Suara.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin rapat soal Konsolidasi Data Kemiskinan di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (25/6/2020). Dalam kesempatan itu, Ma'ruf memberikan arahan soal pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) termasuk meminta adanya tim pengawas.

Ma'ruf mengatakan pemutakhiran DTKS itu bisa dilakukan melalui verifikasi lapangan secara nasional. Bahkan menurutnya memperbarui data kemiskinan bisa menggunakan metodologi yang sempat dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2015.

"Termasuk dilakukannya Forum Konsultasi Publik (FKP) di tingkat desa atau kelurahan," kata Ma'ruf dalam keterangan tertulisnya, Kamis (25/6/2020).

Ma'ruf menuturkan, verifikasi tersebut membutuhkan data awal yang berasal dari DTKS sebelumnya dan data yang sudah terkumpul dari berbagai daerah.

Guna menunjang langkah tersebut, Maruf menyebut perlu dibangun mekanisme pendaftaran mandiri untuk melengkapi pemutakhiran besar tingkat nasional sekaligus menjadi alat pemutakhiran dinamis.

Baca Juga: CEK FAKTA: Benarkah Wapres Maruf Amin Minta Rakyat Ikhlaskan Dana Haji?

Ma'ruf menegaskan, data sangat berharga bagi suatu negara sehingga memerlurkan tata kelola pengawasan yang baik. Ia sempat mendengar sebelumnya aempat ada kelompok kerja (Pokja) Data.

Ma'ruf pun ingin agar Pokja Data itu juga kembali dihadirkan. Meski tidak perlu dibentuk secara formal, namun ia ingin Pokja Data tersebut hadir untuk memastikan pengelolaan dan keakuratan DTKS sebelum sah digunakan.

"Saya mendengar dulu ada yang disebut dengan Pokja Data. Saya ingin ada semacam tim pengawas, apapun itu namanya, tidak perlu terlalu formal. Tim inilah yang bertugas memastikan kebijakan pengelolaan dan keakuratan DTKS sebelum DTKS ditanda tangani oleh Menteri Sosial. Silahkan Menko PMK dan para menteri untuk memikirkannya," kata dia.

Baca Juga: Wapres Maruf Dicoret-coret saat Jadi Pembicara, Begini Reaksi UIN Malang

Selain itu Maruf juga mengingatkan terkait pemutakhiran data, pendaftaran mandiri, maupun dalam penyaluran bantuan sosial itu sendiri, tidak terlepas dari teknologi informasi. Teknologi informasi disebutnya juga tidak terlepas dari ketersediaan jaringan internet.

link


Ma'ruf menegaskan, data sangat berharga bagi suatu negara sehingga memerlurkan tata kelola pengawasan yang baik. Ia sempat mendengar sebelumnya aempat ada kelompok kerja (Pokja) Data.