JUDUL DISINGKAT

CLEAR, Ini Jawaban Anies Soal Data 1,1 Juta Penerima Bansos Yang Ditanyakan Sri Mulyani dan Juliari Batubara, 'Di Level Teknis Semua Tahu'


JAKARTA (RIAUSKY.COM)- Gubernur DKI Jakarta menjawab dengan runtut tentang jumlah data penerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat maupun Pemprov DKI Jakarta.

Dalam sesi wawancara pada Kabar Petang TVOne, Sabtu (9/5/2020), Anies menyebutkan dia juga mempertanyakan dimana salahnya terkait dengan 'serangan' terkait data penerima bantuan sosial tersebut.  

'Saya juga tidak tahu dimana salahnya.Tapi saya sampaikan, bahwa dalam pembicaraan kita menyepakati membantu 3,7 juta orang. Kemudian bukan di bagi per orang seperti pernyataan Menteri, tapi per KK, total 1,2 juta KK," sindir Anies. 

Kalau di level teknis, disebutkan dia, semua tahu para pengelola program ini bahwa ada 1,2 juta kepala keluarga (KK). 

'Karena itu, pembagian sembako dari DKI pada keluarga, sembako dari kementerian juga pada keluarga. Artinya memang samakan, dan jumlahnya juga sama, orangnya juga sama,' kata dia.

Perbedaannya, lanjut Anies  adalah waktu penyalurannya. DKI menyerahkan lebih awal, sesudah PSBB diberlakukan, kemudian kementerian memberikan tanggal 20 April hingga 5 Mei. 'Jadi sebenarnya tidak ada masalah disitu,' kata dia.

Lantas muncul pembicaraan kemana yang 1,1 juta tanggung jawab DKI. Ini yang dikatakan Anies harus diluruskan. 

Angka penerima  per orang 1,1  juta dengan 2,6 juta sudah dijadikan satu dalam hitungan keluarga. 

'Sudah tidak ada lagi pembicaraan pembagian sembako per orang karena saya sampaikan ada satu keluarga yang dapat bantuan sosial, anaknya terima KTP, ayahnya terima kartu pekerja, neneknya terima bantuan lansia, mungkin anaknya juga ada yang menerima bantuan disabilitas,  kalau dihitung mereka 4 orang menerima. Sementara sembako hanya diberikan 1 untuk 1 keluarga,' tegasnya.

'Jadi sesungguhnya di lapangan, ada 1,6 persen keluarga  yang tidak tepat. itu dikembalikan, tapi 98,4 persen itu kan benar. Tapi yang 98,4 persen itu kan tak jadi berita. Yang jadi berita kan yang 1,6 persen,' sindir Anies.

'Saya sampaikan sama anak buah, this is impressif. Dalam waktu 3 hari menyiapkan total data 1,2 juta, dengan data yang ada ini bagus. Yang sempurna hanya milik Allah dan koreksinya diakui dan kami tak menutup-nutupi,' singkatnya.(R04)

Sumur
https://www.google.com/amp/s/riausky...emua-tahu.html

EROR 1,6 PERSEN TAE KUCING. ABS AJE NIH PENIES BGST KAGA MAU TURUN LAPANGAN

BINGUNG..

MAKSUD PENIES KORUP BGST INI BIJIMANA WOI..

1,1 JUTA YG MISKIN DITAMBAH 2,5 JUTA YG RENTAN MISKIN = 3,6 JUTA ORANG = .. KK?

AMBIL LAH 1 KK 2 ORANG BRARTI 3,6JUTA/2 = 1,8 JUTA KK

BANSOS DATANYA DKI DAN KEMENSOS SAMA. TOTAL YG DISALURKAN KATANYA SEBANYAK 1,2 JUTA KK.

LAH KOK 1,8 JUTA JADI 1,2 JUTA SEPERTI YG DIBILANG PENIS DI BERITA INI

PENIES BRARTI NANGGUNG 600 RIBU KK YG MISKIN. PEMPUS 1,2 JUTA KK YG RENTAN MISKIN.

PENIES NGASI DATA WARGA MISKIN DKI MILIK KEMENSOS (600 RIBU) + DATA KJP, KARTU LANSIA + KARTU PANGAN..
TERUS YG RENTAN MISKIN (OJOL, PKL, PEKERJA PHK) DATA YG DIMINTA PEMPUS DAN DIJANJIKAN PENIS TEPAT WAKTU SEJUMLAH 2,5 JUTA ORG/1,25 JUTA KK .. MANA DATANYA?


PENIES CUMA SEKALI BAGI 150 RIBU DALAM SEBULAN (BANSOS 1) JANJINYA 4X?

