Gerindra: Kalau Poyuono Tak Hadir Sidang MK Partai, Prabowo Ambil Langkah

Jakarta -

Jadwal sidang untuk salah satu Wakil Ketua Umum (Waketum) Gerindra, Arief Poyuono, terkait isu 'PKI dimainkan kadrun' telah ditetapkan Mahkamah Kehormatan (MK) DPP Gerindra. Partai Gerindra meminta Poyuono menghadiri sidang tersebut.

"Kita kan menghormati haknya sebagai seorang kader untuk dimintakan keterangannya atau klarifikasinya di Mahkamah Partai. Sebagai kader yang baik, sebaiknya melakukan klarifikasi dong, sebaiknya menghadiri klarifikasi dong," kata Waketum Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, kepada wartawan, Sabtu (20/6/2020).

Untuk diketahui, jadwal sidang klarifikasi Arief Poyuono dijadwalkan akan digelar pada Selasa, 23 Juni 2020. Ketua DPD Gerindra Sumbar Andre Rosiade yang juga pernah dipanggil Mahkamah Partai menyarankan Poyuono dipecat kalau tak hadir.

Menanggapi saran itu, Dasco mengatakan usulan pemecatan tidak bisa diberikan melalui media. Namun, menurut Dasco, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto akan mengambil langkah sesuai AD/ART partai jika Poyuono tak hadir dalam sidang klarifikasinya.

"Soal usulan pemecatannya itu ya nggak bisa usulan pemecatan dilakukan lewat media. Tindakan dilakukan atau tidak dilakukan itu tunggu keputusan rekomendasi atau keputusan dari Mahkamah Partai. Jadi tindakan itu baru bisa diambil kalau sudah ada hasil persidangan. Itu kalau dia datang, hasil persidangan kalau dia datang," jelas Dasco.

"Kalau dia tidak datang, setelah dipanggil secara patut, maka sesuai dengan peraturan yang ada di Partai Gerindra, maka Ketua Umum atau Ketua Dewan Pembina yang akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu. Langkah-langkah yang dianggap perlu itu tentunya sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga," imbuhnya.

Dasco menjelaskan pemanggilan terhadap Poyuono karena dirinya yang bukan juru bicara resmi partai dinilai menyalahi kode etik dalam membuat pernyataan. Menurut Dasco, ada pakem khusus di internal Gerindra dalam menyampaikan pernyataan mewakili partai.

"Memang Partai Gerindra adalah partai koalisi, namun dalam melakukan pembelaan terhadap pemerintah atau kepala negara juga ada tata cara atau strategi yang sudah digariskan oleh Ketua Umum atau Ketua Dewan Pembina kami. Tidak lantas kemudian mengeluarkan statement yang membela (pemerintah), namun menyerang pihak-pihak lain," tegas Dasco.

Menurut Dasco, sudah ada aturan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan kader Gerindra dalam membuat pernyataan. Pemanggilan Poyuono disebutnya karena dia tak memenuhi aturan tersebut.

"Ada hal yang boleh, ada hal yang tidak (boleh) yang sudah digariskan oleh Ketua Umum kami, yang pada prinsipnya sebagai partai koalisi, harus membela program pemerintah, harus membela Presiden, tapi dengan tata cara yang telah digariskan. Oleh karena yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi pakem itu, sehingga yang bersangkutan kemudian diminta klarifikasinya ke Majelis Kehormatan," ujar Dasco.

Sebelumnya diberitakan, sidang terhadap Arief Poyuono terkait komentar isu kebangkitan PKI dimunculkan 'kadrun' dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 23 Juni 2020, di kantor DPP Partai Gerindra. Ketua DPD Gerindra Sumbar Andre Rosiade menyarankan Poyuono dipecat kalau tak hadir.

"Seandainya Saudara Arief Poyuono tidak mau menghadiri pemanggilan, saya usulkan agar diberikan sanksi pemecatan," sebut Andre dalam akun Twitternya, Jumat (19/6).

Masalah ini bermula ketika Poyuono berbicara soal isu kebangkitan PKI dalam sebuah wawancara yang ditayangkan di YouTube. Poyuono ditanyai soal pandangannya mengenai isu kebangkitan PKI. Poyuono lalu ditanya siapa yang memunculkan isu kebangkitan PKI ini. Dia menyinggung soal 'kadrun'.

