- Beranda
- The Lounge
Warga Desa yang Miskin Belum Pernah Dapat Bansos, Salah Pemerintah Desa?
...
TS
ibnutiangfei
Warga Desa yang Miskin Belum Pernah Dapat Bansos, Salah Pemerintah Desa?
Assalamu’alaikum Wr. Wb, halo gansis sejagad kaskus…Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah swt, tetap dalam kondisi sehat lahir batin. Dan juga sehat dompetnya
meskipun musibah corona menghancurkan sektor perekonomian kita. Oh iya, masih dalam suasana lebaran tak lupa ane ucapkan Taqabbalallahu minna wa minkum, Selamat hari raya Idul Fitri buat gansis yang merayakannya.
Dalam bahasan thread kali ini, ane ingin menyampaikan uneg-uneg yang mungkin telah menjadi permasalahan kita bersama. Masih ada kaitannya dengan wabah Covid 19 yang hingga kini belum juga menunjukkan akan hilang dari negeri ini, sektor ekonomi merupakan sektor yang paling terkena dampaknya selain sektor kesehatan. Banyak perusahaan besar yang terpaksa merumahkan karyawannya. Belum lagi UKM-UKM yang jatuh karena tak luput dari buruknya perputaran roda ekonomi bangsa Indonesia. Semua terkena dampaknya, semua terkena imbasnya, baik mereka yang tinggal di kota maupun di desa. Sudah banyak bantuan-bantuan dari pemerintah yang disalurkan untuk mereka yang terkena langsung dampak Covid 19, baik berupa uang tunai maupun berupa sembako.
Khusus untuk mereka yang tinggal di desa, pemerintah meluncurkan program bansos berupa BLT yang diambil dari anggaran dana desa. Penerimanya adalah mereka yang terkategori miskin dan belum pernah menerima jenis-jenis bantuan lainnya (seperti PKH, BPNT dan program kartu prakerja). Namun, (lagi-lagi mungkin ini permasalahan klasik yang hingga kini belum juga terselesaikan) ternyata masih ada juga warga desa yang terkategori miskin belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah sama sekali. Mengapa bisa seperti itu?
meskipun musibah corona menghancurkan sektor perekonomian kita. Oh iya, masih dalam suasana lebaran tak lupa ane ucapkan Taqabbalallahu minna wa minkum, Selamat hari raya Idul Fitri buat gansis yang merayakannya.Dalam bahasan thread kali ini, ane ingin menyampaikan uneg-uneg yang mungkin telah menjadi permasalahan kita bersama. Masih ada kaitannya dengan wabah Covid 19 yang hingga kini belum juga menunjukkan akan hilang dari negeri ini, sektor ekonomi merupakan sektor yang paling terkena dampaknya selain sektor kesehatan. Banyak perusahaan besar yang terpaksa merumahkan karyawannya. Belum lagi UKM-UKM yang jatuh karena tak luput dari buruknya perputaran roda ekonomi bangsa Indonesia. Semua terkena dampaknya, semua terkena imbasnya, baik mereka yang tinggal di kota maupun di desa. Sudah banyak bantuan-bantuan dari pemerintah yang disalurkan untuk mereka yang terkena langsung dampak Covid 19, baik berupa uang tunai maupun berupa sembako.
Khusus untuk mereka yang tinggal di desa, pemerintah meluncurkan program bansos berupa BLT yang diambil dari anggaran dana desa. Penerimanya adalah mereka yang terkategori miskin dan belum pernah menerima jenis-jenis bantuan lainnya (seperti PKH, BPNT dan program kartu prakerja). Namun, (lagi-lagi mungkin ini permasalahan klasik yang hingga kini belum juga terselesaikan) ternyata masih ada juga warga desa yang terkategori miskin belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah sama sekali. Mengapa bisa seperti itu?
Quote:
Data Penerima Bansos Merupakan Data Lama yang Entah Kapan Akan Diperbarui
Ane dapat cerita dari aparat pemerintah desa, bahwa data yang digunakan untuk menentukan siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah ternyata menggunakan data lama dari kemensos tahun 2015. Jika dirunut hingga sekarang ini tahun 2020, berarti sudah lima tahun data yang digunakan belum berubah. Padahal yang namanya roda kehidupan itu dinamis, selalu berubah-ubah. Misalkan, ada warga desa dulunya tahun 2015 masih terkategori miskin sehingga dimasukkan ke dalam data tadi, belum tentu juga lima tahun kemudian masih tetap miskin. Karena bisa jadi warga desa yang tadinya miskin berubah 360 derajat menjadi kaya raya. Begitupula sebaliknya, warga desa yang tadinya kaya raya di tahun 2015 sehingga tidak masuk data, beberapa tahun kemudian menjadi jatuh miskin. Perubahan status sosial dari miskin menjadi kaya, dari kaya menjadi miskin tidak harus terjadi dalam kurun waktu beberapa tahun. Karena boleh jadi hanya dalam hitungan waktu beberapa bulan saja semuanya bisa berubah.
