Jakarta, CNBC Indonesia - Korban virus corona (Covid-19) di Tanah Air kian berjatuhan. Kali ini, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang harus beban utang luar negerinya membengkak hingga dobel digit secara tahunan pada akhir kuartal I-2020.

Bank Indonesia (BI) mencatat total utang BUMN RI pada Maret 2020 mencapai US$ 55,4 miliar. Jika menggunakan kurs referensi Bi (JISDOR) hari ini di level Rp 14.909/US$, maka nilai utang BUMN RI setara dengan Rp 825,97 triliun. Nyaris separuh dari APBN-P 2020!

Utang Luar Negeri (ULN) BUMN menyumbang 27% dari total ULN swasta pada kuartal I-2020. Mengacu pada data Statistik Utang Luar Negeri (SULNI), ULN BUMN RI naik 14% (secara tahunan) pada Maret 2020. Lonjakan ini lebih tinggi daripada swasta yang hanya naik 4,5% untuk periode yang sama.

BUMN apa yang paling banyak berutang dengan denominasi valas (valuta asing)? Ternyata bukan BUMN keuangan, melainkan BUMN non-keuangan--seperti BUMN karya atau BUMN farmasi--yang tumbuh sampai 17,8%. BUMN Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) menyusul dengan tumbuh 6% (tahunan) dan baru BUMN perbankan yang naik 3,2%.

Di tengah masih meluasnya wabah Covid-19, BUMN karya yang selama ini menjadi penggerak roda infrastruktur Indonesia terbebani utang yang besar. Depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) akibat keluarnya dana asing membuat beban BUMN semakin berat, terutama jika tidak ditutup dengan fasilitas lindung nilai (hedging).

Di kala pendapatan lesu akibat sepinya proyek karena semua fokus pada penanganan wabah, BUMN Karya terus menghadapi tagihan utang yang terus berjalan tanpa ampun dan jeda. Beberapa BUMN yang banyak disorot dalam pemberitaan karena utangnya antara lain PT Krakatau Steel Tbk (KRAS), PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA), dan duo emiten karya yakni PT Waskita Karya Tbk (WSKT) dan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA).

Saking besarnya beban utang yang diderita oleh BUMN Baja , KRAS harus melakukan restrukturisasi utangnya senilai US$ 2 miliar atau setara dengan Rp 27 triliun. ni adalah restrukturisasi utang terbesar dalam sejarah Indonesia. Restrukturisasi ini disokong oleh 10 perbankan dan ditargetkan akan berlangsung hingga 2027.


Salah satu BUMN sekaligus emiten di sektor maskapai penerbangan RI yakni Garuda Indonesia juga dibebani oleh utang. Ketika pendapatan maskapai penerbangan anjlok akibat susutnya penumpang pesawat, emiten berkode saham GIAA harus membayar Sukuk global senilai US$ 500 juta yang bakal jatuh tempo pada Juni nanti.

Saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berlangsung dan mudik dilarang, Tim Riset CNBC Indonesia memperkirakan potensi pendapatan yang hilang dari sektor maskapai penerbangan mencapai Rp 11,4 trilun,

Baca : 'Mudik Dilarang, Uang Maskapai Rp 11 Triliun Ikut Hilang'


Garuda pun kesulitan membayar utangnya sehingga harus bernegosiasi dengan investor pemegang sukuknya. Tak tanggung-tanggung, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun turun tangan, berkoordinasi dengan Kementerian BUMN untuk membantu keuangan Garuda, terutama dalam membayar utang yang jatuh tempo tahun ini.

Ujungnya, pemerintah berencana merogoh kas negara senilai Rp 8,5 triliun. Ini bukan dana talangan (bailout) dari pemerintah kepada perusahaan tersebut melainkan, pinjaman yang harus dikembalikan. Hal ini disampaikan langsung oleh Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga kepada CNBC Indonesia.

"Yang bener kan ada penundaan pembayaran dan restrukturisasi global sukuk US$ 500 juta (ini tidak ada dukungan pemerintah, alias B2B). Dan skema dana talangan Rp 8,5 triliun yang masih dalam pembicaraam mekanismenya. Dana talangan ini dalam bentuk pinjaman yang harus dikembalikan kepada pemerintah," kata Arya, Kamis (14/5/2020).

Selain sektor penerbangan, pandemi Covid-19 juga berdampak ke sektor lain. Salah satunya adalah sektor konstruksi. Fokus semua pihak saat ini adalah menangani wabah Covid-19. Hal ini berpotensi membuat kontrak baru untuk semester pertama tahun ini menurun. PSBB juga berpeluang berbagai proyek pemerintah maupun swasta tertunda.

Hal ini tentu berdampak pada pendapatan duo BUMN Karya yakni WSKT dan WIKA. Dua emiten ini juga tengah disorot lantaran utangnya yang besar. Ambisi mega infrastruktur pemerintah yang terganggu akibat virus berukuran mikroskopik ini memukul arus kas mereka.

Bagaimana perusahaan pelat merah itu mampu mengelola utang luar negerinya di tengah tantangan pandemi, inilah pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan segera sebelum berharap BUMN bisa kembali menjadi motor penggerak perekonomian bangsa.