JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Dosen Pemikiran Politik Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Din Syamsudin menyampaikan pandangannya terkait polemik pemakzulan Presiden yang belakangan ramai diperbincangkan.

Din mengatakan secara teori politik Islam, pemakzulan bisa dilakukan. Pernyataan Din ini menuai tanggapan dari nitizen.

Salah seorang nitizen dalam akun twiternya menyarankan agar Din Syamsuddin tidur menggunakan pempers, agar mimpinya lebih panjang.

"Pak Din aku saranin bobonya pake pempers yaa... Biar mimpinya Iebih panjang," kata akun Putri Cebong, Selasa (9/6/2020).

Sebelumnya dalam sebuah acara diskusi bertajuk 'Menyoal Kebebasan Berpendapat dan Konstitusionalitas Berpendapat' yang digelar Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (Mahutama) pada Senin (1/6/2020), Din mengatakan secara teori politik Islam, pemakzulan bisa dilakukan.

Teori ini berdasarkan pendapat Abu Al-Hasan Al Mawardi atau yang akrab disebut Al-Mawardi, seorang ahli fiqih dari Iraq yang hidup pada tahun 1.058 Masehi.

"(Menurut Al-Mawardi) Jika seorang pemimpin sudah tidak berlaku adil, berarti tidak mampu menciptakan keadilan di tengah masyarakatnya hanya menciptakan satu kelompok lebih kaya daripada yang lain pada kesenjangan sosial ekonomi. Katakanlah indikatornya indeks dalam sebuah negara, ini sangat asasi sekali, karena itu adalah syarat utama dari seorang pemimpin. Maka jika itu hilang atau berkurang Adamul Adli (tidak bisa adil) itu syarat sudah dapat dilakukan pemakzulan," ujar Din dalam diskusi tersebut.

Selain merujuk pada pendapat penulis Kitab Al-Ahkam Al-Sultaniah tersebut, Din mengatakan bahwa Imam Al-Ghozali juga memiliki pendapat serupa terkait masalah pemakzulan seorang pemimpin.

"Imam Al-Ghozali menyetujui bahkan memungkinkan adanya permakzulan pemimpin itu, dalam istilah beliau jika ada alzulmu, sama tadi dengan almawardi, ketidakdilan atau kezaliman, terutama orientasi represif, diktatorship," tuturnya.

Pendapat seperti ini semestinya tak perlu ditanggapi secara keras oleh pihak pendukung Presiden. Karena, kebebasan mengutarakan pendapat dijamin negara.

Oleh karenanya, Din menyayangkan jika diskusi akademik yang kemarin digelar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada bertajuk pemecatan Presiden gagal dilaksanakan, dan berujung pada ancaman.

"Terus terang kita terganggu jika ada rezim yang cenderung otoriter represif dan anti kebebasan berpendapat," ungkapnya.

Untuk diketahui, sebuah acara diskusi yang digelar FH UGM bertajuk 'Persoalan Pemecatan Presiden di tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan' terpaksa dihentikan akibat ada pihak yang tak ingin acara diskusi tersebut digelar karena dinilai memojokkan pemerintah.

Terkait hal ini, Dekan FH UGM, Prof Sigit Riyanto dalam keterangannya mengatakan meski telah melakukan klarifikasi dan permintaan maaf, pada tanggal 28 Mei 2020 malam, teror dan ancaman mulai berdatangan kepada nama-nama yang tercantum di dalam poster kegiatan: pembicara, moderator, serta narahubung.


Sebut Pemakzulan Presiden Bisa Dilakukannya, Nitizen Saranin Din Bobo Pakai Pempers

Dengerin nih, hey cebong betina. Laskar dan KOKAM akan memburu kamu. Prof. Dr. KH. Din Syamsudin adalah salah satu ulama panutan kami. Jangan coba-coba kamu dan kelompokmu menghinakannya. 

Prof. Dr. KH. Din Syamsudin itu orang tua kami yang sangat kami hormati.  Cebong betina antek neo-PKI jangan asal ngablak mulut kamu itu. 

Beliau hanya menjelaskan pendapat ahli fiqh Abu Al-Hasan Al Mawardi dalam kitabnya yang berjudul al-Ahkam al-Sultania. Memang disebutkan bahwa Khalifah yang tidak adil harus dimakzulkan. 

Syarat disebut Khalifah yang baik adalah adil, berilmu dan paham dalam berijtihad dibidang hukum (Islam) dan pengelolaannya, sehat mental, fisik, berwawasan luas, memiliki keberanian dan ketegasan untuk melindungi umat untuk menumpas musuh Islam.

Ngaca loe semua, apakah junjungan kalian memenuhi syarat-syarat tersebut diatas? Boro-boro melindungi umat untuk menumpas musuh Islam. HTI dibubarkan, para Habaib dan Mujahid kami kalian kriminalisasi dan penjarakan.