Ane dapat cerita dari aparat pemerintah desa, bahwa data yang digunakan untuk menentukan siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah ternyata menggunakan data lama dari kemensos tahun 2015. Jika dirunut hingga sekarang ini tahun 2020, berarti sudah lima tahun data yang digunakan belum berubah. Padahal yang namanya roda kehidupan itu dinamis, selalu berubah-ubah. Misalkan, ada warga desa dulunya tahun 2015 masih terkategori miskin sehingga dimasukkan ke dalam data tadi, belum tentu juga lima tahun kemudian masih tetap miskin. Karena bisa jadi warga desa yang tadinya miskin berubah 360 derajat menjadi kaya raya. Begitupula sebaliknya, warga desa yang tadinya kaya raya di tahun 2015 sehingga tidak masuk data, beberapa tahun kemudian menjadi jatuh miskin. Perubahan status sosial dari miskin menjadi kaya, dari kaya menjadi miskin tidak harus terjadi dalam kurun waktu beberapa tahun. Karena boleh jadi hanya dalam hitungan waktu beberapa bulan saja semuanya bisa berubah.
Quote:
Berapa Lama Waktu Idealnya Pembaruan Data Penerima Bansos?
Kalau menurut ane sih idealnya setiap bulan ada pembaruan data penerima bansos. Tapi, ane yakin bakal berat sekali bagi kemensos mengingat tugasnya banyak tak hanya mengurusi seputar data penerima bansos saja. Paling tidak setiap tiga atau empat bulanan ada pembaruan data. Jangan menunggu sampai bertahun-tahun, karena datanya sudah pasti tidak akan valid. Sering ane baca berita orang yang terbilang kaya tapi masih menerima bantuan dari pemerintah. Sedangkan orang miskin justru tidak tersentuh bantuan sama sekali. Ada lagi berita orang yang sudah meninggal kok masih terdata sebagai penerima bantuan sosial. Penyebabnya tentu saja karena data yang digunakan masih data yang lama.
Kalau menurut ane sih idealnya setiap bulan ada pembaruan data penerima bansos. Tapi, ane yakin bakal berat sekali bagi kemensos mengingat tugasnya banyak tak hanya mengurusi seputar data penerima bansos saja. Paling tidak setiap tiga atau empat bulanan ada pembaruan data. Jangan menunggu sampai bertahun-tahun, karena datanya sudah pasti tidak akan valid. Sering ane baca berita orang yang terbilang kaya tapi masih menerima bantuan dari pemerintah. Sedangkan orang miskin justru tidak tersentuh bantuan sama sekali. Ada lagi berita orang yang sudah meninggal kok masih terdata sebagai penerima bantuan sosial. Penyebabnya tentu saja karena data yang digunakan masih data yang lama.
Quote:
Pemerintah Desa Berperan Dalam Usulan Data Penerima Bansos
Masih dari cerita aparat pemerintah desa ane ya gansis. Meskipun data penerima bansos yang digunakan berasal dari kemensos, tak henti-hentinya dari pihak pemerintah desa mengajukan usulan ke kemensos untuk mengubah data-data penerima bansos. Karena pihak yang paling memahami kondisi warga desanya adalah tentu saja pemerintah desa itu sendiri bukan dari pihak kemensos. Namun entah mengapa usulan-usulan tersebut tak semuanya diterima, bahkan tak sedikit yang ditolak dengan berbagai alasan tentunya. Kalau sudah seperti ini, pemerintah desa tak mampu berbuat banyak. Dan endingnya harus siap-siap menghadapi nyinyiran warga, bullyan warga, bahkan tak sedikit yang menggunakan kekerasan fisik.
Masih dari cerita aparat pemerintah desa ane ya gansis. Meskipun data penerima bansos yang digunakan berasal dari kemensos, tak henti-hentinya dari pihak pemerintah desa mengajukan usulan ke kemensos untuk mengubah data-data penerima bansos. Karena pihak yang paling memahami kondisi warga desanya adalah tentu saja pemerintah desa itu sendiri bukan dari pihak kemensos. Namun entah mengapa usulan-usulan tersebut tak semuanya diterima, bahkan tak sedikit yang ditolak dengan berbagai alasan tentunya. Kalau sudah seperti ini, pemerintah desa tak mampu berbuat banyak. Dan endingnya harus siap-siap menghadapi nyinyiran warga, bullyan warga, bahkan tak sedikit yang menggunakan kekerasan fisik.
Quote:
Susah Payah Mengumpulkan Data Calon Penerima BLT, Setelah itu Disuruh Hapus?