KEMENSOS JUGA SEKALI BAGI YG KATANYA 600 RIBU UNTUK 3 BULAN ARTINYA 2,2 TRILIUN

JADI PENIES KELUARIN DUIT BANSOS UNTUK 3 BULAN PSBB . JANJI 4X SEBULAN MAANA?

150 RIBU (BULAN 1) + 300 RIBU (BULAN 2)+ ... (BULAN 3)
NILAI SEMBAKO 300 RIBU ONGKIR 25 RIBU WKWK

WOW PENIES BOLEH JUGA OTAK KORUP NYA! KNTL LAH PENIES BGST.


BERITA LAMA

 / Berita / Nasional

 Jumat, 10 Apr 2020 06:30 WIB

PSBB, Jokowi Bantu Dana 2,2 Triliun untuk Warga Jakarta

Oleh : Dwi Reinjani

"Untuk masyarakat di DKI, dialokasikan untuk 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta KK dengan besaran 600 ribu rupiah per bulan selama 3 bulan."



KBR, Jakarta-  Presiden Joko Widodo menyiapkan dana sebesar 2,2 triliun rupiah untuk bantuan sosial yang akan diserahkan kepada warga rentan di DKI Jakarta. Bantuan tersebut berupa bahan pokok yang ditujukan pada warga miskin DKI Jakarta.

“Bantuan sosial yang baru yaitu bantuan khusus bahan pokok sembako dari pemerintah pusat untuk masyarakat di DKI, dialokasikan untuk 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta KK dengan besaran 600 ribu rupiah per bulan selama 3 bulan. Anggaran yang dialokasikan 2,2 triliun,” ujar Jokowi, dalam video converence, Kamis (09/02/2020).

Selain warga DKI Jakarta, pemerintah pusat juga menggelontorkan dana bantuan sosial, untuk daerah penyangga atau Jabodetabek. Bantuan berupa sembako dengan besaran yang sama yakni Rp. 600 ribu untuk 3 bulan ke depan.

“Bantuan sembako untuk wilayah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi diberikan kepada 1,6 juta jiwa atau 576 ribu KK, sebesar Rp. 600 ribu perbulan selama 3 bulan dengan total anggaran 1 triliun rupiah.” ujar Jokowi.

Sedangkan kebijakan menurut Jokowi, terkait kebijakan bantuan langsung tunai di luar Jabodetabek. Pemerintah telah mengalokasikan anggran sebesar 16,2 triliun rupiah bagi 9 juta KK yang tidak menerima bantuan PKH maupun Sembako. Besaran yang diberikan juga sama yakni RP. 600 ribu untuk 3 bulan ke depan.

Berdasar lansiran Sekretariat Kabinet RI, rinciannya adalah:

Pertama, Bantuan Khusus Bahan Pokok Sembako dari Pemerintah Pusat untuk masyarakat di DKI Jakarta.

Target penerima: 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta KKBesaran bantuan: Rp600.000 per bulan selama 3 bulanTotal anggaran: Rp2,2 triliun

Kedua, Bantuan Sembako untuk wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Target penerima: 1,6 juta jiwa atau 576 ribu KKBesaran bantuan: Rp600.000 per bulan selama 3 bulanTotal anggaran: Rp1 triliun

Ketiga, untuk masyarakat di luar Jabodetabek akan diberikan Bantuan Sosial Tunai.

Target penerima: 9 juta KK yang tidak menerima Bansos PKH maupun Bansos SembakoBesaran bantuan: Rp600.000 per bulan selama 3 bulanTotal anggaran: Rp16,2 triliun 

Keempat, sebagian Dana Desa dialokasikan untuk bantuan sosial di desa.

Target penerima: kurang lebih 10 juta keluargaBesaran bantuan: Rp600.000 per bulan selama 3 bulanTotal anggaran: Rp21 triliun

Kelima, memperkuat Program Padat Karya Tunai di sejumlah kementerian.

Kementerian Desa: Program Padat Karya Tunai Desa, target penerima 59 ribu tenaga kerjaKementerian PUPR: Program Padat Karya Tunai, target penerima 530 ribu tenaga kerjaTotal anggaran: Rp16,9 triliun

Program serupa juga akan dijalankan melalui Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemudian Kementerian Perhubungan.  

Keenam, Polri akan menjalankan Program Keselamatan yang mengombinasikan bantuan sosial dan pelatihan seperti halnya Kartu Prakerja.

Target penerima: 197 ribu pengemudi taksi, sopir bus, truk dan kernetBesaran insentif: Rp600.000 per bulan selama 3 bulanTotal anggaran: Rp360 miliar

https://m.kbr.id/nasional/04-2020/ps...ta/102836.html