"Yang pasti ini adalah kadrun, kadrun-kadrun ya yang pasti. Yang kedua mungkin orang-orang yang tidak menginginkan adanya perdamaian di Indonesia, selalu ingin mengacau yang selalu ingin mendiskreditkan pemerintah yang sah dan konstitusional dengan isu-isu PKI," sebut Poyuono.

Pernyataan Poyuono ini menimbulkan kontroversi. Tagar #TenggelamkanGerindra sempat menjadi trending topic di Twitter gara-gara Poyuono.
sumber

*************

Bodoh kalau Gerindra sampai memecat Arief Poyuono. Kader Gerindra ini adalah satu-satunya kader yang bisa memecah kebuntuan antara Kubu Jokowi dengan Kubu Prabowo pasca pilpres. Cuma dia yang bisa mencairkan suasana kaku ditengah perseteruan antara kedua kubu. Berbeda dengan kader Gerindra yang lain yang terkesan angkuh dan terkesan selalu ingin merasa benar. Apalagi beberapa petinggi Gerindra selalu mbalelo dengan sikap Prabowo yang lebih banyak diam dan jarang memberi pernyataan. Sebut saja, dari Fadli Zon, Habiburahman, dan lain-lain.

Arief Poyuono adalah modal Gerindra untuk memoles perbedaan dan menghilangkan kesan bahwa Partai Gerindra adalah partai yang kaku, penuh dengan nuansa militer.
Arief Poyuono ini lebih sipil dari sipil. Lebih lucu dari pelawak. Bahkan marahnya aja lucu, apalagi kalau senang? Sekelas komika ecek-ecek macam Doraemon sih lewatlah. Mungkin dia hanya bisa disejajarkan dengan Cak Lontong. Lihat saja, mana pernah kita melihat Cak Lontong marah? Keduanya juga tidak baperan. Benar-benar menjalankan fungsinya sebagai komika dan komedian. Bedanya cuma, kalau Arief Poyuono jadi pelawak di partrai, Cak Lontong jadi pelawak di panggung.

Ketika Arief Poyuono mengatakan hal yang sebenarnya, seharusnya para petinggi Gerindra sadar diri. Nyatanya hampir 100% yang selalu teriak-teriak isu komunis atau PKI orangnya ya itu-itu juga, para kadrun keblinger.

Lantas apa yang ditakutkan oleh Gerindra? Takut para kadrun yang diwakili oleh ormas-ormas kemarin sore itu tidak memilih Gerindra? Wew, jangan salah. Tanpa seorang Arief Poyuono, Gerindra memang tengah digembosi oleh mantan pendukung-pendukungnya yang sakit hati dengan langkah Prabowo menerima pinangan Jokowi menjadi salah satu Menteri andalannya. Termasuk juga para pendukung yang memang menyimpan sakit hati tak berkesudahan dengan Jokowi.

Arief Poyuono adalah modal Gerindra untuk kembali kekhitahnya sebagai partai Nasionalis yang mengedepankan Kebhinnekaan. Partai yang tidak pragmatis. Partai yang mengedepankan logika, tidak asal bacot macam salah satu kadernya yang mau terjun dari puncak Monas tapi sampai sekarang tidak dilakukan juga. Yang macam burung blekok tapi merasa ganteng.

Sejujurnya, setelah Prabowo mau bergabung dengan Jokowi dalam kabinet, sebenarnya banyak pendukung partai Nasionalis yang berpaling kepada Prabowo dan siap memenangkan Gerindra. Ini untuk memberi perlawanan dan tamparan kepada para kadrun yang selalu membawa-bawa agama dalam politik praktis.

Arief Poyuono itu manusia langka. Bukan pelawak tapi ucapannya lebih pelawak dari pelawak itu sendiri yang masuk partai dan jadi anggota Dewan.

Meskipun suara partai itu sifatnya tegak lurus dalam satu komando, selayaknya suara-suara yang jujur jangan diberangus.

Dan ini yang terpenting. Kalau benar ucapan Arief Poyuono dianggap akan mengganggu perolehan suara Gerindra lalu Prabowo sampai mengeluarkan keputusan memecat Arief Poyuono gara-gara ucapan kadrun, artinya Prabowo memang berharap mendapat dukungan kembali dari para kadrun yang sekarang ini selalu memojokan dirinya, menihilkan usahanya demi negeri ini, meskipun hal itu akan sia-sia. Artinya juga, Prabowo lebih tunduk pada kemauan segelintir pimpinan Gerindra yang selama ini memang terkesan berkawan dengan para kadrun.

Begitu.