Cerita lucu sekaligus bikin greget yang belum lama ini ane dengar gansis. Ceritanya dari desa ane sendiri ya, entahlah kalau di desa lainnya. Seperti yang telah ane singgung di awal, bahwa pemerintah pusat meluncurkan program BLT yang diambil dari dana desa. Dan program ini muncul akibat dampak mewabahnya virus Corona yang menghancurkan perekonomian bangsa, tak terkecuali bagi mereka yang tinggal di pedesaan. Sebelum dana BLT cair, langkah awal yang harus dilakukan adalah mendata warga desa yang terkategori miskin dan belum pernah mendapatkan bansos dari pemerintah. Dua syarat penerima BLT dana desa dan pendataan warga desa yang tersebut di atas memang instruksi dari kementerian pusat yang dalam hal ini adalah kementerian desa. Setelah pendataan warga desa yang memenuhi kedua syarat tadi selesai dilakukan dan data-data baru siap diajukan, tiba-tiba saja muncul secara sepihak data penerima bansos dari kemensos. Dan diinstruksikan agar penerima BLT dana desa sesuai dengan data dari kemensos tadi, sedangkan data yang dikumpulkan susah payah dari pemerintah desa supaya di delete saja, iya di delete a.k.a dihapus
Dari sini rasanya ingin memaki-maki, tapi takut dosa...
Cerita lucu sekaligus bikin greget yang belum lama ini ane dengar gansis. Ceritanya dari desa ane sendiri ya, entahlah kalau di desa lainnya. Seperti yang telah ane singgung di awal, bahwa pemerintah pusat meluncurkan program BLT yang diambil dari dana desa. Dan program ini muncul akibat dampak mewabahnya virus Corona yang menghancurkan perekonomian bangsa, tak terkecuali bagi mereka yang tinggal di pedesaan. Sebelum dana BLT cair, langkah awal yang harus dilakukan adalah mendata warga desa yang terkategori miskin dan belum pernah mendapatkan bansos dari pemerintah. Dua syarat penerima BLT dana desa dan pendataan warga desa yang tersebut di atas memang instruksi dari kementerian pusat yang dalam hal ini adalah kementerian desa. Setelah pendataan warga desa yang memenuhi kedua syarat tadi selesai dilakukan dan data-data baru siap diajukan, tiba-tiba saja muncul secara sepihak data penerima bansos dari kemensos. Dan diinstruksikan agar penerima BLT dana desa sesuai dengan data dari kemensos tadi, sedangkan data yang dikumpulkan susah payah dari pemerintah desa supaya di delete saja, iya di delete a.k.a dihapus
Dari sini rasanya ingin memaki-maki, tapi takut dosa...Tujuan dari penulisan thread ini adalah sekedar menginfokan bahwa jika ada kasus warga desa miskin belum pernah mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah itu bukan semata-mata kesalahan pemerintah desa. Mungkin memang ada segelintir oknum aparat pemerintah desa yang berbuat ‘nakal’ memanfaatkan situasi dan menyusahkan warganya. Namun hendaknya jangan di generalisir semuanya seperti itu, karena masih banyak pemerintah desa yang peduli dan mengayomi warganya. Terimakasih karena sudah mampir dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Jika bermanfaat, silahkan di share agar lebih banyak orang yang teredukasi. Terimakasih.
semua gambar sumbernya dari google
tien212700 dan 37 lainnya memberi reputasi
36
3.7K
120
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
The Lounge
925.1KThread•91KAnggota
Tampilkan semua post
afgamz
#49
BLT didaerah ane pun seperti itu gan, datanya krg update dan akurat.
ada yang double dapetnya dalam 1 rumah. dan yg "orang terdekat" RW nya..
data orang2 yang terdampak dikumpulkan baik2, ktp, KK. eh malah zonk!..
capek bree..!
dan satu lagi, agak OOT sebenrnya..
anggota KPPS pilpres kemarin seharusnya dapat dana perorang 500ribu dari pusat, eh kena korting jadi 300ribu. dengan alesan, kena pajak, dll.
Ane taunya sodara ad juga jadi anggota kpps di daerah lain, dapet 500ribu tanpa potongan. Dan ditempat ane malah kena sunat 200ribu..
sekian curhat dari ane. Thanks..
ada yang double dapetnya dalam 1 rumah. dan yg "orang terdekat" RW nya..
data orang2 yang terdampak dikumpulkan baik2, ktp, KK. eh malah zonk!..
capek bree..!
dan satu lagi, agak OOT sebenrnya..
anggota KPPS pilpres kemarin seharusnya dapat dana perorang 500ribu dari pusat, eh kena korting jadi 300ribu. dengan alesan, kena pajak, dll.
Ane taunya sodara ad juga jadi anggota kpps di daerah lain, dapet 500ribu tanpa potongan. Dan ditempat ane malah kena sunat 200ribu..
sekian curhat dari ane. Thanks..
0
Tutup