu ada 3.441.870 m kubik.

Saat ini, lumpur yang dibuang dan dengan sendirinya mengeras serta menghasilkan tanah atau daratan telah mencapai luas 20 hektar.

"Penumpukan tanah tersebut pada akhirnya akan membentuk area baru karena proses pemadatan yang dilakukan untuk menjaga agar tanah tidak tercecer ke dasar laut secara tidak teratur," ujar Saefullah.

https://wartakota.tribunnews.com/amp...da-dengan-jedi

Wan abud bisa reklamasi hanya dengan lumpur. Logikamu dimana boed? Tipu tipu